Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Selamatkan Garuda Indonesia, Ini Saran dari Ricky Vinando

Sabtu, 29 Mei 2021 | 16:39 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - PT Garuda Indonesia saat ini terlilit utang memiliki utang sebesar Rp70 triliun atau US$4,9 miliar, di mana jumlah utang tersebut bertambah lebih dari Rp 1 triliun setiap bulannya. Menurut praktisi hukum Ricky Vinando ada opsi yang tepat untuk menyelamatkan Garuda Indonesia dari kebangkrutan. Ricky memiliki saran tersendiri guna menyelamatkan maskapai flag carrier Indonesia itu dari kepunahan.

"Menurut saya, pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN Pak Erick Thohir harus menghilangkan opsi melikuidasi PT Garuda Indonesia, karena setelah Merpati Nusantara sudah tiada, Garuda Indonesia satu-satunya yang tersisa sebagai pesawat pelat merah Indonesia. Karena kalau Garuda Indonesia dilikuidasi itu artinya secara hukum badan hukum Garuda Indonesia akan dibubarkan, ini janganlah kalau bisa dan apabila dibubarkan kita tak akan pernah lagi bisa melihat Garuda menggepakkan sayapnya. Jadi jangan melikuidasi Garuda Indonesia. Masih ada jalan lain menyelamatkan Garuda Indonesia. Memalukan kalau sampai Garuda Indonesia tamat," kata Ricky, melalui keterangan tertulis, Sabtu (29/05/2021).

Menurut Ricky, apabila pemerintah serius sayang dan berkomitmen dengan penyelamatan Garuda Indonesia dari jerat utang, maka untuk menyelamatkan Garuda Indonesia, pemerintah bisa memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan hibah kepada Garuda serta upaya Penundaan Kewajiban Pembayan Utang (PKPU) melalui Pengadilan Niaga.

"Pemerintah kan pernah mengucurkan Penyertaan Modal Negara atau PMN hingga puluhan triliun rupiah. Menurut saya apabila pemerintah serius ingin menyelamatkan Garuda Indonesia dan khususnya industri penerbangan Tanah Air, maka tidak ada salahnya apabila pemerintah mengucurkan Penyertaan Modal Negara Rp 30 triliun dan hibah Rp 10 triliun kepada Garuda Indonesia, bukan pinjaman atau talangan. Tujuannya supaya Garuda bisa bernafas agak panjang lagi, dan setelah pengucuran PMN, minta penegak hukum mengawasi Garuda Indonesia agar dana itu tidak disalahgunakan," ujar Ricky.

Lanjutnya, apabila pemerintah memberikan pinjaman lagi kepada PT. Garuda Indonesia, maka hal tersebut bukan menyelesaikan masalah, karena di kemudian hari pinjaman itu jatuh tempo, keuangan Garuda akan tambah lebih parah, terlebih lagi pinjaman berbunga.

"Selain berikan Penyertaan Modal Negara dan hibah demi menyelamatkan Garuda Indonesia, masukan juga untuk Pak Erick Thohir agar PT Garuda Indonesia melakukan private placement atau Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu/PMTHMETD. Dalam private placementini, sekarang kan saham pemerintah di Garuda kan sekitar 60,59%, nah kurangi kepemilikan saham di Garuda, sisakan saja kepemilikan negara di Garuda sebesar 51%, biarkan investor lain masuk, yang penting Garuda Indonesia sedikit tertolong dan kepemilikan saham mayoritasnya tetap dijaga, agar Garuda Indonesia tetap sebagai perusahaan pelat merah atau BUMN dan tidak jadi swasta, supaya Garuda Indonesia agak pulih sedikitlah," beber Ricky.

Selanjutnya, Ricky menjelaskan bahwa Garuda Indonesia dapat menerbitkan saham baru untuk investor baru. "Demi menyelamatkan Garuda Indonesia, jumlah yang diterbitkan jangan sampai menggerus saham negara hingga di bawah 51% agar negara tetap sebagai pemegang saham mayoritas. Ini hanya masukan saja kepada Bapak Erick Thohir," tambahnya.

Dia juga menyatakan bahwa PT Garuda Indonesia jangan dipailitkan karena hal itu akan sia-sia mengingat sudah ada 5 Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung dalam kasus kepailitan perusahaan pelat merah atau BUMN.

"Kemudian, dilakukan juga restrukturisasi utang dengan cara PT Garuda Indonesia mengajukan Permohonan PKPU ke Pengadilan Niaga, bukan mempailitkan sebagaimana salah satu opsi lainnya yang sudah disiapkan. Saran saya hapus juga opsi itu, jangan pailitkan Garuda Indonesia, karena buang-buang energi, sudah ada 5 BUMN yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, tetapi di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), pailit justru dibatalkan oleh Mahkamah Agung, bahkan ada pailit di Pengadilan Niaga justru dikuatkan oleh Mahkamah Agung dan itu sudah jadi Yurisprudensi kepailitan pada PT BUMN. Sampai sejauh ini hanya PT Kertas Leces yang pailit, ini pun masih PK, jadi belum jelas sikap Mahkamah Agung bagaimana," tegasnya.

