Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Gugatan Demokrat Kubu Moeldoko Diprediksi Akan Kandas di PTUN

Kamis, 1 April 2021 | 09:56 WIB
Oleh : Fana F Suparman / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemkumham) memutuskan menolak permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang. Permohonan itu ditolak lantaran pengurus Demokrat dengan Ketua Umum Moeldoko dan Sekjen Jhoni Allen Marbun tidak melengkapi sejumlah dokumen yang dipersyaratkan. Salah satunya perwakilan dewan pimpinan daerah (DPD) dan dewan pimpinan cabang (DPC) serta tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC.

Peneliti di Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Beni Kurnia Ilahi mengatakan, satu-satunya cara yang dapat ditempuh Demokrat kubu KLB atas putusan pemerintah tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini lantaran keputusan penolakan yang dikeluarkan oleh Menkumham bersifat beschikking atau keputusan tata usaha negara, sehingga pihak KLB memiliki hak untuk melakukan perlawanan atas keputusan tersebut. Namun, Beni yang juga Dosen Hukum Administrasi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu (UNIB) memprediksi PTUN akan mengkandaskan gugatan Moeldoko Cs. "Sebagai akademisi hukum administrasi saya dapat memprediksi, bahwa PTUN akan membatalkan gugatan yang dimohonkan oleh pihak KLB," kata Beni kepada Beritasatu.com, Kamis (1/4/2021).

Beni menjelaskan, PTUN akan menolak gugatan tersebut lantaran pemerintah dalam hal ini Menkumham Yasonna sebagai pihak tergugat memiliki landasan yang cukup kuat untuk menolak permohonan pengesahan kepengurusan kubu KLB. Selain itu, tidak ada norma peraturan peraturan perundang-undangan yang dilanggar dan keputusan tersebut dinilai sudah sejalan juga dengan prinsip-prinsip dan Asas-asas Umum Penyelenggaraan pemerintahan yang baik. "Dalam hal ini yaitu terutama asas kepastian hukum, tertib penyelenggara negata dan kepentingan umum/demokratis. sehingga sangat sulit bagi pihak Moeldoko cs untuk memenangkan gugatan tersebut ke PTUN," katanya.

Beni menilai keputusan Kemkumham menolak permohonan Moeldoko Cs sangat tepat. Dikatakan, keputusan ini mempertegas fakta KLB Deli Serdang yang mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum yang dilakukan sejumlah mantan kader Partai Demokrat merupakan perbuatan yang ilegal, melawan hukum dan berseberangan dengan prinsip-prinsip demokratis.

Menurut Beni, KLB Demokrat secara nyata telah melanggar sejumlah peraturan perundangan yang ada, seperti Pasal 32 dan 33 UU Parpol yang mengatur soal penyelesaian jika terjadinya perselisihan di internal parpol. Selain itu, ketentuan dalam Permenkumham No 34 Tahun 2017 ttg AD/ART dan Kepengurusan Parpol secara eksplisit menjelaskan Menkumham tidak bisa memproses permohonan KLB Deli Serdang tersebut sehingga permohonan tersebut harus ditolak. Dengan penolakan itu, SK Menkumham Tahun 2020 tentang pengesahan perubahan AD/ART Partai Demokrat tetap sah dengan mempertegas bahwa Agus Harimurti Yudhoyono sebagai panglima tertinggi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat secara hukum. "Itu sebabnya dalam perspektif hukum administrasi KLB tersebut keputusannya dianggap obscuur dan ilegal yang bersifat inkonstitusional," tegasnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BERITA LAINNYA

Mahfud MD dan Tito Bahas Simulasi Jadwal Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Menko Polhukam Mahfud MD dan Mendagri Tito Karnavian rapat koordinasi membahas simulasi tanggal Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

POLITIK | 23 September 2021

Yusril Siapkan Argumen Gugat AD/ART Partai Demokrat ke MA

Yusril Ihza Mahendra telah menyiapkan argumenn untuk mengajukan uji materi terkait AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung (MA).

POLITIK | 23 September 2021

Puan: Antisipasi Lonjakan Covid-19 pada Akhir Tahun, Percepat Vaksinasi

Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program vaksinasi untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penularan Covid-19

POLITIK | 23 September 2021

IKA PMII Harap Muktamar Ke-34 NU Pertimbangkan Kondisi Objektif Bangsa

Ahmad Muqowam menyatakan, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) harus mempertimbangkan kondisi objektif bangsa

POLITIK | 23 September 2021

Gerindra dan Muhammadiyah Komitmen Jaga Persatuan dan Kedaulatan Bangsa

Gerindra-Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk menjaga persatuan serta kedaulatan bangsa.

POLITIK | 23 September 2021

Bawaslu Rekomendasikan Regulasi Kampanye Virtual

Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar merekomendasikan regulasi kampanye virtual.

POLITIK | 23 September 2021

MIPI Usulkan Penerapan E-Voting

MIPI menilai e-voting menjadi salah satu cara agar pelaksanaan pesta demokrasi tidak terhambat situasi pandemi Covid-19.

POLITIK | 23 September 2021

Penting, Kepastian Tanggal Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada 2024

Kepastian tanggal pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dinilai penting untuk segera ditetapkan.

POLITIK | 23 September 2021

Inovasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 Terkendala Regulasi

Inovasi penyelenggaraan pemilu selama ini dinilai kerap terkendala regulasi kepemiluan.

POLITIK | 23 September 2021

KPU Diminta Minimalisasi Anggaran Pemilu 2024

Komisi II DPR mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminimalisasi anggaran Pemilu 2024.

POLITIK | 23 September 2021


TAG POPULER

# PON Papua


# Tukul Arwana


# Toko Obat Ilegal


# Piala Sudirman


# Suap Pejabat Pajak



TERKINI
Dukung Millennial Smart Farming, Menko Airlangga Akrab dengan Petani

Dukung Millennial Smart Farming, Menko Airlangga Akrab dengan Petani

EKONOMI | 13 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings