Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Demokrat Versi KLB Ditolak, Tuduhan Terhadap Jokowi dan Moeldoko Tak Terbukti

Kamis, 1 April 2021 | 11:34 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Keputusan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara menggagalkan seluruh tuduhan, framing politik yang dilontarkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Presiden Joko Widodo dan Moeldoko dalam konflik internal Partai Demokrat.

“Penolakan Yasonna Laoly ini membuktikan tuduhan, fitnah, kecaman yang dilontarkan oleh AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) dan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) tentang keterlibatan pemerintahan Presiden Jokowi dalam konflik internal Demokrat tidak terbukti, selain Moeldoko juga tidak menggunakan posisi strategisnya di pemerintahan sebagai Ketua Kantor Staff Kepresidenan (KSP),” kata Ninoy Karundeng, pengamat politik, melalui keterangan, Kamis (1/4/2021).

Jauh sebelum KLB di Deli Serdang, lanjut Ninoy Karundeng, AHY dan SBY melakukan konferensi pers yang menyebut ada keterlibatan Istana dan pemerintahan Presiden Jokowi dalam kudeta Demokrat. AHY mengirimkan surat ke Presiden Jokowi yang isinya meminta Jokowi untuk menegur Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Keputusan Yasonna Laoly ini membuktikan bahwa tuduhan dan framing politik yang dilakukan oleh AHY dan SBY serta kubu Demokrat AHY terhadap Presiden Jokowin dan Moeldoko, mengalami kegagalan total. Justru sebaliknya etika politik dan kebrutalan demokrasi dipraktikkan oleh AHY dan SBY yang menghembuskan berbagai isu politik yang menyerang pemerintahan Jokowi.

Sejak awal Presiden Jokowi tidak terlibat sama sekali dalam konflik internal Demokrat seperti yang dituduhkan oleh AHY dan SBY sertai Demokrat versi AHY. Menkopolhukam Mahfud MD juga berkali-kali menyatakan Presiden Jokowi dan pemerintahannya bersikap netral dan sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku.

“Sikap netral dan tidak melakukan intervensi politik dibuktikan dengan keputusan yang disampaikan oleh MenkumHAM Yasonna Laoly yang menolak hasil KLB Demokrat versi Moeldoko,” kata Ninoy Karundeng.

Terlebih lagi, lanjut Ninoy Karundeng, Mahfud MD dalam berbagai kesempatan juga menyatakan bahwa Moeldoko bersedia diminta menyelamatkan Demokrat yang menjadi partai dinasti keluarga SBY, adalah hak dan pilihan politik Moeldoko.

“Polemik Demokrat adalah urusan Moeldoko, bukan terkait pemerintah. Pemerintah tak boleh melarang eks Panglima TNI itu dalam urusan politik,” kata Mahfud di Jakarta, Selasa (30/3/2021).

Menurut Ninoy Karundeng, dengan keputusan ditolaknya hasil KLB Demokrat Deli Serdang membuktikan bahwa Moeldoko sebagai Kepala KSP dengan sendirinya telah menepis tuduhan AHY dan SBY. Tuduhan kudeta terhadap Demokrat, dengan kata-kata keji dan tidak patut yang dilontarkan oleh kubu AHY, yang juga menyebutnya akan menggunakan pengaruh besar dia sebagai Kepala KSP, tidak terbukti sama sekali.

Bahkan sejak awal AHY, dan Demokrat membangun framing negatif terhadap Moeldoko dengan menggunakan konstruksi frasa destruktif yang mengaitkan Moeldoko dengan menyebutnya KSP Moeldoko.

Penyebutan KSP Moeldoko secara terstruktur, masif, dan sistematis, secara sengaja dilakukan untuk membuat stigma negatif tentang keterlibatan Istana dan menuduh Moeldoko akan menggunakan posisinya sebagai Kepala KSP untuk merebut Demokrat.

“Sekali lagi, Moeldoko tidak menyalahgunakan kekuasaannya sebagai Kepala KSP, meski sangat dekat dengan Presiden Jokowi, dia juga tidak melakukan lobi kepada Presiden Jokowi, Menko Polhukam, dan Menkumham, terbukti dengan ditolaknya hasil KLB Sibolangit,” pungkas Ninoy Karundeng.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Amendemen Konstitusi Dinilai Cara Wujudkan Keadilan Sosial

La Nyalla Mahmud Mattalitti menilai amendemen UUD 1945 merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial.

POLITIK | 25 September 2021

Pengajuan Judicial Review ke MA Murni Inisiatif 4 Kader Partai Demokrat

Judicial review AD/ART Partai Demokrat yang diajukan ke MA murni keinginan dari kader Demokrat.

POLITIK | 25 September 2021

Blusukan ke Tambora, Puan Pantau Vaksinasi Covid-19

Ketua DPR Puan Maharani memantau langsung vaksinasi Covid-19 di permukiman padat penduduk di Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat

POLITIK | 25 September 2021

Begini Respons Golkar Soal Efek Kasus Azis Syamsuddin terhadap Elektabilitas Partai di Pemilu 2024

Ketua Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar Supriansa berkomentar soal dampak atau efek kasus Azis Syamsuddin terhadap elektabilitas Partai Golkar di 2024

POLITIK | 25 September 2021

Olahraga Bareng Cak Imin, Airlangga: Jalan Pagi Itu Tak Ada Politiknya

Menyoal apakah ada pembahasan politik terkait rencana koalisi sehat di Pemilu 2024, Airlangga tidak menjelaskan secara gamblang.

POLITIK | 25 September 2021

KPU Berupaya Rasionalisasikan Anggaran Pemilu 2024

KPU mengatakan akan berupaya merasionalisasikan anggaran Pemilu 2024 dengan menyisir anggaran yang dapat ditekan.

POLITIK | 25 September 2021

Legislator Demokrat Nilai Anggaran Pemilu 2024 Usulan KPU Sudah Rasional

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Demokrat menilai anggaran Pemilu 2024 sebesar Rp 86 triliun Rp 26,2 triliun untuk Pilkada yang diusulkan KPU rasional.

POLITIK | 24 September 2021

Sosok Azis Syamsuddin yang Jadi Tersangka dan Ditangkap KPK

Saat ditangkap KPK, Azis Syamsuddin masih berstatus sebagai Wakil Ketua DPR yang dijabatnya sejak Oktober 2019.

POLITIK | 24 September 2021

Gandeng Milenial, PKP Optimistis Melaju ke Senayan

PKP menggandeng sejumlah kalangan milenial agar partai ini bisa lolos verifikasi faktual Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan berhasil lolos ke Senayan.

POLITIK | 24 September 2021

Jika Azis Syamsuddin Ditahan KPK, Golkar Siapkan Penggantinya Sebagai Wakil Ketua DPR

Golkar menunggu pengumuman KPK terkait status Azis Syamsuddin. Jika Azis ditetapkan tersangka dan ditahan Golkar menyiapkan penggantinya sebagai Wakil Ketua DPR

POLITIK | 24 September 2021


TAG POPULER

# Kivlan Zen


# Pilpres 2024


# Covid-19


# Azis Syamsuddin


# Kereta Jarak Jauh



TERKINI
Polri: Ada 6 Calon Tersangka Dugaan Penganiayaan M Kace, Salah Satunya Napoleon

Polri: Ada 6 Calon Tersangka Dugaan Penganiayaan M Kace, Salah Satunya Napoleon

NASIONAL | 9 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings