Dampingi Presiden Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang, Ini Penjelasan Wapres Ma'ruf Amin
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 526.524 (-11.32)   |   COMPOSITE 6376.76 (-85.96)   |   DBX 1366.47 (-4.13)   |   I-GRADE 184.394 (-4.05)   |   IDX30 516.608 (-10.51)   |   IDX80 138.726 (-2.53)   |   IDXBUMN20 405.249 (-8.22)   |   IDXESGL 142.142 (-2.59)   |   IDXG30 145.757 (-3.33)   |   IDXHIDIV20 455.745 (-7.55)   |   IDXQ30 148.268 (-2.8)   |   IDXSMC-COM 300.72 (-2.17)   |   IDXSMC-LIQ 363.064 (-5.5)   |   IDXV30 136.038 (-1.55)   |   INFOBANK15 1074.63 (-26.5)   |   Investor33 444.938 (-9.47)   |   ISSI 184.203 (-2.63)   |   JII 631.94 (-13.58)   |   JII70 222.617 (-4.41)   |   KOMPAS100 1239.85 (-24.1)   |   LQ45 968.215 (-19.75)   |   MBX 1728.57 (-26.45)   |   MNC36 329.564 (-6.33)   |   PEFINDO25 328.624 (-5.07)   |   SMInfra18 313.805 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 378.364 (-8.61)   |  

Dampingi Presiden Luncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang, Ini Penjelasan Wapres Ma'ruf Amin

Senin, 25 Januari 2021 | 11:30 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mendampingi Presiden Joko Widodo pada peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan peresmian Brand Ekonomi Syariah Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/1/2021).

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin selaku wakil ketua merangkap ketua harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), melaporkan langsung ke Presiden Joko Widodo selaku Ketua KNEKS terkait tindak lanjut terbitnya Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2020 Tentang KNEKS setahun yang lalu.

Bahwa pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah difokuskan kepada empat hal. Yaitu pengembangan Industri Produk Halal, pengembangan Industri Keuangan Syariah, pengembangan Dana Sosial Syariah, dan pengembangan dan perluasan kegiatan usaha Syariah.

Untuk pengembangan Industri Produk halal, bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Perindustrian, telah dirintis Pembentukan Kawasan Industri Halal (KIH). Dimana seluruh layanan yang berhubungan dengan kehalalan produk berada dalam satu atap atau one stop service.

"Sampai saat ini sudah ada dua kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan industri halal oleh Kementerian Perindustrian yaitu Modern Cikande Industrial Estate di Serang, Banten. Dan SAFE n LOCK Halal Industrial Park di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur," kata Wapres Ma'ruf Amin.

Nah, pencanangan GNWU merupakan tindak lanjut fokus Pengembangan Dana Sosial Syariah yang salah satunya adalah pengembangan dana wakaf.

Wapres mengutip data Badan Wakaf Indonesia, bahwa potensi wakaf Indonesia dapat mencapai Rp180 triliun per tahun. Namun, potensi ini belum dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Selain itu, pemanfaatan wakaf masih lebih banyak digunakan untuk bidang sosial peribadatan, yaitu untuk penyediaan Masjid, Madrasah dan Makam (3M).

Dan GNWU akan menandai dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas dan modern.

Pertama, sesuai UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, harta benda wakaf diperluas tidak hanya benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Tetapi juga meliputi benda bergerak berupa uang dan benda bergerak selain uang seperti kendaraan, mesin, logam mulia, dan surat berharga syariah.

Kedua, pembenahan tata kelola pemangku kepentingan wakaf benda bergerak yang dalam kesempatan ini dimulai dengan pembenahan tata kelola wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif. Pembenahan tata kelola ini diinisiasi oleh KNEKS dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Sebagai awal pembenahan, Bank Syariah Mandiri akan bertindak sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKSPWU) dan Mandiri Manajemen Investasi sebagai pengelola dana wakaf. Produknya dinamakan: Wakaf Uang Berkah Umat.

Wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf produktif, tidak hanya memiliki fleksibilitas dalam pengembangan investasinya, tetapi juga fleksibilitas dalam bentuk penyaluran manfaatnya (Mauquf Alaih). Dimana pokok wakafnya bisa dijaga agar tidak berkurang atau hilang.

"Disinilah pentingnya kita mengelola wakaf uang dengan lebih profesional dan modern," kata Wapres.

Pengelolaan wakaf uang perlu didukung dengan diperbanyaknya kanal-kanal penerimaan wakaf uang. Terutama dengan mengaktifkan peran Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS –PWU). Yaitu bank-bank syariah dan lembaga keuangan mikro syariah.

Lebih lanjut, Wapres mengatakan transformasi pengelolaan wakaf uang memerlukan nadzir, atau penerima dan pengelola wakaf, yang kompeten dan berkualitas. Para nazir harus distandarisasi dengan uji kompetensi sebagai nazir wakaf uang.

"Para nazir harus memiliki komite investasi yang dapat memutuskan investasi yang aman dan menguntungkan dalam pengelolaan wakaf uang, sekaligus para nazir juga harus amanah dalam menjaga kepercayaan dari para wakif," ulas Wapres.

Pengelolaan wakaf uang juga memerlukan dukungan kerjasama dengan para manajer investasi. Selain dengan terus melakukan inovasi bentuk-bentuk pengelolaan wakaf uang, adaptasi teknologi digital dalam pengelolaan wakaf uang juga perlu dipercepat.

Wapres mengatakan, dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf uang, juga tidak kalah pentingnya adalah peran para ulama, ustadz, mubaligh dan para kyai. Tugas mereka untuk mensosialisasikan praktek wakaf uang. Baik dalam tabligh akbar, majelis taklim, khutbah jumat atau berbagai sarana dakwah dan berbagai media komunikasi lainnya.

"Agar informasi dan pesan tentang wakaf uang sampai kepada umat," imbuh Wapres.

"Sudah saatnya sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, dan dikenal sebagai negara dengan penduduk yang paling dermawan, Indonesia dapat memberikan contoh praktek pengelolaan wakaf yang bersifat produktif, yang dapat memberikan nilai manfaat lebih banyak, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat," pungkas Wapres.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Menko Polhukam: Tidak Boleh Mewajibkan Anak Nonmuslim Memakai Jilbab

"Kita tak boleh membalik situasi dengan mewajibkan anak nonmuslim memakai jilbab di sekolah," kata Mahfud.

POLITIK | 24 Januari 2021

Menkominfo Minta Wartawan Katolik Dukung Program Akselerasi Digital dan Vaksinasi Covid-19

Selain Menteri Johnny, Dubes Indonesia untuk Vatikan L Amrih Jinangkung dan Dirjen Bimas Katolik Y Bayu Samadro memberikan sambutan dalam acara tersebut.

POLITIK | 24 Januari 2021

Rayakan Ultah Ke-74 Megawati, Kader PDIP Hadiahkan Buku

Para kader PDIP memersembahkan buku Merawat Pertiwi, Jalan Megawati Soekarnoputri Melestarikan Alam.

POLITIK | 23 Januari 2021

PSI: Pecat Kepala Sekolah yang Paksakan Jilbab untuk Siswi Non-Muslim

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyesalkan kasus pemaksaan jilbab untuk siswi non-Muslim di SMKN 2 Padang, Sumatera Barat.

POLITIK | 23 Januari 2021

Mensesneg Terima Surat Persetujuan DPR soal Kapolri

Mensesneg Pratikno menerima surat persetujuan DPR terkait Kapolri.

POLITIK | 22 Januari 2021

Waket Komisi IX Dukung Pemerintah Perpanjang PPKM Jawa-Bali

Secara nasional, daerah yang masuk kategori merah dan memberlakukan PPKM terus bertambah karena berbagai alasan.

POLITIK | 22 Januari 2021

Airlangga Berharap Kerja Sama Indonesia-Amerika Serikat Bisa Lebih Baik

Kebijakan luar negeri pemerintah Indonesia juga secara aktif bekerja sama dengan negara sahabat ikut mewujudkan perdamaian dunia.

POLITIK | 22 Januari 2021

Legislator Usulkan Pembahasan RUU Pemilu-Pilkada Ditunda

Legislator dari F-PAN mengusulkan agar pembahasan RUU Pemilu-Pilkada ditunda untuk memfokuskan diri pada penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 21 Januari 2021

Nasdem Dukung Upaya Normalisasi Pilkada

Dalam draf RUU Pemilu, penyelenggaraan pilkada serentak akan digelar pertama kali pada tahun 2027.

POLITIK | 21 Januari 2021

KPU: Calon Terpilih Sudah Bisa Ditetapkan

KPU mengemukakan KPU Daerah sudah bisa melakukan penetapan terhadap Pasangan Calon (Paslon) terpilih pada Pilkada 2020.

POLITIK | 21 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS