Dedi Mulyadi: Ekspor Benih Lobster Memang Harus Dihentikan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 526.524 (-5.07)   |   COMPOSITE 6376.76 (-33.72)   |   DBX 1366.47 (3.57)   |   I-GRADE 184.394 (-1.54)   |   IDX30 516.608 (-4.85)   |   IDX80 138.726 (-1.26)   |   IDXBUMN20 405.249 (-4.48)   |   IDXESGL 142.142 (-1.23)   |   IDXG30 145.757 (-1.7)   |   IDXHIDIV20 455.745 (-3.03)   |   IDXQ30 148.268 (-1.23)   |   IDXSMC-COM 300.72 (-0.17)   |   IDXSMC-LIQ 363.064 (-3.05)   |   IDXV30 136.038 (-0.88)   |   INFOBANK15 1074.63 (-11.31)   |   Investor33 444.938 (-4.56)   |   ISSI 184.203 (-1.09)   |   JII 631.94 (-6.33)   |   JII70 222.617 (-2.02)   |   KOMPAS100 1239.85 (-11.73)   |   LQ45 968.215 (-9.89)   |   MBX 1728.57 (-11.57)   |   MNC36 329.564 (-3.27)   |   PEFINDO25 328.624 (-3.42)   |   SMInfra18 313.805 (-2.28)   |   SRI-KEHATI 378.364 (-4.16)   |  

Dedi Mulyadi: Ekspor Benih Lobster Memang Harus Dihentikan

Rabu, 25 November 2020 | 13:59 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Dedi Mulyadi, menyatakan pihaknya berharap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, bersama para bawahannya, bisa melewati proses penyidikan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kita berharap Pak Edhy dan teman-temanyan bisa melewati proses ini dengan baik dan memiliki kekuatan untuk menghadapi kemungkinan yang terjadi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pak Edhy sebagai Menteri KKP," kata Dedi Mulyadi, Rabu (25/11/2020).

Mengenai kasusnya sendiri, Dedi menyatakan sebaiknya semua pihak menunggu materi kasus yang dituduhkan lewat penjelasan resmi KPK.

Tim Satgas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo dan sejumlah pihak lain dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/11/2020) dini hari. Edhy dan para pihak lainnya ditangkap lantaran diduga terlibat dalam transaksi suap terkait penetapan izin ekspor benur.

Ditanya bahwa dugaannya terkait ekspor benih lobster, sebagai wakil ketua komisi IV, dirinya konsisten sejak awal tidak setuju dengan ekspor itu. Ada dua hal mendasar sehingga dalam pandangannya itu tidak layak dilakukan.

Pertama, benih lobster itu merupakan bagian dari ekosistem laut yang harus dijaga kelangsungannya. Walau jumlahnya katanya ada 2 miliar, yang terpenting bagi kita bahwa dia bagian dari laut, bagian eksosistem, sehingga seharusnya dibiarkan tumbuh dan berkembang sendiri.

"Agar menjadi lobster tangkapan dan harganya mahal dan menguntungkan nelayan," katanya.

Kedua, yang namanya benih berarti anak-anak, dan seharusnya tak boleh dieksploitasi. Apalagi benih lobster itu dikirim ke Vietnam, yang dari sisi aspek ekonomi, merupakan kompetitor di bidang perikanan dan laut.

"Karena mereka kompetitor bidang perikanan dan laut mereka punya kemampuan dan teknologi budi daya laut yang memadai. Kemampuan budi dayanya itu tidak akan berarti manakala tidak mendapat suplai benih. Ini kan menjadi aneh, sudah menjadi kompetitor kok bahan bakunya kita kirim, " bebernya.

Dia mengaku sudah berkali-kali mengingatkan dan menyatakan ketidaksetujuan. Bahkan Komisi IV memberikan rekomendasi penghentian ekspor benih lobster yang nyata-nyata melakukan manipulasi data ekspor.

"Ada atau tidak kaitan OTT dengan benih lobster, pokoknya ekspor benih lobster harus dihentikan. Jadi tidak penting apakah ada kasus atau tidak ada kasus," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Politisi Demokrat Sudah Ingatkan Menteri Edhy soal Ekspor Benur

"Ekspor benih lobster dari awal sudah kami ingatkan karena kita sebagai produsen lobster tentu harus dijaga, jangan malah ekspor benih," kata Bambang.

POLITIK | 25 November 2020

Gerindra DKI Prihatin atas OTT Menteri Edhy Prabowo

DPP Gerindra masih menunggu keterangan dari KPK.

POLITIK | 25 November 2020

Golkar Sumut Targetkan Kemenangan 70% di Pilkada Serentak

Kegiatan sosial yang sifatnya menyentuh masyarakat, supaya lebih ditingkatkan ke depannya.

POLITIK | 25 November 2020

4.303 Pengawas Pilwalkot Medan Jalani Rapid Test

Hasil pemeriksaan rapid test akan dikoordinasi dengan Satgas Covid-19.

POLITIK | 25 November 2020

Mahfud: Demokrasi Indonesia Masih Fase Prosedural, Belum Substansial

Mahfud menyebut pemerintah menerbitkan Buku IDI 2019 guna memberikan penjelasan yang komprehensif atas potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran IDI.

POLITIK | 24 November 2020

4 Fraksi Keberatan RUU Haluan Ideologi Pancasila Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Keempat fraksi yang menilah memasukkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 adalah PPP, PAN, Golkas dan PKS.

POLITIK | 24 November 2020

Mahfud Sebut Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

Salah satu kesimpulan dari capaian dan tren IDI 2009 -2019, antara lain terkait kebebasan sipil.

POLITIK | 24 November 2020

Survei: 41% Anak Muda Dukung Pilkada 2020

Sebanyak 41% anak muda usia 17-30 tahun mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, meski terjadi pandemi Covid-19.

POLITIK | 24 November 2020

Ini 38 RUU yang Diusulkan Masuk ke Prolegnas Prioritas 2021

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol masuk prolegnas.

POLITIK | 24 November 2020

Gubernur Sumut Pastikan Kesiapan Pilkada Serentak 2020

Pemprov Sumut bersama 23 pemerintah kabupaten/kota terus melakukan koordinasi dalam melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

POLITIK | 24 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS