Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pemerhati Pangan Nilai Bapanas Tidak Efektif

Sabtu, 16 Oktober 2021 | 12:16 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerhati pangan yang juga politisi Partai Nasdem, Irma Suryani Chaniago menganggap pembentukan Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) dinilai tidak efektif.

Justru sebaliknya, ia khawatir keberadaan Bapanas hanya mengakomodir pihak tertentu yang memiliki keinginan impor.

Bagi Irma, hal itu tidak sejalan dengan semangat para petani yang sedah gigih meningkatkan produksi setiap hari.

"Saya khawatir, jika Bapanas ini terbentuk maka akan terjadi tumpang tindih kewenangan dan bukan tidak mungkin badan ini nantinya akan menjadi bagian dari kepentingan oknum-oknum yang pro impor pangan," ujar Irma melalui keterangan tertulis, Sabtu (16/10/2021).

Selain itu, keberadaan Bapanas yang akan menarik Badan Ketahanan Pangan Kementan juga dinilai akan mengacaukan cita-cita swasembada yang selama ini dijalankan melalui berbagai program dan kebijakan. Salah satunya adalah program food estate yang mengakpmodir semua kepentingan bangsa untuk membangun pertanian berbasis korporasi.

"Pada akhirnya saya lihat cita-cita swasembada pangan hanya menjadi program ompong saja. Makanya, jika badan ini terbentuk sebaiknya kewenangannya tetap berada di bawah kementerian operasional nya yaitu kementan dengan koordinasi efektif pada kementrian teknis yaitu Mendag, Menkeu dan Menko Perekonomian tentunya," katanya.

Menurut Irma, kinerja Kementan di bawah pimpinan Syahrul Yasin Limpo sejauh ini sangat memuaskan. Terbukti dari semua ancaman dan tantangan yang ada, pertanian tetap tumbuh dan tangguh. Sektor ini bahkan menjadi penyelamatan ekonomi di tengah pandemi.

"Saat ini kinerja Kementan sudah on the track, tetapi memang tidak bisa seperti membalikkan telapak tangan karena mencetak sawah baru, lahan baru itu tidak sama dengan memberdayakan sawah dan lahan yang sudah ada, banyak faktor yang menjadi tantangan," katanya.

Untuk itu, Irma berharap semua pemerhati pangan agar mendukung upaya Kementan dalam mewujudkan pertanian yang lebih baik. Pertanian maju, mandiri dan modern. "Memang yang dibutuhkan saat ini adalah supporting dan trust, karena tanpa itu badan apapun yang akan dibentuk hanya akan jadi program pencitraan saja itu menurut saya," katanya.

"Sekali lagi menurut saya kewenangan BKP harus tetap menjadi tanggungjawab Kementan dan pengelolaannya berada di bawah Kementrian ini. Karena jika kewenangannya diberikan pada kementrian lain ataupun pada Menko maka saya yakin badan ini hanya akan jadi bancakan otoritas, karena akan terjadi tumpang tindih kewenangan yang pada akhirnya hanya akan menimbulkan kegaduhan baru dan saling tunjuk terhadap pencapaian swasembada pangan," tutupnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Baleg DPR: UU Cipta Kerja Masih Berlaku sampai 2 Tahun

Anggota Baleg DPR Christina Aryani menegaskan UU Cipta Kerja tetap berlaku sampai batas waktu mengubah UU itu berakhir dalam 2 tahun sebagaimana putusan MK.

POLITIK | 27 November 2021

Gerindra: Event Formula E Jangan Timbulkan Pertentangan

Ahmad Muzani meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengkaji benar penyelenggaraan Formula E agar tidak terjadi pertentangan di masyarakat

POLITIK | 27 November 2021

Muzani Minta Kader Gerindra di Banten Terus Berkonsolidasi

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani meminta kader Partai Gerindra di Banten terus berkonsolidasi untuk memenangkan Prabowo Subianto di Pilpres 2024.

POLITIK | 27 November 2021

3 Desember, Timsel Akan Umumkan 48 Nama Balon KPU-Bawaslu

Timsel akan mengumumkan 48 bakal calon (balon) KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada 3 Desember 2021.

NASIONAL | 27 November 2021

PKS Dorong Pemerintah dan DPR Hormati Putusan MK

Anggota Baleg DPR dari Fraksi PKS Mulyanto mendorong pemerintah dan DPR menghormati putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

POLITIK | 26 November 2021

PD: Kami yang Pertama Tolak UU Cipta kerja

Fraksi Partai Demokrat (PD) menyatakan sebagai fraksi yang pertama kali menolak UU Cipta Kerja sejak awal. Baru kemudian Fraksi PKS mengikuti.

POLITIK | 26 November 2021

PD Setuju Segera Tentukan Jadwal Pemilu 2024

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat (PD) Hinca Panjaitan mendukung penyelenggara pemilu, pemerintah, dan DPR segera memutuskan jadwal Pemilu 2024.

POLITIK | 26 November 2021

DPR-Pemerintah Harus Perbaiki Pembentukan UU Cipta Kerja

Pemerintah dan DPR selaku pembentuk undang-undang (UU) guna memperbaiki UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

POLITIK | 26 November 2021

PAN: DPR dan Pemerintah Harus Segera Perbaiki UU Cipta Kerja

Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay pemerintah dan DPR harus segera menginisiasi perbaikan UU Cipta Kerja untuk menyikapi putusan MK.

POLITIK | 26 November 2021

Hormati Putusan MK, Baleg Segera Dorong Revisi UU Ciptaker

Baleg DPR segera merespons putusan MK yang menyatakan UU Cipta Kerja inskonstitusional bersyarat dengan mendorong revisi UU tersebut ke prolegnas prioritas.

POLITIK | 26 November 2021


TAG POPULER

# UFO


# Ezra Walian


# Varian Covid-19


# Ralf Rangnick


# Aliran Dana Teroris



TERKINI
Waspada Cuaca Ekstrem di 28 Wilayah Ini

Waspada Cuaca Ekstrem di 28 Wilayah Ini

NASIONAL | 4 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings