Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Yusril: PSU Pilkada Timbulkan Persoalan Baru

Rabu, 5 Mei 2021 | 12:42 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) di 17 daerah sebagai kelanjutan Pilkada Serentak 2020 kini menciptakan persoalan baru. Dari 17 daerah yang diperintahkan Mahkamah Konstitusi (MK), baru sebagian yang melaksanakan PSU. Di antaranya seperti di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai, dari daerah yang sudah melaksanakan PSU, kini timbul pertanyaan tentang tentang apakah paslon pemenang hasil PSU bisa langsung diputuskan oleh KPU setempat atau harus menunggu putusan MK jika ada paslon lain yang keberatan atas hasil PSU.

"Terhadap paslon yang kalah dalam PSU dan menganggap kembali terjadi kecurangan dalam PSU, adakah kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan keadilan dengan kembali membawa perkara tersebut ke MK?" kata Yusril, dalam penjelasannya, di Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Menurutnya, ada ketidakjelasan pengaturan hukum atau kevakuman hukum dalam menjawab persoalan tersebut. Dalam ketentuan Pasal 54, khususnya ayat 4,5,6 dan 7 PKPU 19/2020 masih mengatur hasil PSU dilaporkan ke MK dan MK akan memeriksa kembali laporan hasil PSU itu. MK bisa memutuskan mengesahkan hasil PSU, bisa pula memerintahkan PSU sekali lagi, dalam hal keberatan atas hasil PSU yang diajukan oleh paslon lain diterima MK.

Namun, putusan MK dalam perselisihan hasil Pilkada 2020 berbeda dengan dengan putusan PSU sebelumnya. Jika sebelumnya MK hanya membuat putusan sela dalam memerintahkan PSU dan KPU melaporkan hasil PSU lalu MK memutuskan dalam putusan akhir, kini MK tidak lagi mengeluarkan putusan sela, tetapi mengeluarkan putusan akhir.

Amar putusan akhir MK, antara lain, menyatakan memerintahkan KPU melaksanakan PSU di beberapa tempat. Hasilnya digabungkan dengan hasil pemungutan suara yang tidak dibatalkan, dan diumumkan KPU tanpa harus melapor ke MK lebih dulu.

"Ini saya sebut sebagai putusan gaya baru MK yang beda dengan gaya putusan dalam pilkada yang pernah ada sebelumnya," ungkap Yusril.

Permasalahannya adalah, bagaimana jika hasil PSU ditolak oleh paslon lain. Misalnya karena kecurangan kembali terjadi dalam PSU, apakah yang kalah tidak berhak mengajukan permohonan pembatalan hasil PSU ke MK.

"Saya melihat ada kelemahan KPU dalam mengantisipasi hal di atas pasca putusan gaya baru MK. KPU tidak segera mengubah dan/atau menambah ketentuan Pasal 54 PKPU 19/2020 pascamunculnya putusan gaya baru itu sehingga ketidakpastian dan bahkan kevakuman hukum," ujarnya.

Menurutnya, apa yang harus dilakukan KPU di daerah setelah PSU, langsung melakukan rekap dan segera mengumumkan paslon pemenang seperti terjadi di Kabupaten Labuhanbatu atau harus menunggu putusan MK jika ada sengketa di sana.

Saat ini, diingatkan Yusril, putusan gaya baru MK dalam Pilkada Serentak 2020 yang merupakan putusan akhir itu juga menimbulkan problema hukum. Putusan akhir MK itu bersifat final dan mengikat, dan tidak ada upaya hukum apapun untuk membatalkannya.

"Itu benar. Tetapi apa yang final dan mengikat dalam putusan akhir sengketa Pilkada di 17 daerah itu? Amar putusan yang final dan mengikat itu tidak lain tidak bukan adalah perintah agar KPU melaksanakan PSU. Hasil PSU digabungkan dengan hasil suara yang tidak dibatalkan dan diumumkan KPU tanpa harus melapor ke MK. Yang final dan mengikat ya itu," ujarnya.

Lantas, bagaimana dengan hasil PSU yang digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan itu, final dan mengikat atau tidak. "Jelas tidak, karena hasil PSU yang digabungkan dengan hasil perolehan suara yang tidak dibatalkan itu bukanlah putusan MK yang final dan mengikat, tetapi adalah semata-mata keputusan KPU sebagai penyelenggara pemilu/badan tata usaha negara yang setiap keputusannya dapat diperkarakan di pengadilan," katanya.

Dikatakan, kalau keputusan KPU menyangkut administrasi menjadi kewenangan Bawaslu dan Pengadilan TUN untuk mengadilinya. Kalau keputusannya menyangkut hasil pemilihan kepala daerah, termasuk hasil pemungutan suara ulang, tentunya tidak ada lembaga lain yang berwenang mengadilinya kecuali MK, sebelum ada pengadilan lain yang oleh undang-undang dinyatakan berwenang mengadilinya.

Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana sikap MK dengan adanya putusan gaya baru ini. Apakah MK akan menolak registrasi permohonan perselisihan PSU ini karena tidak ada peraturan yang mengaturnya. Atau di sisi lain MK akan menolak meregistrasi permohonan karena putusan gaya baru PSU itu sudah final dan mengikat.

"Kalau itu terjadi, MK berarti membiarkan PSU dilaksanakan dengan kemungkinan pengulangan kecurangan, sama keadaannya dengan pemungutan suara terdahulu yang justru menjadi dasar bagi MK untuk memerintahkan PSU. Sebagai lembaga yang bertugas menjaga konstitusi dan demokrasi seharusnya MK tidak boleh membiarkan hal itu terjadi," kata Yusril.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Hasil Survei, Qodari: Masyarakat Inginkan Jokowi-Prabowo

Hasil survei membuktikan bahwa kepemimpinan Republik Indonesia ke depan dalam imajinasi politik masyarakat Indonesia masih pada dua nama yaitu Jokowi-Prabowo.

POLITIK | 4 Mei 2021

Verifikasi Parpol, PKB: Putusan MK Sangat Bijaksana

Politikus PKB menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sangat bijaksana.

POLITIK | 4 Mei 2021

Fahri Hamzah: Pengurus Partai Gelora Sudah Hadir di 34 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota

Fahri Hamzah menyebut kepengurusan Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia sudah hadir di 34 provinsi.

POLITIK | 4 Mei 2021

Ibas: Covid-19 Masih Menghantui

Ibas menyatakan pandemi Covid-19 masih menghantui masyarakat Indonesia.

POLITIK | 4 Mei 2021

Referendum Terbatas soal Masa Jabatan Presiden Digelar di NTT, Pius Rengka: Kita Mau Lihat Reaksi Rakyat

Sebuah referendum untuk menentukan setuju atau tidaknya rakyat dengan wacana amendemen UUD 1945 soal masa jabatan presiden tiga periode akan digelar di NTT.

POLITIK | 4 Mei 2021

Ketua MPR Minta Pemerintah Percepat Vaksinasi dan Waspada Mutasi Covid-19

Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah agar mempercepat pelaksanaan program vaksinasi Covid-19.

POLITIK | 4 Mei 2021

PN Jakpus Gugurkan Gugatan Kubu Moeldoko

PN Jakpus memutuskan menggugurkan yang dilayangkan kubu Moeldoko terkait AD/ART Partai Demokrat (PD) pimpinan AHY.

POLITIK | 4 Mei 2021

Presiden: Belanja Teknologi Diperlakukan Sebagai Investasi

Dalam APBN Tahun 2021, pemerintah mengalokasikan belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebesar Rp 30,5 triliun.

POLITIK | 4 Mei 2021

Musrenbangnas 2021, Presiden Jokowi: Perlu Sinergi Kekuatan Hadapi Masalah Bangsa

Tahun ini, Musrenbangnas membahas tentang rencana pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah pada tahun 2022.

POLITIK | 4 Mei 2021

Jokowi: Segera Belanjakan Dana APBD

Pemerintah daerah harus bersama-sama pemerintah pusat untuk meningkatkan belanja modal agar ekonomi dapat bergerak.

POLITIK | 4 Mei 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS