Fraksi Gerindra Minta Rencana Sertifikat Elektronik Dibatalkan
Logo BeritaSatu

Fraksi Gerindra Minta Rencana Sertifikat Elektronik Dibatalkan

Rabu, 17 Februari 2021 | 18:37 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana sertifikat tanah elektronik yang tengah disiapkan oleh Kementerian ATR/BPN melalui Peraturan Menteri (PerMen) Nomor 1 Tahun 2021.

"Sebagai sebuah gagasan adalah hal yang menarik, namun perlu dipikirkan kembali dalam penerapannya, karena berpotensi menghadirkan kesemerawutan sosial, mengingat sertifikat tanah merupakan alat bukti dan pengakuan negara terhadap hak atas tanah khususnya bagi masyarakat," ujar Ahmad Muzani, Rabu (17/2/2021).

Ahmad Muzani menyebutkan sejumlah catatan untuk penundaan pemberlakuan sertifikat tanah elektronik. Diantaranya yakni bentuk pengaturannya dalam sebuah PerMen tidak memiliki dasar yang kokoh.

"Selain itu apakah pendataan tanah yang dilakukan Kementrian ATR/ BPN sudah lengkap, valid dan terintegrasi. Masih terlalu sering negara (dalam hal ini BPN) ‘kalah’ dalam perkara sengketa tanah di Pengadilan karena Sertifikat yang dikeluarkan BPN dibatalkan," tambah Ahmad Muzani.

Lebih lanjut, Ahmad Muzani menyebutkan adanya ketidaksesuaian judul bagian penerbitan sertifikat tanah elektronik atas tanah yang sudah terdaftar termuat dalam bagian kedua. Menurutnya yang seharusnya tertulis ‘Bagian Ketiga’ tentang penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik untuk tanah yang sudah terdaftar (sesuai bunyi bagian kesatu pasal 6 ayat b).

"Ada kerawanan posisi pemilik hak dalam proses penggantian sertifikat menjadi sertifikat elektronik, seharusnya negara (melalui Kementrian ATR/BPN) melakukan validasi dan memastikan bahwa data yang ada pada sertifikat adalah sama dengan data pada buku tanah," kata Ahmad Muzani.

"Sehingga prosesnya benar-benar hanya alih media. Gambaran masih adanya potensi perbedaan data di sertifikat yang dipegang masyarakat dengan data buku tanah yang ada di Kantor Kementerian ATR/BPN," lanjut Ahmad Muzani.

Rencana pemberlakuan sertifikat elektronik sangat rawan dan dapat dipahami sebagai pencabutan hak atas tanah.

"Apalagi jika dihubungkan dengan kebijakan pemberian sertifikat tanah yang akhir-akhir ini disampaikan langsung oleh Presiden, hal ini bisa menjadi kontraproduktif. Karena dalam Peraturan Menteri (Permen) tersebut, dimungkinkan kepala kantor pertanahan dapat membatalkan atas sertifikat yang dikeluarkan,” tandas Ahmad Muzani.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kepala Daerah Belum Dilantik, 10 Daerah di Sulsel Dijabat Plh

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Harian kepada sejumlah bupati.

NASIONAL | 17 Februari 2021

Hasto Kristiyanto Tanggapi Curhat SBY ke Marzuki Alie soal Megawati “Kecolongan Dua Kali”

Sekretaris Jenderal (sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi pernyataan mantan Sekjen Partai Demokrat (PD) Marzuki Alie.

POLITIK | 17 Februari 2021

PDIP: Mendesak, Pedoman untuk Tafsirkan Pasal-pasal yang Dianggap Multitafsir

Yang paling mendesak dilaksanakan terkait polemik revisi UU ITE adalah soal pedoman aparat dalam menafsirkan pasal-pasal yang dianggap multitafsir.

POLITIK | 17 Februari 2021

170 Kepala Daerah Terpilih Dilantik 26 Februari Secara Daring

Kementerian Dalam Negeri menyatakan pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2020 akan digelar secara bertahap.

NASIONAL | 17 Februari 2021

Banyak Tokoh yang Salah Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Kritik

Jika kritik dilakukan dengan etika dan bertujuan baik, mka tidak perlu takut ditangkap polisi.

POLITIK | 17 Februari 2021

Soal "Kudeta" PD, Ini Pandangan Pengamat

Isu kudeta di Partai Demokrat merupakan praktik teori politik yang dikenal dengan victimization yang sangat populer di AS pada tahun 1970-an.

POLITIK | 17 Februari 2021

PPP Sambut Baik Rencana Revisi UU ITE

Fraksi PPP di DPR menyambut baik dan setuju dengan gagasan Presiden Joko Widodo untuk merevisi Undang-Undang (UU) 11/2008 tentang ITE

POLITIK | 16 Februari 2021

BPIP: Pancasila Wajib Dimasukkan dalam Kurikulum Pendidikan

Pengajaran tentang Pancasila beserta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya bertujuan untuk merawat kebhinekaan di Indonesia.

POLITIK | 16 Februari 2021

Mensesneg Minta Sikap Pemerintah Tak Revisi UU Pilkada dan Pemilu Tak Dikaitkan dengan Gibran

Pratikno mengingatkan kedua UU tersebut ditetapkan pada tahun 2016 dan 2017. Pada saat itu, Gibran masih jadi pengusaha.

POLITIK | 16 Februari 2021

Kalau PD Gelar KLB, Wanita Emas Siap Jadi Ketum

Hasnaeni siap memimpin Partai Demokrat, jika nantinya kongres luar biasa (KLB) partai berlambang bintang mercy itu jadi digelar.

POLITIK | 16 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS