Mendagri: Pencopotan Kepala Daerah Jika Melanggar UU
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Mendagri: Pencopotan Kepala Daerah Jika Melanggar UU

Jumat, 20 November 2020 | 15:04 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengemukakan pencopotan kepala daerah bisa dilakukan jika yang bersangkutan melanggar Undang-Undang (UU) yang telah ditetapkan. Hal itu sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian,” kata Tito di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Tito meminta seluruh kepala daerah menaati segala peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Hal itu jika mengacu ke UU No 12 Tahun 2012 yang diubah jadi UU No 15 Tahun 2019 tentang peraturan perundang-undangan. Dalam UU itu disebut, yang dimaksud peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

“Kalau itu dilanggar, sanksinya dapat diberhentikan sesuai dengan Pasal 78 dari UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,” ujar Tito.

Sebelumnya, Tito telah mengeluarkan Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19. Dalam instruksinya, Tito mengingatkan sanksi bagi kepala daerah yang mengabaikan kewajibannya sebagai kepala daerah.

”Kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid- 19. Termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan,” kata Tito dalam Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid 19 yang dikeluarkan di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Ia mengingatkan kepada seluruh kepala daerah dengan adanya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU itu, dinyatakan kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah. Pasal 67 huruf b menyebutkan "menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan”. Artinya, para kepala daerah harus menaati seluruh peraturan yang telah dibuat, termasuk dalam hal penanganan Covid.

Sementara dalam Pasal 78, Ayat 1 UU itu dinyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan. Dalam Ayat 2 dinyatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diberhentikan karena beberapa alasan. Pertama, berakhir masa jabatannya. Kedua, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama enam bulan. Ketiga, dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah. Keempat, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai Pasal 67.
Kelima, melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keenam, melakukan perbuatan tercela. Ketujuh, diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedelapan, menggunakan dokumen atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen.

Dengan aturan UU itu, Tito menegaskan akan memberikan sanksi terberat kepada kepala daerah yang melanggar. Termasuk sanksi pemecatan jika tidak menaati semua peraturan yang telah dibuat.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

PKB kepada Rizieq: Jadilah Penceramah yang Baik Seperti Wali Songo

Dia mengingatkan sosok seperti Rizieq sebaiknya mengikuti sosok Wali Songo yang berdakwah dengan tidak ada ancaman, provokasi, ujaran-ujaran kebencian.

POLITIK | 20 November 2020

Mendagri Tidak Bisa Serta-merta Pecat Kepala Daerah

Harus ada putusan MA dulu dan tidak bisa langsung dipecat atau dicopot.

POLITIK | 20 November 2020

Fahri Hamzah: Isu Politik Identitas untuk Memecah Belah Rakyat

Dalam proses demokrasi tidak bisa melarang siapa pun maju dalam kontestasi pilkada.

POLITIK | 20 November 2020

Calon Petahana Walkot Semarang Hadiri Debat Publik

Calon petahana Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama wakilnya Hevearita mengikuti debat publik perdana Pemilihan Wali Kota Semarang.

POLITIK | 19 November 2020

Kenaikan Elektabilitas dalam Masa Kampanye Sulit Dilakukan

Peningkatan elektabilitas di masa kampanye, atau ketika jeda sebelum waktu pemilihan, sangat sulit terjadi.

NASIONAL | 19 November 2020

Disinyalir Ada Kekuatan Politik Manfaatkan Sentimen Agama

Politisasi agama merupakan cara yang buruk dan berbahaya jika digunakan untuk memprovokasi.

POLITIK | 19 November 2020

Kejaksaan Berkomitmen Amankan Kegiatan Pembangunan Strategis

Pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari peran intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya pencegahan.

POLITIK | 19 November 2020

Djarot: Kalah Debat Pilwalkot Surabaya, Ada yang Terapkan Strategi Pecah Belah

Djarot Saiful Hidayat menyebut calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin (MA) kurang begitu paham pemerintahan yang baik dan memakai strategi pecah belah.

POLITIK | 19 November 2020

Mendagri Ancam Pecat Kepala Daerah yang Tidak Mampu Cegah Kerumunan

Pemecatan juga dilakukan jika para kepala daerah tidak memberi contoh yang baik dalam menghindari kerumunan.

POLITIK | 19 November 2020

Polemik Instruksi Mendagri tentang Pemberhentian Kepala Daerah, Ini Penjelasan Stafsus Mendagri

Instruksi mendagri itu bersifat mengingatkan, sebab mendagri memiliki fungsi dan kewenangan untuk membina serta mengawasi kepala daerah.

POLITIK | 19 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS