Perludem: Pilkada Bersamaan dengan Pileg dan Pilpres Sangat Merepotkan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 526.524 (-11.32)   |   COMPOSITE 6376.76 (-85.96)   |   DBX 1366.47 (-4.13)   |   I-GRADE 184.394 (-4.05)   |   IDX30 516.608 (-10.51)   |   IDX80 138.726 (-2.53)   |   IDXBUMN20 405.249 (-8.22)   |   IDXESGL 142.142 (-2.59)   |   IDXG30 145.757 (-3.33)   |   IDXHIDIV20 455.745 (-7.55)   |   IDXQ30 148.268 (-2.8)   |   IDXSMC-COM 300.72 (-2.17)   |   IDXSMC-LIQ 363.064 (-5.5)   |   IDXV30 136.038 (-1.55)   |   INFOBANK15 1074.63 (-26.5)   |   Investor33 444.938 (-9.47)   |   ISSI 184.203 (-2.63)   |   JII 631.94 (-13.58)   |   JII70 222.617 (-4.41)   |   KOMPAS100 1239.85 (-24.1)   |   LQ45 968.215 (-19.75)   |   MBX 1728.57 (-26.45)   |   MNC36 329.564 (-6.33)   |   PEFINDO25 328.624 (-5.07)   |   SMInfra18 313.805 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 378.364 (-8.61)   |  

Perludem: Pilkada Bersamaan dengan Pileg dan Pilpres Sangat Merepotkan

Rabu, 27 Januari 2021 | 17:39 WIB
Oleh : Robertus Wardy / JAS

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengemukakan penyelenggaraan Pilkada Serentak bersamaan dengan Pemilu Legislatif (Pileg) dan Pemilu Presiden (Pilpres) sangat merepotkan. Karena itu harus dipisah agar tidak terjadi kerumitan dalam melaksanakannya.

“Perludem setuju Pilkada Serentak secara nasional tidak dilaksanakan pada November 2024 sebagaimana pengaturan Pasal 201 ayat (8) UU No 10 Tahun 2016,” kata peneliti Perludem Mahardika di Jakarta, Rabu (27/1/2021).

Ia menjelaskan Pilkada serentak pada November 2024 akan membuat tahapan penyelenggaraan beririsan dengan penyelenggaraan tahapan pemilu legislatif dan pemilu presiden 2024. Hal itu menyebabkan tata kelola penyelenggaraannya akan berat sekali. Hal itu menyebabkan beban menyelenggarakan tahapan pemilu dan pilkada sekaligus akan mempengaruhi kualitas.

“Pemilih juga akan kesulitan untuk fokus pada politik gagasan dan program karena terlalu banyak aktor politik yang berkompetisi di Pileg, Pilpres, dan Pilkada yang digelar dalam waktu yang beririsan,” tutur Mahardika.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PPP Setuju Hentikan RUU Pemilu dan Tolak Pilkada 2022-2023

PPP tidak sepakat jika RUU Pemilu dilanjutkan karena bisa mengubah pilkada yang dijadwalkan pada 2024.

POLITIK | 27 Januari 2021

Hadapi Double Disruptions, Jokowi Akan Kebut Vaksinasi Massal

Pemerintah bekerja cepat untuk memperoleh ratusan juta dosis vaksin sesuai kebutuhan untuk 70% populasi masyarakat.

POLITIK | 27 Januari 2021

Ruas Tol Palembang Diresmikan, PDIP: Jawa-Sumatera Terkoneksi Tol Bukan Mimpi Lagi

PDIP mengapresiasi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

POLITIK | 27 Januari 2021

Menparekraf: Pelaku Usaha Pariwisata Perlu Jadi Prioritas Penerima Vaksin

Lewat vaksinasi tersebut, diharapkannya dapat menambah kepercayaan masyarakat, khususnya wisatawan mancanegara untuk kembali berlibur ke Indonesia.

POLITIK | 27 Januari 2021

Gugat Hasil Pilgub Sumbar, Mulyadi: Saya Tidak Pernah Menyerah Mencari Keadilan

Calon Gubernur Sumatera Barat, Mulyadi menggugat hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar ke Mahkamah Konstitusi.

POLITIK | 26 Januari 2021

Biden Jadi Presiden, RI Akan Tingkatkan Kerja Sama Green Economy, Hingga Pertahanan

Prioritas pertama adalah kerja sama ekonomi hijau (green economy) dan pembangunan berkelanjutan yang saling menguntungkan.

POLITIK | 26 Januari 2021

Gerindra Ajak Masyarakat Tetap Berdiri Teguh di Tengah Pandemi Covid-19

Masyarakat Indonesia diajak untuk tetap berdiri teguh di tengah pandemi Covid-19 yang dialami bangsa, bahkan umat manusia di dunia.

POLITIK | 26 Januari 2021

Plus dan Minus Menggelar Pilkada 2022 dan 2023 Dibandingkan 2024

Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2022 dan 2023 dijadwalkan tetap digelar.

POLITIK | 26 Januari 2021

Ketua Umum PAN Minta Fraksi-fraksi Hentikan Pembahasan RUU Pemilu

Partai Amanat Nasional berpendapat bahwa UU Pemilu belum saatnya untuk direvisi.

POLITIK | 25 Januari 2021

Dampingi Presiden Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang, Ini Penjelasan Wapres Ma'ruf Amin

Pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah difokuskan kepada empat hal.

POLITIK | 25 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS