Mahfud: Demokrasi Indonesia Masih Fase Prosedural, Belum Substansial
Logo BeritaSatu

Mahfud: Demokrasi Indonesia Masih Fase Prosedural, Belum Substansial

Selasa, 24 November 2020 | 23:17 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan Indonesia masih berada pada fase demokrasi prosedural, belum memasuki fase demokrasi substansial. Hal itu berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2019.

"Untuk menuju kesana (demokrasi substansial, Red) diperlukan proses yang panjang. Dengan didukung oleh semua aspek yang menyangkut kesiapan struktur, substansi dan kultur demokrasi yang matang dan berkualitas," kata Mahfud MD dalam peluncuran buku IDI di kantor Kemko Polhukam, Jakarta, Selasa (24/11/2020). Buku IDI itu dikeluarkan Kemko Polhukam bekerjasama dengan Kemendagri, Bappenas dan BPS.

Mahfud menyebut pemerintah menerbitkan Buku IDI 2019 guna memberikan penjelasan yang komprehensif atas potret demokrasi yang dihasilkan melalui pengukuran IDI selama Tahun 2019. Hasil IDI 2019 ini menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik.

IDI diinisiasi pertamakali oleh Bappenas pada tahun 2008 untuk membantu perencanaan pembangunan politik. Secara spesifik, aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI adalah Kebebasan Sipil (dengan 4 variabel dan 10 indikator di dalamnya), Hak-hak Politik (2 variabel dan 7 indikator) serta Lembaga Demokrasi (5 variabel, 11 indikator).

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian yaitu 60 < Buruk; 60-80 Sedang; > 80 Baik.

Dari hasil pengukuran IDI 2019 ini, terdapat 7 provinsi dengan kategori kualitas capaiannya “Baik” (skor >80), yaitu DKI Jakarta (88,29); Kalimantan Utara (83,45); Kepulauan Riau (81,64); Bali (81,38); Kalteng (81,16); Nusa Tenggara Timur (81,02); dan Daerah Istimewa Yogyakarta (80,67). Di luar 7 provinsi ini, 26 provinsi menunjukkan capaian kondisi demokrasi dalam kategori “Sedang” (Skor 60- 80), dan 1 provinsi dengan kategori capaian “Buruk” (Skor <60).

"IDI 2019 merupakan assesment kesebelas, mengikuti assesment-assesment sebelumnya yang dilakukan setiap tahun sejak tahun 2009," jelas Mahfud.

Dia menegaskan capaian Indeks Nasional pada tahun 2019 adalah 74.92, tertinggi selama sebelas tahun pengukuran yang berada di sekitar angka 70-an. Capaian ini mengindikasikan kualitas demokrasi yang “sedang”. Dalam kualitas ini, demokrasi yang ditandai oleh hadir dan berfungsinya sistem dan institusi demokrasi, namun masih menyisakan sejumlah persoalan.

Dia menambahkan IDI memberikan gambaran demokrasi Indonesia yang kompleks, di mana indikator dengan capaian tinggi dan rendah tersebar di semua aspek. Hal ini membuat karakterisasi kondisi demokrasi Indonesia sebagai baik atau buruk menjadi sulit. Selain itu, demokrasi Indonesia juga ditandai oleh volatilitas yang cukup tinggi, khususnya terkait pemenuhan hak-hak politik dan kinerja lembaga demokrasi.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

4 Fraksi Keberatan RUU Haluan Ideologi Pancasila Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Keempat fraksi yang menilah memasukkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) masuk ke dalam Prolegnas Prioritas 2021 adalah PPP, PAN, Golkas dan PKS.

POLITIK | 24 November 2020

Mahfud Sebut Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

Salah satu kesimpulan dari capaian dan tren IDI 2009 -2019, antara lain terkait kebebasan sipil.

POLITIK | 24 November 2020

Survei: 41% Anak Muda Dukung Pilkada 2020

Sebanyak 41% anak muda usia 17-30 tahun mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, meski terjadi pandemi Covid-19.

POLITIK | 24 November 2020

Ini 38 RUU yang Diusulkan Masuk ke Prolegnas Prioritas 2021

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol masuk prolegnas.

POLITIK | 24 November 2020

Gubernur Sumut Pastikan Kesiapan Pilkada Serentak 2020

Pemprov Sumut bersama 23 pemerintah kabupaten/kota terus melakukan koordinasi dalam melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

POLITIK | 24 November 2020

Survei: Anak Muda Kurang Antusias Sambut Pilkada 2020

Alasannya, pelaksanaan Pilkada tidak banyak memberikan banyak perubahan bagi daerah yang melaksanakan Pilkada, terutama bagi mereka yang berusia muda.

POLITIK | 24 November 2020

Pasangan Mahyeldi-Audy Silaturahmi dengan Suharso Monoarfa

Turunnya Suharso Monoarfa ke Sumbar sebuah bukti keseriusan memenangkan pasangan Mahyeldi-Audy.

POLITIK | 24 November 2020

Polda Sumut Identifikasi 1.352 TPS Rawan Kericuhan

Potensi kericuhan ini masuk dalam dua kategori yakni, rawan kericuhan dan sangat rawan.

POLITIK | 24 November 2020

Surya Paloh Positif Covid-19 Dirawat di RSPAD

Saat ini, Surya Paloh tengah observasi dan perawatan di RSPAD Gatot Soebroto untuk mendapatkan pengobatan lanjutan.

POLITIK | 23 November 2020

Puskapol UI: Fokus KPPS, Sirekap Belum Mendesak

Puskapol Sirekap pada Pilkada Serentak 2020 belum mendesak. Hal paling mendesak sekarang yakni pembentukan KPPS karena Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi.

POLITIK | 23 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS