Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Analis KSP Usul Periode Jabatan DPR Dibatasi

Sabtu, 18 September 2021 | 18:55 WIB
Oleh : Iman Rahman Cahyadi / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Analis politik pada Konsultan dan Survei Indonesia (KSI) Karyudi Sutajah Putra mengusulkan agar periode jabatan anggota DPR RI/DPRD dibatasi hanya 2 atau 3 periode saja.

"Kalau periode jabatan eksekutif dibatasi, mengapa legislatif tidak?" ujar KSP, panggilan akrabnya, di Jakarta, Sabtu (18/9/2021).

Eksekutif, kata KSP, baik Presiden, Gubernur maupun Bupati/Walikota, periode jabatannya sudah dibatasi hanya sampai dua periode.

"Bahkan jabatan kepala desa pun dibatasi sampai tiga periode saja," tegasnya.

Dijelaskannya, periode jabatan Presiden/Wakil Presiden daitur dalam Pasal 7 UUD 1945, Gubernur/Bupati/Walikota diatur dalam Undang-Undang (UU) No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan juga UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, serta kepala desa diatur dalam Pasal 39 UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Usulannya itu, kata KSP, di satu sisi berangkat dari adagium Lord Acton (1834-1902), "The power tends corrupt, absolute power corrupt absolutly" atau kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang absolut cenderung absolut pula korupsinya.

Di sisi lain, kata KSP, dilandasi fakta empirik bahwa kinerja anggota DPR tidak sebanding dengan pendapatannya. “Pendapatan setinggi langit, pencapaian setinggi bukit,” tukasnya.

Ia lalu merujuk contoh testimoni anggota DPR dari PDIP Krisdayanti terkait penghasilannya sebagai wakil rakyat yang jika diakumulasi mulai dari gaji, tunjangan, uang reses, hingga fasilitas ini-itu totalnya mencapai sekitar Rp 350 juta per bulan per anggota.

“Uang reses memang hak konstituen, tetapi siapa yang bisa menjamin tidak masuk kantong pribadi?” tanya KSP yang juga seorang penulis.

"Itu saja masih banyak anggota DPR dan DPRD yang korupsi," sambung KSP sambil merujuk data sejak 2004 hingga kini sudah lebih dari 100 anggota DPR RI dan 3.650 anggota DPRD (Provinsi/Kabupaten/Kota) yang masuk penjara karena korupsi.

Kinerja legislatif dalam tugas pokok dan fungsinya, yakni pengawasan, budgeting (menyusun anggaran) dan legislasi (membuat undang-undang), menurut KSP, selalu jeblok dari tahun ke tahun. "Setiap tahun produk legislasi bahkan tak sampai 30 persen dari Prolegnas (Program Legislasi Nasional). Mereka beralibi tidak mengejar kuantitas, tapi kualitas, dan DPR bukan pabrik undang-undang," cetus KSP.

Akibat tak adanya pembatasan periode jabatan anggota DPR, kata KSP, maka di parlemen dan partai politik terjadi oligarki, yakni kekuasaan politik yang hanya dipegang oleh sekelompok kecil elite.

Dengan adanya pembatasan periode jabatan DPR, tutur KSP, maka potensi abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan) oknum-oknum anggota DPR bisa ditekan. “Kalau terlalu lama di DPR, mereka tahu celah-celah korupsi, termasuk menjadi calo anggaran dan makelar kasus. Kalau anggota DPR banyak yang new comer, baru orientasi saja, mereka sudah berganti,” terangnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

LAN Terbitkan Indeks Kualitas Kebijakan sebagai Instrumen Penilaian Reformasi Birokrasi

Dalam rangka meningkatkan indeks daya saing saat ini, salah satu tantangan yang dihadapi adalah Reformasi Birokrasi (RB) harus bisa berjalan berkesinambungan

POLITIK | 19 Oktober 2021

Martin Manurung: Pembenahan dan Perubahan BUMN Terus Berjalan

Martin Manurung menilai pembenahan dan perubahan di Kementerian BUMN terus berjalan

POLITIK | 19 Oktober 2021

Bicara 2 Tahun Jokowi-Ma’ruf, Ali Mochtar Ngabalin: Terus Tumbuh Gapai Cita-cita Bangsa

Ali Mochtar Ngabalin berbicara mengenai dua tahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Ngabalin mengajak seluruh masyarakat untuk terus menggapai cita-cita bangsa.

POLITIK | 19 Oktober 2021

DPR Dorong Fasilitas Kredit dengan Bunga Rendah untuk Cegah Pinjol Ilegal

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno mendorong fasilitas kredit dengan bunga rendah untuk mengatasi bertumbuhnya pinjol.

POLITIK | 19 Oktober 2021

Politikus PDIP: Presiden Jokowi Tidak Mungkin Terpikir untuk Bubarkan Kementerian BUMN

Politikus PDIP Deddy Yevri Sitorus menyebut Presiden Jokowi tidak mungkin terpikir untuk membubarkan Kementerian BUMN.

POLITIK | 19 Oktober 2021

Tiba di Tana Tidung, Presiden Jokowi Disambut Prosesi Adat Tepung Tawar

Prosesi adat tepung tawar menyambut kedatangan Presiden Jokowi setibanya di Desa Bebatu, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung, Kaltara.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Moeldoko: Sebagai Nakhoda, Jokowi Beri Arahan Jelas dan Tegas untuk Lalui Krisis

Moeldoko mengaku, selama dua tahun terakhir ini Jokowi memberikan arahan yang jelas dan tegas sehingga Indonesia keluar dari krisis.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

Survei SMRC Sebut 68,5% Masyarakat Puas dengan Kinerja Jokowi

SMRC mengeluarkan rilis survei yang menyatakan sebanyak 68,5% masyarakat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo Jokowi.

NASIONAL | 19 Oktober 2021

SMRC: Mayoritas Warga Optimistis Ekonomi Membaik Tahun Depan

Survei SMRC menunjukkan, mayoritas masyarakat optimistis kondisi ekonomi akan membaik pada tahun depan

POLITIK | 19 Oktober 2021

Survei SMRC: 2 Tahun Terakhir, Tren Kondisi Politik Nasional Cenderung Memburuk

SMRC merilis survei yang menemukan tren kondisi politik nasional selama dua tahun terakhir mengalami penurunan atau agak memburuk

POLITIK | 19 Oktober 2021


TAG POPULER

# Malala Yousafzai


# Tes PCR


# Liga Champions


# Singapura


# PPKM



TERKINI
Begini Cara Kerja Obat Covid Molnupiravir

Begini Cara Kerja Obat Covid Molnupiravir

KESEHATAN | 1 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings