Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Ma'ruf Amin Minta Peta Jalan Reformasi Birokrasi Segera Dievaluasi

Kamis, 10 Juni 2021 | 18:48 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.comWakil Presiden (wapres) Ma'ruf Amin meminta agar peta jalan reformasi birokrasi dievaluasi. Apabila ada yang memang harus direvisi, menurut Ma'ruf, maka langkah itu harus dilakukan.

Hal itu disampaikan Ma'ruf, karena merasa keluhan masyarakat terhadap kinerja birokrasi hingga kini masih terjadi, terlebih dengan adanya pandemi Covid-19. Sebagai contoh, berlarutnya masalah dalam bidang sosial dan perizinan memperlihatkan ketidaksiapan birokrasi menghadapi pandemi.

Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi, Ma'ruf meminta peta jalan reformasi birokrasi agar dievaluasi secara matang dan akurat.

“Saya ingin roadmap (peta jalan), kalau memang masih relevan kita teruskan. Kalau memang perlu ada direvisi, barangkali perlu direvisi supaya lebih tepat. Atau mungkin perlu penyesuaian atau adjustment,” kata Ma'ruf saat menerima audiensi Sekretaris Eksekutif Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Eko Prasojo, Kamis (10/6/2021).

Ma'ruf menginginkan agar pelaksanaan reformasi birokrasi dapat terlihat progresnya. Ma'ruf mendorong reformasi birokrasi tidak berhenti pada tahap desain, tetapi harus diikuti langkah nyata.

“Kemudian yang kedua, kita ini sudah sampai dimana? Saya ingin pastikan capaian-capaian ini sudah dimana dari masing-masing yang kita inginkan itu dari target-target yang ingin dicapai itu,” kata Ma'ruf.

Lebih lanjut, Ma'ruf juga meminta reformasi birokrasi tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar terus dipercepat. Hal ini untuk menghindari ketimpangan pembangunan antardaerah.

“Saya minta, kita mendorong Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk melakukan langkah-langkah percepatan,” ujar Ma'ruf.

Ma'ruf berharap kolaborasi dan sinergi antarlembaga terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, terjalin secara efektif. Adapun bentuk koordinasinya, Ma'ruf meminta dilakukan tidak dalam kelompok-kelompok yang terlalu besar, tetapi terperinci sesuai fokus permasalahannya.

“Tidak apa-apa meskipun rapat berkali-kali, tetapi sasarannya tercapai,” ucap Ma'ruf.

Sementara itu, Eko menyampaikan laporannya bahwa fokus pertama KPRBN tahun ini adalah penataan struktur organisasi yang menjadi prioritas presiden, yaitu pengalihan pejabat eselon III dan IV menjadi pejabat fungsional tertentu. Fokus kedua yaitu mempercepat proses digitalisasi pelayanan publik dengan tema-tema tertentu.

“Dua program itu yang akan menjadi prioritas, paling tidak untuk dilaksanakan pada tahun ini,” ujar Eko.

Selanjutnya, KPRBN juga akan mendesain birokrasi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah yang modern dan lincah dengan sumber daya manusia yang memiliki fleksibilitas tinggi, sehingga dapat berkarir tidak hanya di satu tempat.

“Supaya orang tidak berkarir di satu tempat saja. Jadi, seperti auditor, akuntan, analis kebijakan nanti tidak hanya berkarir di satu kementerian tetapi dia bisa berputar di banyak kementerian,” kata Eko.

Eko menyebut KPRBN akan terus mendorong implementasi collaborative working seperti dalam penanganan kemiskinan, khususnya harmonisasi anggaran antar kementerian dan lembaga.

“Nanti kami akan memberikan semacam rekomendasi kebijakan kepada Pak Wapres,” ujar Eko.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Berduka Atas Gugurnya Nakes di Papua, Puan Kecam Keras Aksi Teror KKB

Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan belasungkawa atas gugurnya tenaga kesehatan (nakes), Gabriela Meilan akibat penyerangan KKB di Kiwirok

POLITIK | 16 September 2021

Menteri Tjahjo Pecat PNS yang Bolos Setahun

Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo memecat PNS yang bolos setahun.

POLITIK | 16 September 2021

Alex Noerdin Jadi Tersangka dan Ditahan, Golkar Prihatin

Fraksi Partai Golkar prihatin mendengar kabar Alex Noerdin menjadi tersangka dan langsung ditahan oleh Kejaksaan Agung.

POLITIK | 16 September 2021

Komisi II DPR Soroti Anggaran Rp 86 Triliun untuk Pemilu 2024

Komisi II DPR menyoroti rencana anggaran Rp 86 triliun untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

POLITIK | 16 September 2021

Mendagri Dorong Efisiensi Anggaran Pemilu 2024

Mendagri M Tito Karnavian mendorong efisiensi anggaran Pemilu 2024. Sebab, pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19, masih menjadi perhatian pemerintah.

POLITIK | 16 September 2021

Mendagri Ingin Pemungutan Suara Pemilu Dilaksanakan April atau Mei 2024

Mendagri Tito Karnavian menginginkan agar pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada April atau Mei 2024.

POLITIK | 16 September 2021

Pemilu 2024, KPU Usulkan Durasi Kampanye 7 Bulan

KPU mengusulkan agar durasi kampanye Pemilu 2024 selama 7 bulan. Hal ini bertujuan agar mengantispasi keterlambatan pengiriman logistik ke TPS.

POLITIK | 16 September 2021

Moeldoko: Pesantren Berperan Tangkal Radikalisme

Moeldoko mengatakan bahwa pesantren memiliki peran besar yang dibutuhkan bangsa untuk menangkal persebaran radikalisme ke masyarakat.

POLITIK | 16 September 2021

Krisdayanti: Dana Reses Bukan Pendapatan Pribadi DPR, Tapi Dikembalikan ke Rakyat

Anggota DPR RI Krisdayanti menegaskan bahwa dana reses bukanlah merupakan bagian dari pendapatan pribadi anggota DPR RI.

NASIONAL | 15 September 2021

Ahmad Sahroni Apresiasi Inovasi Polri Cegah Kebakaran Hutan

Ahmad Sahroni mengapresiasi inovasi Polri dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

POLITIK | 15 September 2021


TAG POPULER

# KKB


# Trending Topic


# Update Covid-19


# Vaksin Nusantara


# Erick Thohir



TERKINI
Mendikbudristek Nadiem Makarim Menginap di Rumah Guru untuk Belajar

Mendikbudristek Nadiem Makarim Menginap di Rumah Guru untuk Belajar

NASIONAL | 2 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings