Herzaky: Penjelasan Prof Mahfud Terlalu Berputar-putar
Logo BeritaSatu

Herzaky: Penjelasan Prof Mahfud Terlalu Berputar-putar

Sabtu, 6 Maret 2021 | 20:25 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) Partai Demokrat (PD) Herzaky Mahendra Putra menyoroti pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Keterangan Mahfud dianggap berbelit-belit. Hal itu terkait Mahfud yang menyebut pemerintah tak bisa melarang kegiatan Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

“Penjelasan Prof Mahfud terlalu berputar-putar, padahal permasalahan ini sangat simpel,” kata Herzaky, Sabtu (6/3/2021).

Herzaky menuturkan KLB yang digelar segelintir kader dan mantan kader, bukan persoalan internal PD belaka. Sebab, pihak yang menyelenggarakan ada juga dari eksternal.

“Ada keterlibatan Kepala Staf Presiden Moeldoko yang nyata dan terang benderang, yang dibuktikan dengan dipilihnya nama beliau oleh KLB dagelan ini sebagai ketua umum abal-abal. Lalu, Kepala Staf Presiden Moeldoko pun menerima keputusan ini,” ujar Herzaky.

Menurut Herzaky, penetapan itu inkonstitusional, bertentangan dengan AD ART PD yang telah didaftarkan ke Kemkumham. Peserta yang menghadiri KLB bukan pemilik suara sah. Dengan begitu, tindakan penyelenggaraan KLB ini merupakan perbuatan melawan hukum.

“Bahkan, Moeldoko bisa dikatakan melakukan abuse of power mengingat posisinya yang sangat dekat dengan kekuasaan,” ucap Herzaky.

Herzaky menyatakan pemerintah wajib melindungi dan mengayomi PD yang sah, dan melawan tindakan Moeldoko. Hal ini guna menjaga iklim demokrasi Indonesia serta menegakkan keadilan. Friksi partai-partai lain sebelum ini, lanjut Herzaky, tidak ada pembantu presiden, anggota kabinet yang bukan anggota partai politik tersebut, ikut terlibat.

“Harapan kami, kita semua dapat menjaga iklim demokrasi ini dengan menegakkan aturan hukum yang ada, dan fokus membantu rakyat yang sedang susah karena pandemi serta bencana. Itulah komitmen Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketum AHY,” demikian Herzaky.

Sebelumnya, Mahfud menyebut pemerintah tak bisa melarang kegiatan KLB. Hal itu sesuai dengan UU 9/1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Pernyataan ini disampaikan Mahfud melalui akun Twitter pribadinya @mohmahfudmd, Sabtu (6/3/2021).

“Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deli Serdang,” kata Mahfud.

Mahfud memaparkan, sikap pemerintah seperti ini sama seperti yang dilakukan oleh Matori Abdul Djalil ketika berupaya mengambil PKB dari tangan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Kejadian antara Matori dan Gus Dur terjadi di Tahun 2003 silam yang pada akhirnya Matori kalah di pengadilan.

“Sama dengan yang menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega (Megawati Soekarnoputri pada saat Matori Abdul Djali mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di pengadilan,” tulis Mahfud.

Menteri Pertahanan di era Presiden Gus Dur itu melanjutkan, saat itu Presiden Megawati Soekarnoputri tak mendorong karena secara hukum hal tersebut merupakan masalah internal PKB.

“Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB. Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika tahun 2008 tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol,” ungkap Mahfud.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Airlangga: Golkar Targetkan Menang Pileg dan Pilpres 2024

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menargetkan kemenangan partai pada Pileg dan Pilpres 2024.

POLITIK | 6 Maret 2021

Mahfud MD: Pemerintah Hormati Independensi Parpol

Mahfud MD menyatakan, pemerintah menghormati independensi partai politik (parpol)

POLITIK | 6 Maret 2021

Demokrat Riau: KLB Deli Serdang Ilegal

DPRD Demokrat Riau tetap pada pendirian awal, yakni berada pada garis komando dan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

POLITIK | 6 Maret 2021

Andi Mallarangeng Khawatir Jokowi Biarkan Moeldoko Kudeta Demokrat

Andi Mallarangeng mengaku khawatir Presiden Jokowi membiarkan terjadinya kudeta kepemimpinan di Partai Demokrat sebagaimana dilakukan Moeldoko.

POLITIK | 6 Maret 2021

Menko Polhukam: Kepengurusan KLB Demokrat Jadi Masalah jika Didaftarkan ke Kemkumham

Jika hasil itu didaftarkan, pemerintah baru akan bertindak dengan meneliti keabsahan hukum dari KLB PD di Sumut.

POLITIK | 6 Maret 2021

Andi Mallarangeng: KLB Deli Serdang Bukti Moeldoko Bohong

Andi Mallarangeng menyebut peristiwa KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat (5/3/2021) membuktikan Moeldoko bohong.

POLITIK | 6 Maret 2021

Moeldoko Diharapkan Segera Benahi Partai Demokrat, Max: Menang Pemilu 2024

Moeldoko diharapkan dapat segera membenahi Partai Demokrat.

POLITIK | 6 Maret 2021

Ketua DPD dan DPC Demokrat Diminta Tak Takut Tekanan Kubu KLB

Seluruh ketua DPD dan DPC Partai Demokrat diminta tak gentar menghadapi tekanan kubu KLB.

POLITIK | 6 Maret 2021

KLB Deli Serdang Disebut Buah dari Perbuatan SBY ke Anas Urbaningrum

Sri Mulyono menyebut Kongres Luar Biasa Partai Demokrat merupakan buah dari tindakan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Anas Urbaningrum.

POLITIK | 6 Maret 2021

Andi Mallarangeng Sebut Peserta KLB Deli Serdang Hantu Blau

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng menyebut peserta Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara sebagai hantu blau.

POLITIK | 6 Maret 2021


TAG POPULER

# Sepeda Motor Masuk Tol


# Pemerasan Wali Kota


# KRI Nanggala


# Universitas Nusa Mandiri


# Larangan Mudik



TERKINI

Terima Suap, Penyidik KPK Ditahan di Rutan KPK

NASIONAL | 8 menit yang lalu










TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS