Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Nilai-nilai Pancasila Diharapkan Jadi Pedoman Membangun Papua

Kamis, 22 Juli 2021 | 21:33 WIB
Oleh : Bayu Marhaenjati / CAR

Jakarta, Beritasatu.com- Pengamalan dan penghayatan nilai-nilai Pancasila harus menjadi pedoman dalam membangun dan menciptakan kedamaian di Papua. Tiga unsur penyelenggara negara yakni, pemerintah daerah (pemda), DPR Papua (DPRP) dan Majelis Rakyat Papua (MRP) diharapkan mampu menghayati, mengimplementasi dan mengamalkan dasar serta nilai-nilai Pancasila.

Hal itu disampaikan Kabaintelkam Polri Komjen Paulus Waterpauw dalam diskusi virtual bertajuk “Memaknai Pancasila dalam Konteks Mewujudkan Papua Damai” yang digelar Relawan Pancasila Muda, Kamis (22/7/2021).

“Saya berpikir memang untuk mewujudkan pembangunan nasional di Tanah Papua, maka kita harus berpaling, berpedoman pada lima sila Pancasila,” ujar Paulus.

Dikatakan, Pancasila dimaknai sebagai kepribadian bangsa, menjadi identitas bangsa Indonesia dalam diri setiap pribadi. Kemudian, sebagai jiwa bangsa yang terwujud pada setiap lembaga maupun organisasi dan insan Indonesia. Lalu, sebagai dasar negara yang menjadi fondasi setiap produk perundang-undangan maupun etika moral bangsa.

Selanjutnya, sebagai pedoman hidup atau pedoman dalam mengambil keputusan dalam kehidupan kebangsaan. Pancasila juga menjadi visi untuk mempersatukan bangsa, mencapai petunjuk dalam mencapai kesejahteraan serta kebahagian lahir dan batin. Kemudian, sebagai sumber hukum tidak boleh ada satu pun peraturan yang bertentangan dengan Pancasila.

Paulus menyampaikan, latar belakang sejarah integrasi Papua itu tercatat dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 1969. Sejak saat itu sudah ada intrik atau gejolak-gejolak. Hal itu tidak bisa diabaikan, dan hingga kini masih terus didengungkan para pihak baik generasi tua sampai generasi muda atau milenial, tetapi sudah menyuarakan persoalan.

“Artinya, itu sebagai catatan pertama bagi kita semua bahwa soal integrasi itu masih ada penolakan-penolakan yang dilakukan oleh para pihak,” ujar Paulus.

Termasuk, kata Paulus, sebelumnya ada Perjanjian New York pada 15 Agustus 1962. “Itu juga bagian yang kadang-kadang kita hadapi, karena setiap tanggal 15 Agustus selalu diperingati beberapa orang yang memang masih mempertanyakan tentang sejarahnya seperti apa,” ucap Paulus.

“Kalau rekan-rekan lihat tahun 2019, kejadian sampai terjadinya rasisme itu kan persoalannya ada hubungan dengan New York Agreement itu, di Malang tanggal 15, kemudian tanggal 16-17 di Surabaya. Itu berkaitan sehingga terjadi hal seperti itu. Jadi artinya itu rekam jejaknya, pergolakan itu masih terus ada,” imbuh Paulus.

Menurut Paulus, permasalahan dan gejolak itu pada ujungnya menimbulkan berbagai dampak gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga dengan kelompok-kelompok bersenjata, juga kelompok politik di kabupaten, kota, provinsi, bahkan seluruh Indonesia dan belahan bumi lain.

“Ada banyak pikiran tidak seimbang, mereka punya pemikiran sendiri, dalil-dalil, alasan dalam berkehidupan sendiri, tapi di sisi lain yang disayangkan harus selalu diakhiri dengan kekerasan atas nama pribadi dan kelompok. Umumnya mereka terus menuntut kebebasan atau perjuangan sesuai pemahaman mereka. Itu terjadi sehingga menggerus nilai-nilai Pancasila,” kata Paulus.

Paulus menambahkan ada juga pergerakan politik dalam kelompok diaspora yang berada di belahan bumi atau negara lain. Misalnya United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan kelompok lainnya. Mereka melakukan pergerakan serta mendorong berbagai isu yang seakan benar, tetapi kenyataannya tidak.

“Ini mereka-mereka yang juga ikut mempengaruhi situasi politik, pertahanan, keamanan, ketentraman masyarakat kita di Papua,” kata Paulus.

Menurutnya, kaum milenial sebenarnya memiliki banyak unsur kemampuan pertama dari sisi intelektualitas, kemudian kapasitas, juga konektivitas.

Paulus mengatakan mengambil hati mereka agar bisa paham bahwa Indonesia punya dasar negara yaitu, Pancasila yang didengungkan bersama dengan implementasinya dan penghayatannya, bukan pekerjaan mudah, bahkan merupakan pekerjaan besar.

“Sebenarnya, sesungguhnya, harapan itu ada pada daerah otonomi khusus ini yang melahirkan tiga unsur penyelenggara negara di Papua. Kita kenal yang pertama adalah birokrasinya, kemudian legislator, kemudian ada Majelis Rakyat Papua,” kata Paulus.

“Tiga pilar ini semestinya menjadi motor penggerak perubahan Papua yang lebih sejahtera aman dan damai. Itu harapannya. Bapak-ibu yang ada di dalam tiga unsur ini, pemerintahan itu, penyelenggara negara itu, bisa bertindak menjadi motor penggerak dalam perubahan Papua yang hakiki. Sehingga hari demi hari, waktu demi waktu, ke depan itu boleh makin maju, makin meningkat pemahaman tentang kehidupan bersama, bernegara dan sebagainya,” ucap Paulus.

Paulus kembali menekankan pentingnya penyelenggara negara dibekali dengan pemahaman, pengahayatan nilai-nilai Pancasila.

“Kalau dari saya satu kata saja, itu bagaimana penyelenggara negara, tiga unsur itu, berdiri tegak lurus mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Karena mereka yang punya semua, mereka yang kerjakan, bicara pendidikan mereka yang punya program, kesehatan ya mereka yang punya program,” kata Paulus.

“Pemerintah hanya memberikan dukungan anggaran saja, kebijakan anggaran. Kalau itu mereka jalani dengan benar, dengan objektif, mendengar suara rakyat, suara pemuda, suara orang-orang tua, mama-mama, dan lain sebagainya, dibuat dalam sebuah tata aturan dan itu dijalankan dengan sungguh-sungguh itu saya pikir itu oke,” imbuh Paulus.

Revitalisasi nilai-nilai Pancasila bagi penyelenggara negara ini, menurutnya, memiliki banyak makna. Pertama, itu memiliki ketangguhan dan kepekaan terhadap persoalan yang ada di sekeling, termasuk persoalan berbangsa. Kedua, kalau ada nilai-nilai Pancasila bagi penyelenggara negara tentu akan ada kepentingan rakyat Papua yang akan diutamakan daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Kemudian disiplin dalam melaksanakan tugas-tugas. Selain itu juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri, termasuk keluarga masing-masing.

“Bayangkan kalau kita semua pribadinya baik, keluarga kita baik, lingkungan kita baik, ya semuanya baik. Juga menjunjung tinggi hukum dan berbuat baik untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Papua. Saya pikir ini bagian yang harus dilaksanakan oleh unsur eksekutif, legislatif, dan juga Majelis Rakyat Papua sebagai simbol kultur masyarakat Papua,” kata Paulus.

“Jadi mari sama-sama kita dorong ini, agar betul-betul nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi rel perjuangan bersama untuk mempercepat pembangunan yang sudah dijajaki oleh negara, oleh bangsa ini,” demikian Paulus.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Analis KSP Usul Periode Jabatan DPR Dibatasi

Menurut Karyudi, jika eksekutif periode jabatannya sudah dibatasi hanya sampai dua periode, mengapa tidak dengan legislatif yakni DPR/DPRD juga demikian.

POLITIK | 18 September 2021

Imelda Sari Klaim Kinerja Anggota DPR dari Demokrat Efektif Serap Aspirasi

Politikus Partai Demokrat, Imelda Sari mengeklaim kinerja anggota DPR dari Fraksi Demokrat efektif, terutama dalam menyerap aspirasi masyarakat.

POLITIK | 18 September 2021

Jufry Lumintang Beberkan Syarat UMKM Bangkit Lebih Cepat

Menurut Jufri terdapat dua syarat agar UMKM dapat kembali segera bangkit setelah kasus aktif Covid-19 menurun selama beberapa pekan terakhir.

POLITIK | 18 September 2021

Formappi Apresiasi Krisdayanti Beberkan Gaji Anggota DPR

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengapresiasi Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Krisdayanti yang membeberkan gaji anggota DPR senilai ratusan juta rupiah.

POLITIK | 18 September 2021

Masinton Bantah Krisdayanti Ditegur Fraksi PDIP Soal Blak-blakan Gaji Anggota DPR

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu membantah fraksinya menegur Krisdayanti yang blak-blakan soal gaji anggota DPR. Fraksi PDIP justru apresiasi.

POLITIK | 18 September 2021

PSI: Berkinerja Buruk, Tunjangan DPR Seharusnya Dipotong

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengaku sudah lama mempertanyakan banyaknya tunjangan yang diterima oleh anggota DPR RI.

POLITIK | 18 September 2021

Pengamat: Pengerahan Massa AHY di PTUN Adalah Tindakan Primitif

Menurut Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas pengerahan massa AHY ke PTUN merupakan tindakan yang primitif.

POLITIK | 18 September 2021

MPR: Tak Perlu Khawatir Berlebih Terkait Amendemen UUD 1945

Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan tak perlu ada kekhawatiran berlebihan terkait amendemen UUD 1945 terbatas untuk menghadirkan PPHN.

POLITIK | 17 September 2021

Heboh Penghasilan Anggota DPR, Sahroni: Ada Pertanggungjawaban ke Negara

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni menegaskan gaji maupun tunjangan yang diterima anggota DPR, wajib dipertanggungjawabkan ke negara.

POLITIK | 17 September 2021

Penambahan Masa Jabatan Presiden, Titi Anggraini: Gagasan Ahistoris

Titi Anggraini menilai penambahan masa jabatan presiden merupakan gagasan ahistoris.

POLITIK | 17 September 2021


TAG POPULER

# Muhammad Kece


# Sonny Tulung


# Vaksinasi Covid-19


# Ideologi Transnasional


# Lucinta Luna



TERKINI
Diduga Aniaya M Kece, Ini Jejak Irjen Napoleon Bonaparte di Skandal Djoko Tjandra

Diduga Aniaya M Kece, Ini Jejak Irjen Napoleon Bonaparte di Skandal Djoko Tjandra

NASIONAL | 51 detik yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings