Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Muradi, menilai rekonsiliasi antara kubu Moeldoko dan kubu AHY menjadi pilihan tepat untuk menyelamatkan Partai Demokrat di Pemilu Serentak 2024. Menurut Muradi, jika dualisme kepemimpinan ini terus berlangsung, maka Partai Demokrat bisa anjlok di Pemilu 2024.
“Saya pikir rekonsiliasi menjadi pilihan yang tepat, siapa dapat apa dan semuanya happy, tidak ada yang terluka. Jika tidak, Partai Demokrat akan kehilangan dukungan elektoral di Pemilu 2024, apalagi tantangan ke depannya sangat berat,” ujar Muradi ketika dihubungi, Sabtu (6/3/2021).
Muradi memandang, ada kekuatan besar jika Moeldoko dan AHY bersatu untuk membangun Partai Demokrat. Pasalnya, terlepas dari Moeldoko dianggap orang luar Demokrat, tetapi terbukti Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara menunjukkan bahwa Moeldoko mempunyai basis massa.
“Titik rekonsiliasinya adalah masa depan Partai Demokrat sehingga bisa saja nanti Pak Moeldoko menjadi Ketum-nya dan AHY menjadi Ketua Harian. Kemudian lihat dinamika menjelang tahun 2024, jika elektabilitas Moeldoko lebih tinggi dari AHY, maka Moeldoko yang didorong menjadi Capres, begitu juga sebaliknya, AHY yang didorong menjadi Capres jika elektabilitas lebih tinggi,” terang dia.
Menurut Muradi, komposisi dengan Ketum Moeldoko dan AHY menjadi Ketua Harian, akan mulai menghapus secara perlahan kesan bahwa Partai Demokrat sebagai partai keluarga SBY. Pasalnya, kata Muradi, kekecewaan sejumlah para penggagas, pendiri, senior, dan kader Partai Demokrat berawal dari adanya kesan partai berlambang mercy ini menjadi partai tertutup atau partai keluarga.
“Jadi, paradigmanya harus mulai diubah. Tidak terkesan lain Partai Demokrat milik keluarga SBY, tetapi partai milik bersama, partai terbuka dan modern,” tandas dia.
Apalagi, kata Muradi, dinamika yang terjadi di internal partai Demokrat belakangan ini menunjukkan bahwa AHY belum terlalu matang dalam mengelola partai. Menurut dia, jika AHY sebelumnya mengambil inisiatif untuk sowan atau mendatangi para senior, pendiri dan penggagas Partai Demokrat untuk mengetahui apa yang menjadi keinginan mereka, maka mungkin dualisme kepemimpinan bisa dicegah.
“Tetapi, dualisme telah terjadi, maka perlu dicarikan solusinya, apakah mau melalui pengadilan atau rekonsiliasi. Menurut saya, yang terbaik adalah rekonsiliasi demi menyelamatkan Partai Demokrat,” pungkas Muradi.
Sumber: BeritaSatu.com