"Tapi sebelum melakukan PKPU saran saya, private placementdulu dan kucurkan hibah dan PMN dulu kepada PT Garuda Indonesia serta negara menghapus seluruh kewajiban Garuda Indonesia kepada negara termasuk negara menghapus tagihan negara kepada Garuda Indonesia jika masih ada dan hapus juga tagihan pajak Garuda Indonesia yang tertunggak, itu harus dilakulan jika tak ingin Garuda Indonesia tak lagi bisa terbang. Jadi semua harus jalan. Jadi pemerintah jangan memberikan pinjaman utang lagi kepada Garuda, karena ini bukan cara tepat dalam menyelesaikan masalah, karena bisa tambah bikin Garuda Indonesia tambah sakit parah ke depannya", tandasnya.

Ricky menyebut bahwa kalau dilakukan kombinasi PMN sebesar Rp. 30 triliun, hibah sebesar Rp.10 triliun dan PKPU dijalankan, maka negara sudah membantu PT. Garuda Indonesia melunasi kewajibannya sebesar Rp 40 triliun itu.

"Sisa utang Rp 30 triliun lagi, agak meringankan Garuda Indonesia karena bisa direstrukturisasi di bank-bank, lessor dan mitra usaha lainnya serta di PKPU. Tapi kan kata Dirut Garuda Indonesia Pak Irfan Setiaputra, tiap bulan kewajiban Garuda nambah Rp 1 triliun, ini yang makin gawat. Makanya harus sesegera restrukturisasi utang dan kontrak Garuda kepada bank-bank swasta, misal bayar hutang pokok saja dan hapus bunga. Jadi masukkan untuk Pak Erick Thohir, empat opsi yang sudah disiapkan, janganlah itu dilakukan," tutup Ricky.

Seperti diketahui, Menteri BUMN Erick Thohir saat ini telah menyiapkan empat opsi untuk menyelamatkan PT Garuda Indonesia. Dari dokumen yang diperoleh, keempat opsi tersebut ditetapkan usai pemerintah melakukan benchmarking terhadap Garuda.

Adapun keempat opsi tersebut, pertama, pemerintah terus mendukung kinerja Garuda melalui pinjaman ekuitas.

Kedua, menggunakan legal bankruptcy untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda. Seperti, utang, sewa, dan kontrak kerja. Dalam catatan pemerintah, opsi ini masih mempertimbangkan Undang-undang (UU) kepailitan. Apakah regulasi memerbolehkan adanya restrukturisasi. Opsi ini merujuk pada penyelamatan Latam Airlines milik Malaysia.

Ketiga, Garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi sementara pada saat yang bersamaan, mulai mendirikan perusahaan maskapai penerbangan domestik baru yang akan mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda. Bahkan, menjadi national carrier di pasar domestik.

Opsi selanjutnya, Garuda akan dilikuidasi. Dalam opsi ini, pemerintah akan mendorong sektor swasta untuk meningkatkan layanan udara. Misalnya dengan pajak bandar udara (bandara) atau subsidi rute yang lebih rendah.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mahfud MD dan Tito Bahas Simulasi Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian rapat koordinasi membahas simulasi tanggal Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

POLITIK | 23 September 2021

Yusril Siapkan Argumen Gugat AD/ART Partai Demokrat ke MA

Yusril Ihza Mahendra telah menyiapkan argumenn untuk mengajukan uji materi terkait AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

POLITIK | 23 September 2021

Puan: Antisipasi Lonjakan Covid-19 pada Akhir Tahun, Percepat Vaksinasi

Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penularan Covid-19

POLITIK | 23 September 2021

IKA PMII Harap Muktamar Ke-34 NU Pertimbangkan Kondisi Objektif Bangsa

Ahmad Muqowam menyatakan, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) harus mempertimbangkan kondisi objektif bangsa

POLITIK | 23 September 2021

Gerindra dan Muhammadiyah Komitmen Jaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

Gerindra-Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa.

POLITIK | 23 September 2021

Bawaslu Rekomendasikan Regulasi Kampanye Virtual

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar merekomendasikan regulasi kampanye virtual.

POLITIK | 23 September 2021

MIPI Usulkan Penerapan E-Voting

MIPI menilai e-voting menjadi salah satu cara agar pelaksanaan pesta demokrasi tidak terhambat situasi pandemi Covid-19.

POLITIK | 23 September 2021

Penting, Kepastian Tanggal Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

Kepastian tanggal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dinilai penting untuk segera ditetapkan.

POLITIK | 23 September 2021

Inovasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Terkendala Regulasi

Inovasi penyelenggaraan pemilu selama ini dinilai kerap terkendala regulasi kepemiluan.

POLITIK | 23 September 2021

KPU Diminta Minimalisasi Anggaran Pemilu 2024

Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminimalisasi anggaran Pemilu 2024.

POLITIK | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

Kontrak Bantargebang Segera Berakhir, DPRD Minta Pemprov DKI Serius Kelola Sampah

MEGAPOLITAN | 1 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings