Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerintah Dinilai Membutuhkan Perencanaan Pembangunan Nasional

Senin, 18 Oktober 2021 | 20:20 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Staf Ahli Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas bidang Hubungan Kelembagaan, Diani Sadiawati menegaskan pemerintah sangat membutuhkan perencanaan dalam melaksanakan pembangunan nasional. Menurut Diani, rencana MPR melahirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), proses penyusunan dan penetapannya harus dilakukan secara inklusif, merepresentasikan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

“Sesuai prinsip universal dari pelaksanaan sustainable development goals (SDGs), yakni 'leave no one behind' (tidak ada yang ditinggalkan). Prinsip ini memastikan bahwa tidak ada peraturan, kebijakan, dan praktik sosial yang mengabaikan atau bahkan mengeksklusi kelompok-kelompok tertentu di dalam masyarakat,” kata Diani dalam Focus Group Discussion (FGD) MPR bertajuk “MPR Sebagai Lembaga Perwakilan Inklusif” di Media Center DPR, Jakarta, Senin (18/10/21).

“Pemerintah Indonesia secara serius berkomitmen terhadap pelaksanaan SDGs dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ujar Diani.

Turut hadir sebagai narasumber, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Ketua Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Moch. Nurhasim. Bertindak sebagai moderator diskusi, Manuel Kaisiepo.

Diani menuturkan MPR akan menjadi penyusun PPHN. Sisi inklusivitas PPHN, tercermin dari sejauh mana MPR menjadi penjelmaan seluruh rakyat. Dalam konteks Indonesia, perwakilan politik sepenuhnya diselenggarakan oleh partai politik. Sementara, perwakilan teritorial menjadi porsi dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sejak amendemen keempat konstitusi, kata Diani, sudah tidak ada lagi Utusan Golongan yang merupakan bentuk representasi fungsional.

“Utusan Golongan pada dasarnya menjadi solusi dalam hal ada celah tidak terwakilinya fungsi-fungsi penting dalam masyarakat, seperti kelompok keahlian tertentu, kalangan profesional, asosiasi pelaku usaha, petani, pekerja, dan seterusnya,” ucap Diani.

“Di dalam kondisi sekarang, jika PPHN dihidupkan, penyusunannya secara eksklusif akan dipegang oleh kalangan partai politik (DPR) dan wakil daerah (DPD). Inklusivitas proses penyusunan PPHN menjadi sangat penting karena berkaitan dengan berbagai komitmen SDGs yang pondasinya adalah prinsip 'leave no one behind',” imbuh Diani.

Diani menambahkan PPHN seyogianya menjadi karya kolektif bangsa Indonesia. Seluruh elemen bangsa tanpa terkecuali dapat menyampaikan aspirasinya, sehingga kegiatan turunannya, yaitu perencanaan pembangunan nasional pun menjadi inklusif.

“Keberadaan Utusan Golongan terdapat dalam sistem perwakilan di sejumlah negara, dengan format kelembagaan yang berbeda-beda. Di Hong Kong misalnya, kursi functional constituencies (FCs) bahkan pernah mengisi setengah dari keseluruhan kursi Legislative Council,” kata Diani.

“FCs pernah memiliki peran yang sangat signifikan bagi kepentingan berbagai sektor dan komunitas dan pada akhirnya berperan penting pada pembangunan Hong Kong. Sementara di Prancis, kelembagaan representasi fungsional tidak berada di lingkungan parlemen, tetapi secara konstitusional diakui,” kata Diani.

Sementara itu, Bambang Soesatyo mengatakan sebelum amandemen keempat, keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR, Utusan Daerah, dan Utusan Golongan. Setelah amandemen keempat, keanggotaan MPR hanya terdiri dari anggota DPR sebagai representasi partai politik, dan anggota DPD sebagai representasi kepentingan daerah. Utusan Golongan dihapuskan.

Kini, menurut Bambang Soesatyo, banyak pihak seperti yang pernah disampaikan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Pengurus Pusat Muhammadiyah, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia serta berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya, melihat bahwa unsur Utusan Golongan sangat penting untuk dihidupkan kembali dalam keanggotaan MPR.

“Wacana menghadirkan kembali Utusan Golongan sebagai anggota MPR, merupakan wacana menarik yang perlu dielaborasi lebih jauh. Ruang dialektikanya harus dibuka lebar, tidak boleh ditutup apalagi buru-buru ditangkal. Baik yang pro maupun kontra bisa menyampaikan argumentasinya,” kata Bambang.

Bambang mengatakan banyak pihak berpendapat, kehadiran Utusan Golongan akan menjadikan MPR sebagai lembaga perwakilan yang inklusif, yang mengikutsertakan seluruh unsur dalam masyarakat Indonesia yang plural. Kehadiran Utusan Golongan juga membuat kepentingan masyarakat yang tidak terwakili oleh partai politik dan daerah, bisa terakomodir. Begitu juga golongan yang karena aturan undang-undang, hak pilih dan/atau hak dipilihnya ditiadakan.

“Sebagaimana pernah disampaikan pakar kebangsaan Yudi Latif dalam salah satu seri FGD yang diselenggarakan MPR bersama Aliansi Kebangsaan, bahwa keberadaan Utusan Golongan berangkat dari prinsip keadilan multikulturalisme yang mengakui adanya perbedaan-perbedaan golongan dalam masyarakat,” ujar Bambang.

“Perbedaan golongan ini bisa dijelaskan dengan fakta bahwa setiap warga negara, bahkan jika dipandang sebagai subjek hukum, bukanlah individu-individu abstrak yang tercerabut dari akar-akar sosialnya. Dalam kaitannya dengan akar sosial tersebut, pemenuhan hak individu bisa terkait dengan keadaan golongannya,” demikian Bambang.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Prestasi Erick Thohir, Modal Elektoral Pilpres 2024

Prestasi Menteri Badan Usaha Milik Negara  Erick Thohir menjadi modal elektoralnya menghadapi Pilpres 2024.

POLITIK | 6 Desember 2021

James Sumendap Jadi Ketua Sidang Kongres IV PA GMNI

Ketua DPD PA GMNI Sulawesi Utara James Sumendap menjadi ketua sidang Kongres IV PA GMNI.

POLITIK | 6 Desember 2021

PA GMNI Dukung Langkah Jokowi Lawan Ideologi Transnasional

PA GMNI mendukung langkah Presiden Jokowi melawan ideologi transnasional.

POLITIK | 6 Desember 2021

PP Hikmahbudhi Audiensi dengan Ketua MPR Bamsoet

PP Hikmahbudhi menemui Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Senin (6/12/2021).

POLITIK | 6 Desember 2021

Sosialisasi Empat Pilar Dinilai Efektif Cegah Radikalisme

Anggota MPR Nasir Djamil menyatakan sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR efektif untuk membantu menangkal radikalisme.

POLITIK | 6 Desember 2021

PPP Akui Kemampuan Johan Budi Sebagai Jubir

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani mengatakan pihaknya mengakui kemampuan Anggota Komisi II DPR Johan Budi sebagai seorang juru bicara.

POLITIK | 6 Desember 2021

PPP Respons Isu Reshuffle Pekan Ini

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani merespons isu reshuffle atau perombakan kabinet yang disebut-sebut dilakukan pada Rabu (8/12/2021).

POLITIK | 6 Desember 2021

Baleg Bahas Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas 2022

Baleg DPR memastikan revisi UU Cipta Kerja masuk Prolegnas Prioritas 2022.

POLITIK | 6 Desember 2021

Baleg Harap Paripurna DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022

DPR Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya berharap DPR bisa segera mengesahkan Prolegnas Prioritas 2022 dimana Revisi UU Cipta Kerja ada di dalamnya, dalam rapat paripurna esok.

POLITIK | 6 Desember 2021

Lapangan Kerja Jadi Solusi Kurangi Gerak Terorisme

Salah satu cara mengurangi gerak terorisme adalah dengan menciptakan lapangan kerja.

POLITIK | 6 Desember 2021


TAG POPULER

# Mahasiswi Bunuh Diri


# Kasus Anak Ahok


# Kereta Api Tabrak Angkot


# Marcus/Kevin


# Jokowi 3 Periode



TERKINI
5 Terdakwa Korupsi Asabri Dituntut 10 hingga 15 Tahun

5 Terdakwa Korupsi Asabri Dituntut 10 hingga 15 Tahun

NASIONAL | 3 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings