Mahfud MD: Kepengurusan Resmi Partai Demokrat Masih AHY
Logo BeritaSatu

Mahfud MD: Kepengurusan Resmi Partai Demokrat Masih AHY

Sabtu, 6 Maret 2021 | 20:33 WIB
Oleh : Willy Masaharu / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, hingga saat ini pemerintah masih mencatat kepengurusan resmi Partai Demokrat masih dipegang oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu AHY, AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono itu yang sampai sekarang ada," kata Mahfud, dalam tayangan Youtube Kemenko Polhukam RI, Sabtu (6/3/2021) malam.

Menurut dia, pemerintah belum bisa menentukan sah tidaknya kepengurusan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, mengingat belum ada secara resmi laporan tentang KLB itu.

"Jadi nggak ada masalah hukum sekarang," kata Mahfud.

Pemerintah menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat karena bila KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB.

"Pengurusnya siapa? Sehingga yang ada, misalnya, di Sumut itu kita anggap dia sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi. Kalau kita menghalangi berarti melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kebebasan menyatakan pendapat," ujar Mahfud.

Tetapi, lanjut dia, kondisinya akan berbeda jika nantinya kelompok KLB Deli Serdang melapor kepada pemerintah. Pemerintah akan menilai keabsahan dan memutuskan hal itu.

"Kalau terjadi perkembangan orang dari kelompok di Deli Serdang melapor, lalu pemerintah ini menilai apakah ini sah atau tidak. Sesuai AD/ART atau tidak, penyelenggaranya siapa, baru kita nilai nanti, nanti pemerintah memutuskan ini sah atau tidak sah, nanti silakan pemerintah akan berpedoman pada aturan-aturan itu," papar mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Mahfud menjelaskan, bila ada masalah internal partai seperti itu pemerintah memang dihadapkan pada keputusan sulit untuk bersikap.

"Apakah ini akan dilarang atau tidak. Secara opini kita mendengar wah ini tidak sah, ini sah secara opini, tapi secara hukum kan tidak bisa. Kita lalu menyatakan ini sah tidak sah sebelum ada data dokumen di atas meja," katanya.

Hal itu juga yang terjadi pada saat Matori Abdul Jalil mengambil PKB dari Gus Dur pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

"Ketika itu, Presiden Megawati Soekarnoputri tidak bisa berbuat apa-apa, bukan tidak mau. Tetapi, tidak bisa melarang karena ada Undang-Undang yang tidak boleh melarang orang-orang berkumpul. Kecuali, jelas-jelas menyatakan melakukan seperti yang dilarang oleh hukum. Mereka berkumpul sebagai satu kelompok masyarakat sehingga pada waktu itu Bu Mega juga membiarkan Pak Matori memegang PKB, tetapi di pengadilan kalah," ujar Mahfud.

Pada zaman pemerintahan Presiden SBY juga tidak melarang adanya dualisme kepengurusan PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin).

"Pak SBY juga tidak melakukan apa-apa, dibiarkan serahkan ke pengadilan gitu. Akhirnya pengadilan yang memutus, jadi sama kita dan yang akan datang pemerintah pun nggak boleh ada orang internal lalu ribut mau dilarang. Seharusnya partai sendiri yang solid di dalam jangan sampai pecah," kata Mahfud MD.

Sebelumnya, KLB Partai Demokrat di Deli Serdang memutuskan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) demisioner. Sebagai pengganti mereka menunjuk Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2026.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Herzaky: Penjelasan Prof Mahfud Terlalu Berputar-putar

Keterangan Mahfud MD dianggap berbelit-belit.

POLITIK | 6 Maret 2021

Airlangga: Golkar Targetkan Menang Pileg dan Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan kemenangan partai pada Pileg dan Pilpres 2024.

POLITIK | 6 Maret 2021

Mahfud MD: Pemerintah Hormati Independensi Parpol

Mahfud MD menyatakan, pemerintah menghormati independensi partai politik (parpol)

POLITIK | 6 Maret 2021

Demokrat Riau: KLB Deli Serdang Ilegal

DPRD Demokrat Riau tetap pada pendirian awal, yakni berada pada garis komando dan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

POLITIK | 6 Maret 2021

Andi Mallarangeng Khawatir Jokowi Biarkan Moeldoko Kudeta Demokrat

Andi Mallarangeng mengaku khawatir Presiden Jokowi membiarkan terjadinya kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat sebagaimana dilakukan Moeldoko.

POLITIK | 6 Maret 2021

Menko Polhukam: Kepengurusan KLB Demokrat Jadi Masalah jika Didaftarkan ke Kemkumham

Jika hasil itu didaftarkan, pemerintah baru akan bertindak dengan meneliti keabsahan hukum dari KLB PD di Sumut.

POLITIK | 6 Maret 2021

Andi Mallarangeng: KLB Deli Serdang Bukti Moeldoko Bohong

Andi Mallarangeng menyebut peristiwa KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) membuktikan Moeldoko bohong.

POLITIK | 6 Maret 2021

Moeldoko Diharapkan Segera Benahi Partai Demokrat, Max: Menang Pemilu 2024

Moeldoko diharapkan dapat segera membenahi Partai Demokrat.

POLITIK | 6 Maret 2021

Ketua DPD dan DPC Demokrat Diminta Tak Takut Tekanan Kubu KLB

Seluruh ketua DPD dan DPC Partai Demokrat diminta tak gentar menghadapi tekanan kubu KLB.

POLITIK | 6 Maret 2021

KLB Deli Serdang Disebut Buah dari Perbuatan SBY ke Anas Urbaningrum

Sri Mulyono menyebut Kongres Luar Biasa Partai Demokrat merupakan buah dari tindakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Anas Urbaningrum.

POLITIK | 6 Maret 2021


TAG POPULER

# Sepeda Motor Masuk Tol


# Pemerasan Wali Kota


# KRI Nanggala


# Universitas Nusa Mandiri


# Larangan Mudik



TERKINI

Satgas Tak Anjurkan WNI Pulang ke Indonesia pada Masa Pandemi

KESEHATAN | 31 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS