Pakar Apresiasiasi Penegasan Perlindungan Moeldoko Atas Laporan dan Kritik
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 502.788 (4.65)   |   COMPOSITE 6122.88 (45.91)   |   DBX 1370.08 (6.4)   |   I-GRADE 175.932 (2.01)   |   IDX30 492.65 (5.36)   |   IDX80 132.743 (1.46)   |   IDXBUMN20 383.43 (5.77)   |   IDXESGL 136.189 (1.17)   |   IDXG30 136.661 (1.31)   |   IDXHIDIV20 439.142 (4.16)   |   IDXQ30 142.658 (1.28)   |   IDXSMC-COM 284.07 (1.29)   |   IDXSMC-LIQ 340.315 (4.03)   |   IDXV30 130.843 (1.67)   |   INFOBANK15 1002.8 (10.83)   |   Investor33 425.077 (4.4)   |   ISSI 180.015 (1.37)   |   JII 610.57 (6.12)   |   JII70 214.597 (2.04)   |   KOMPAS100 1179.92 (12.31)   |   LQ45 924.668 (10.2)   |   MBX 1646.91 (13.21)   |   MNC36 314.484 (3.35)   |   PEFINDO25 314.75 (0.73)   |   SMInfra18 301.265 (1.98)   |   SRI-KEHATI 359.316 (3.43)   |  

Pakar Apresiasiasi Penegasan Perlindungan Moeldoko Atas Laporan dan Kritik

Senin, 15 Februari 2021 | 15:52 WIB
Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Pernyataan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang memersilahkan masyarakat untuk mengkritik Pemerintah menunjukkan bahwa Pemerintah telah menegaskan memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada pihak-pihak yang akan menyampaikan pendapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945.

Demikian disampaikan Guru Besar Tetap Ilmu Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Prof. Agus Surono menanggapi pernyataan Kepala KSP Moeldoko yang meminta masyarakat agar tidak ragu melaporkan masalah pada pemerintah, Senin (15/2/2021).

“Sebagai pengamat hukum, tentu apa yang disampaikan oleh Pak Moeldoko tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah sebenarnya juga telah menegaskan memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada pihak-pihak yang akan menyampaikan pendapat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945. Tentu dalam menyampaikan pendapat tersebut meskipun dijamin dalam konstitusi, namun juga tetap harus memerhatikan etika atau kesopanan yang selalu memperhatikan budaya ketimuran dalam menyampaikan pendapatnya,”kata Agus.

Menurut Agus, kritik yang disampaikan sejatinya dalam rangka memperbaiki pendapat atau perilaku seseorang. Sebaliknya, bukan didasarkan atas kebencian terhadap orangnya yang tidak didasarkan pada fakta-fakta atas hasil pengamatan.

“Kritik hendaknya dilakukan dengan menggunakan pilihan kata yang tidak menyinggung perasaan, sopan dan bijaksana. Tetapi, tetap tidak mengurangi esensi kritiknya sehingga pihak atau orang yang dikritik justru berterimakasih atas kritik tersebut, yang didalam kontek negara hukum baik dalam UUD 1945 (Konstitusi) maupun dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dilindungi secara hukum,” kata Agus.

Agus menjelaskan, kritik sangat berbeda dengan ujaran kebencian, fitnah dan penghinaan yang dilakukan dengan narasi yang menyinggung perasaan. Dikatakan, sejak tanggal 21 April 2008, Hate Speech yang dilakukan di media sosial telah diatur pada Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa meskpiun kritik tersebut dijamin dalam Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945, namun apabila penyampaian pendapat tersebut bukanlah kritik sebagaimana dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga mengarah kepada adanya fitnah, penghinaan dan juga kebencian, maka perbuatan tersebut bukanlah merupakan kritik, namun justru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketiga peraturan perundang-undangan tersebut diatas baik yang terdapat dalam KUHP, UU ITE dan juga UU hal itu tentu Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

“Apa yang saya sampaikan ini juga konsisten dengan berbagai pandangan saya dalam beberapa kesempatan terutama terkait soal masalah hukum, antara lain bagaimana kita seharusnya bersikap sebagai komponen bangsa dalam negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang selalu saya mengutip guru saya yaitu Prof. Satjipto Rahardjo yang selalu mengingatkan untuk berhukum dengan hati. Dengan berhukum dengan hati tersebut dalam menyikapi persoalan bangsa ini, akan lebih baik kita semua sebagai komponen bangsa secara bersama-sama lebih baik fokus untuk menyelesaikan persoalan bangsa ke depan dalam menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045 dengan menyiapkan kader terbaik dan strategi terbaik dalam menyongsong masa keemasan Indonesia tersebut,” kata Agus.

Sebelumnya, Kepala KSP Moeldoko meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan masalah kepada pemerintah. Ia memastikan mereka yang membuat laporan tidak akan ditangkap.

“Yang kita lakukan sekarang ini betul-betul spontan. Jadi kita tidak ada persiapan yang matang, ini perintah saya kepada para deputi juga segera dilakukan sehingga ini juga betul-betul murni jawaban-jawaban tadi tidak disiapkan khusus. Karena kenapa kita bisa jawab? Karena tugas keseharian yang memang melakukan situasi seperti itu, sehingga cukup bisa ditangani semuanya dengan baik,” kata Moeldoko pada Kamis (11/2/2021).

Moeldoko menjelaskan bahwa KSP bekerja sama dengan sejumlah kementerian telah membuat situs lapor.go.id. Situs ini dibuat sebagai mekanisme untuk menampung keluhan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat.



Sumber: BeritaSatu.com

TAG: 


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden Wajibkan Seluruh Kementerian Selenggarakan Program Padat Karya

Ia mengatakan, salah satu kementerian yang menjalankan program padat karya adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

POLITIK | 15 Februari 2021

Presiden Jokowi Lantik Olly-Steven sebagai Gubernur dan Wagub Sulut

Selain Olly-Steven, Presiden Jokowi juga melantik pasangan gubernur-wakil gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang dan Yansen Tipa Padan.

POLITIK | 15 Februari 2021

Pilkada dan Pilpres Digelar 2024, Beban KPU-Bawaslu Menumpuk

Usulan keserentakan pemilu yang digelar 2024 dinilai akan membuat beban kerja KPU dan Bawaslu semakin berat

POLITIK | 14 Februari 2021

Perkuat Basis Seni, DPW PKS Jatim Rekrut Komika

DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Timur (Jatim) merekrut seorang komika untuk memperkuat basis seni dan budaya.

NASIONAL | 14 Februari 2021

Din Syamsuddin Dituding Radikal, Politikus PAN: Banyak Orang Tersinggung

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPR menyayangkan tudingan radikal terhadap mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Din Syamsuddin.

NASIONAL | 14 Februari 2021

Perpres Diteken, Warga Tolak Vaksinasi Covid-19 Tak Dapat Bansos

Menurut Perpres 99/2020 Pasal 13A, Sanksi menolak vaksinasi berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial.

POLITIK | 14 Februari 2021

Buronan Interpol Kabur, DPR Pertanyakan Keamanan Imigrasi

Azis Syamsuddin mempertanyakan proses pengamanan dan keamanan kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai, Bali, atas kaburnya buronan interpol Andrew Ayer

POLITIK | 13 Februari 2021

Masyarakat Diharapkan Kritik Pemerintah Secara Objektif dan Sesuai Fakta

Kritik yang disampaikan kepada pemerintah merupakan salah satu cara untuk menjaga berjalannya iklim demokrasi di Indonesia.

POLITIK | 13 Februari 2021

Sinyo Sarundajang Kagum dengan Cara Jokowi Memimpin

Duta Besar RI untuk Filipina Sinyo Harry Sarundajang (SHS) mengagumi kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

POLITIK | 13 Februari 2021

SBY Ibaratkan Kritik Seperti Obat Pahit, Sanjungan Layaknya Gula

Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengibaratkan kritik seperti obat pahit namun dampaknya baik bagi tubuh.

POLITIK | 13 Februari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS