Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Revisi UU Otsus Papua, KPPOD Soroti 2 Pasal Krusial Ini

Selasa, 8 Juni 2021 | 18:07 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menyoroti dua pasal krusial yang harus diperhatikan pemerintah, termasuk panitia khusus (pansus) otonomi khusus (otsus) DPR dan pemangku kepentingan lainnya dalam membahas revisi Undang-Undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas UU 21/2001 tentang Otonomi khusus bagi Papua.

Acting Director KPPOD Armand Suparman mengatakan, pembahasan revisi UU Otsus Papua memang sudah seharusnya dilakukan, mengingat pemberian dana otsus Papua akan berakhir pada tahun 2021 ini. Untuk menjamin keberlanjutan pemberian dana otsus tersebut diperlukan revisi dari UU 21/2001.

“Dari sisi momen, memang tahun 2021 ini susah saatnya UU 21/2001 harus direvisi. Karena kalau kita lihat durasi untuk dana otsus sendiri sudah sampai pada tahun ini, sehingga harus direvisi,” kata Armand Suparman, kepada Beritasatu.com, Selasa (8/6/2021).

Armand mengungkapkan, ada dua pasal krusial yang harus benar-benar diperhatikan pansus Otsus Papua DPR dan pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya.



Pertama, terkait Pasal 76 tentang pemekaran. Dalam revisi ini, Pasal 76 diubah menjadi pemekaran daerah provinsi menjadi provinsi-provinsi dapat dilakukan atas persetujuan Majelis Rakyat Papua (MRP) atau Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Lalu pemerintah dapat melakukan pemekaran daerah provinsi menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Kita menyoroti soal pemekaran. Kalau kita membaca draft revisi UU Otsus ini, sepertinya orang-orang yang menyusun rencana ini melihat inisiatif pemekaran sebagai satu-satunya jalan bagi kesejahteraan Papua,” ujar Armand Suparman.

Namun KPPOD melihat, pemekaran tidak serta merta menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Jangankan untuk Papua, daerah-daerah di luar Papua dan Papua Barat yang dilakukan pemekaran tidak ada jaminan kesejahteraan datang dengan sendirinya.

“Apalagi konteks Papua yang memiliki masalah kompleks, baik dari sisi budaya, politik dan juga kebijakan. Sehingga menurut kami, itu (pemekaran) tidak efektif kalau daerah sekarang akan dimekarkan kembali baik di level provinsi dan kabupaten/kota di Papua dan Papua Barat,” terang Armand Suparman.



Kedua, lanjut Armand, pasal terkait dana otsus. Dalam revisi UU Otsus ada wacana akan menaikkan dana otsus dari awalnya 2% menjadi 2,25%. Hal itu tertuang dalam Pasal 34 Ayat 3 huruf e. Kenaikan terdiri dari penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional dan penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan setara 1,25% dari plafon DAU nasional.

“Upaya peningkatan dana otsus untuk meningkatkan kesejahteraan perlu dipertimbangkan lagi,” tegas Armand Suparman.

Karena, dana otsus yang sudah digulirkan sejak tahun 2001 hingga tahun ini sudah ribuan triliunan rupiah. Namun dampak terhadap persoalan terkait pendidikan kesehatan di Papua dan Papua Barat belum terlihat.

“Dua bidang ini menjadi fokus digulirkan dana otsus. IPM Papua mungkin naik setiap tahun, tapi kalau dibandingkan dengan daerah lain, IPM Papua masih dibawah. Belum lagi kalau kita melihat ada persoalan terkait gizi buruk. Disini kita melihat apakah dana otsus itu efektif atau tidak untuk mengatasi persoalan tersebut,” tutur Armand Suparman.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Diapresiasi, Gaya Komunikasi Politik Airlangga Hartarto

Gaya komunikasi politik Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuai apresiasi.

POLITIK | 26 September 2021

Presiden Jokowi Ajak Karang Taruna Perangi Ideologi Radikal

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak kader Karang Taruna memerangi ideologi radikal.

POLITIK | 26 September 2021

Puan Tinjau Vaksinasi Covid-19 di Jakarta Barat

Ketua DPR Puan Maharani meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 untuk 1.000 warga Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat.

POLITIK | 26 September 2021

Gibran Rakabuming Raka: Sukseskan Program Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Raka menekankan pentingnya seluruh pihak menyukseskan program vaksinasi Covid-19.

POLITIK | 26 September 2021

Kader Karang Taruna Diharapkan Bantu Pemerintah Urai Persoalan Sosial

Didik Mukrianto berharap kader-kader Karang Taruna membantu pemerintah mengurai persoalan sosial.

POLITIK | 26 September 2021

Senator Habib Ali Alwi: Wagub Banten Dukung Penguatan Kewenangan DPD

Senator dari Banten Habib Ali Alwi bin Thohir Al Husainy menginginkan agar kewenangan DPD dapat setara dengan DPR.

POLITIK | 26 September 2021

Peneliti Anggap Kasus Azis Tak Pengaruhi Popularitas Golkar

Peneliti dari MeanPoll Indonesia Research Imran Mahmud menilai dugaan kasus suap yang menjerat Azis Syamsuddin tidak akan memengaruhi popularitas Golkar.

POLITIK | 26 September 2021

Menteri Bahlil Sebut Duet Airlangga-Luhut Positif untuk Indonesia

Bahlil Lahadia memuji duet Airlangga-Luhut dalam penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 26 September 2021


Tren Kepuasan terhadap Kinerja Presiden Menurun

Kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) cenderung menurun.

POLITIK | 26 September 2021


TAG POPULER

# Rocky Gerung vs Sentul City


# Update Covid-19


# Lionel Messi


# Kebakaran Lapas Tangerang


# SUN



TERKINI
Sistem Radarnya Dihancurkan AS, Bandara Kabul Kini Siap Beroperasi Kembali

Sistem Radarnya Dihancurkan AS, Bandara Kabul Kini Siap Beroperasi Kembali

DUNIA | 6 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings