Perludem: Revisi UU Pemilu Harus Mengacu Putusan MK
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.144 (-1.14)   |   COMPOSITE 6258.75 (-10.28)   |   DBX 1361.34 (-0.65)   |   I-GRADE 179.18 (-0.62)   |   IDX30 502.509 (-1.33)   |   IDX80 134.874 (0.02)   |   IDXBUMN20 393.542 (-2.05)   |   IDXESGL 138.721 (0.08)   |   IDXG30 140.869 (-0.28)   |   IDXHIDIV20 444.908 (-0.07)   |   IDXQ30 144.657 (-0.05)   |   IDXSMC-COM 296.3 (0.74)   |   IDXSMC-LIQ 351.212 (3.56)   |   IDXV30 132.413 (1.76)   |   INFOBANK15 1051.36 (-9.47)   |   Investor33 433.839 (-1.51)   |   ISSI 179.41 (0.06)   |   JII 608.801 (0.64)   |   JII70 214.954 (0.38)   |   KOMPAS100 1205.85 (-1.58)   |   LQ45 941.363 (-1.13)   |   MBX 1692.14 (-3.13)   |   MNC36 321.868 (-1.1)   |   PEFINDO25 321.871 (0)   |   SMInfra18 304.318 (3.57)   |   SRI-KEHATI 368.746 (-1.3)   |  

Perludem: Revisi UU Pemilu Harus Mengacu Putusan MK

Senin, 11 Januari 2021 | 21:43 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengingatkan pemerintah dan DPR agar dalam revisi Undang-undang (UU) Pemilu harus mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal itu terutama terkait keserentakan Pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada).

"Revisi UU Pemilu harus memasukan beberapa substansi pengaturan berdasarkan putusan MK. Tidak sedikit UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang dilakukan uji materi ke MK. Tidak sedikit juga uji materi tersebut dikabulkan MK,” kata peneliti Perludem Fadli Ramadhanil di Jakarta, Senin (11/1/2021).

Ia menjelaskan putusan MK bersifat final and banding. Konsekuensinya, setiap perundang-undangan yang hasil uji materinya dikabulkan perlu memasukan ketentuan substansi perubahan dari putusan MK. "Idealnya berbagai putusan MK yang menyangkut UU Pemilu dapat diatur terlebih dahulu dalam RUU Pemilu,” tutur Fadli.

Dia berharap pembahasan RUU Pemilu dapat dimulai dari isu-isu lain di luar sistem pemilu. Tujuannya agar keseluruhan pembahasan RUU Pemilu tidak tersita oleh perdebatan akibat perbedaan pandangan antar fraksi partai politik mengenai sistem pemilu.

Isu-isu lain itu seperti penegakan hukum pemilu, aktor-aktor pemilu (lembaga penyelenggara pemilu, pemilih, dan peserta pemilu), dan tahapan penyelenggaraan pemilu.

Menurut Fadil, DPR memiliki waktu satu tahun untuk menyelesaikan RUU Pemilu. Sekalipun pemilu berikutnya baru akan diselenggarakan di tahun 2024, akan tetapi idealnya regulasi pemilu paling tidak harus selesai minimal dua tahun sebelumnya tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai.

Selain membangun kepastian hukum, tujuannya agar penyelenggara pemilu memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan teknis tata kelola penyelenggaraan pemilu, termasuk regulasi turunan dari UU Pemilu (Peraturan KPU dan Peraturan Bawaslu).

Begitu juga bagi peserta pemilu dan pemilih dapat mengetahui sejak awal desain sistem pemilu, termasuk tata kelola penyelenggaraan pemilu yang akan diselenggarakan di Pemilu 2024.

Sebelumnya MK menganggap setidaknya ada enam variasi pemilu serentak yang tetap sah sepanjang sejalan dengan penguatan sistem presidensial. Yang membedakannya adalah kombinasi pesertanya. Pertama, sebagaimana yang selama ini berjalan, yakni pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta presiden-wakil presiden.

Kedua, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden-wakil presiden, gubernur, dan bupati/wali kota. Ketiga, pemilu anggota DPR, DPD, presiden-wakil presiden, anggota DPRD, gubernur dan bupati/wali kota.

Keempat, pemilu yang memberi jeda antara pemilu serentak nasional dan daerah. Bentuknya, pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden-wakil presiden. Selang beberapa waktu kemudian dilaksanakan pemilu serentak lokal untuk memilih anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, gubernur, dan bupati/wali kota.

Kelima, pemilu serentak dengan memisahkan antara pemilu nasional, pemilu tingkat provinsi, dan pemilu tingkat kabupaten/kota. Keenam, MK juga membolehkan pemilu serentak jenis lain sepanjang pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan Presiden-Wapres digelar bersamaan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Peran Oposisi Dinilai Semakin Pudar

Bergabungnya Sandiaga Uno dinilai menjadi refleksi semakin pudarnya oposisi.

POLITIK | 11 Januari 2021

Rapat Komisi III DPR Akan Bahas Fit and Proper Test Calon Kapolri

Kapolri Jenderal Idham Azis akan memasuki masa pensiun pada akhir Januari 2021.

POLITIK | 11 Januari 2021

Ketua DPR Minta Prolegnas Prioritas 2021 Segera Selesai

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya akan segera membereskan sejumlah hal terkait fungsi legislasi terutama menetapkan Prolegnas Prioritas 2021.

POLITIK | 11 Januari 2021

Buka Paripurna Pembukaan Masa Sidang, Puan Ajak Berdoa

Setelah reses, DPR kembali memasuki masa sidang ditandai dengan rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani, Senin (11/1/2021).

POLITIK | 11 Januari 2021

Sumber: Jokowi Ajukan Komjen Listyo Sigit sebagai Calon Kapolri ke DPR

Pada 2014, Komjen Listyo Sigit menjadi ajudan Presiden Jokowi.

POLITIK | 11 Januari 2021

Jokowi Apresiasi Gerakan Cinta Ciliwung yang Dilakukan PDI Perjuangan

Jokowi memberikan apresiasi terhadap Gerakan Cinta Ciliwung yang dilakukan PDI Perjuangan dalam rangka memperingati HUT PDI Perjuangan ke-48.

NASIONAL | 11 Januari 2021

Rayakan HUT 48 Tahun, PDIP Tanam Puluhan Pohon di DAS Ciliwung

Aksi tanam puluhan pohon di acara HUT PDIP ke-48 bertepatan dengan hari gerakan menanam sejuta pohon sedunia.

POLITIK | 11 Januari 2021

Perludem: 13,7 Persen Kepala Daerah Terpilih Kaum Milenial

Sayangnya, pemimpin muda hasil Pilkada 2020 masih dibayang-bayangi politik kekerabatan.

POLITIK | 10 Januari 2021

Perludem Temukan 9 Risiko Kampanye Daring di Pilkada 2020

Perludem berharap, temuan ini menjadi pemantik untuk pengaturan media sosial, terutama yang digunakan pada saat kampanye.

POLITIK | 10 Januari 2021

Pelaksanaan Pilkada 2020 Dianggap Cukup Jurdil

Sebanyak 67,1 persen masyarakat menganggap pelaksanaan Pilkada 2020 cukup jujur dan adil (Jurdil).

POLITIK | 10 Januari 2021


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS