4 Fraksi Keberatan RUU Haluan Ideologi Pancasila Masuk Prolegnas Prioritas 2021
Logo BeritaSatu

4 Fraksi Keberatan RUU Haluan Ideologi Pancasila Masuk Prolegnas Prioritas 2021

Selasa, 24 November 2020 | 23:01 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Sejumlah fraksi di DPR secara terbuka menyampaikan penolakan atas usulan memasukkan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Hal itu terungkap dari pernyataan para anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari empat fraksi, di rapat yang digelar Selasa (24/11/2020). Keempat fraksi itu adalah PPP, PAN, Golkar, dan PKS.

Anggota Baleg dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin Djamal, mengatakan bahwa RUU HIP mengalami pro dan kontra di masyarakat.

"Dan kami baca di media, drafnya berbeda. Apa yang ada di DPR dan pemerintah mungkin perlu penjelasan atau kita perlu tinjau ulang RUU HIP ini," kata Illiza.

Anggota Baleg dari Fraksi PAN Zainuddin Maliki juga menyatakan hal yang sama. Pihaknya berharap jangan sampai RUU HIP menimbulkan kegaduhan baru.

"Karena bolanya ada di pemerintah tentu kita berharap pemerintah merespon hal ini dengan wisdom, karena munculnya RUU ini menimbulkan kegaduhan. Karena itu kita tidak ingin munculnya RUU HIP ini akan menimbulkan kegaduhan baru. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah merespons ini dengan bijaksana," tutur Zainuddin.

Kepala Kelompok Fraksi Golkar Firman Soebagyo menyatakan, apabila substansi RUU HIP masih seperti yang lama, maka Fraksi Golkar menolak. Pihaknya juga meminta penjelasan pemerintah terkait perubahan judul RUU HIP.

"Ini penting sebelum kita menyepakati. Tentu Golkar ingin dengar perubahannya seperti apa? Fundamental enggak? Kalau masih seperti yang lalu Golkar belum sepakat dengan RUU HIP masuk Prolegnas 2021. Masih ada waktu ini," ujar Firman.

Anggota Baleg dari Fraksi PKS Ledia Hanifa mengingatkan pernyataan Pemerintah dan Pimpinan DPR yang pernah menyatakan pembahasan RUU HIP dihentikan. Diingatkannya, di pernyataan 5 Juli 2020 di media massa, Pemerintah menolak HIP. Lalu 16 Juli 2020, Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin juga menyatakan pembahasan tentang HIP dihentikan.

"Sehingga kalau sudah demikian, posisinya masak kita masih akan terus melanjutkan? Ini menjadi catatan kami," ujar Ledia.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mahfud Sebut Indeks Demokrasi Indonesia Membaik

Salah satu kesimpulan dari capaian dan tren IDI 2009 -2019, antara lain terkait kebebasan sipil.

POLITIK | 24 November 2020

Survei: 41% Anak Muda Dukung Pilkada 2020

Sebanyak 41% anak muda usia 17-30 tahun mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, meski terjadi pandemi Covid-19.

POLITIK | 24 November 2020

Ini 38 RUU yang Diusulkan Masuk ke Prolegnas Prioritas 2021

RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, dan RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol masuk prolegnas.

POLITIK | 24 November 2020

Gubernur Sumut Pastikan Kesiapan Pilkada Serentak 2020

Pemprov Sumut bersama 23 pemerintah kabupaten/kota terus melakukan koordinasi dalam melaksanakan pilkada di tengah pandemi Covid-19.

POLITIK | 24 November 2020

Survei: Anak Muda Kurang Antusias Sambut Pilkada 2020

Alasannya, pelaksanaan Pilkada tidak banyak memberikan banyak perubahan bagi daerah yang melaksanakan Pilkada, terutama bagi mereka yang berusia muda.

POLITIK | 24 November 2020

Pasangan Mahyeldi-Audy Silaturahmi dengan Suharso Monoarfa

Turunnya Suharso Monoarfa ke Sumbar sebuah bukti keseriusan memenangkan pasangan Mahyeldi-Audy.

POLITIK | 24 November 2020

Polda Sumut Identifikasi 1.352 TPS Rawan Kericuhan

Potensi kericuhan ini masuk dalam dua kategori yakni, rawan kericuhan dan sangat rawan.

POLITIK | 24 November 2020

Surya Paloh Positif Covid-19 Dirawat di RSPAD

Saat ini, Surya Paloh tengah observasi dan perawatan di RSPAD Gatot Soebroto untuk mendapatkan pengobatan lanjutan.

POLITIK | 23 November 2020

Puskapol UI: Fokus KPPS, Sirekap Belum Mendesak

Puskapol Sirekap pada Pilkada Serentak 2020 belum mendesak. Hal paling mendesak sekarang yakni pembentukan KPPS karena Pilkada dilaksanakan di tengah pandemi.

POLITIK | 23 November 2020

Jokowi Minta Laporan Kepastian Vaksin Covid-19 Didatangkan ke Indonesia

"Ini sampai di tangan kita kapan karena mestinya proses-proses administrasi, proses-proses pembayaran mestinya sudah dilakukan,” kata Jokowi.

POLITIK | 23 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS