Mendagri Tidak Bisa Serta-merta Pecat Kepala Daerah
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.204 (-2.06)   |   COMPOSITE 6290.8 (-32.05)   |   DBX 1362.34 (-1)   |   I-GRADE 180.342 (-1.16)   |   IDX30 506.102 (-3.59)   |   IDX80 136.192 (-1.32)   |   IDXBUMN20 397.025 (-3.48)   |   IDXESGL 139.555 (-0.83)   |   IDXG30 142.425 (-1.56)   |   IDXHIDIV20 448.193 (-3.29)   |   IDXQ30 145.469 (-0.81)   |   IDXSMC-COM 298.549 (-2.25)   |   IDXSMC-LIQ 357.569 (-6.36)   |   IDXV30 134.488 (-2.08)   |   INFOBANK15 1048.13 (3.23)   |   Investor33 435.467 (-1.63)   |   ISSI 181.572 (-2.16)   |   JII 618.362 (-9.56)   |   JII70 218.204 (-3.25)   |   KOMPAS100 1215.76 (-9.91)   |   LQ45 948.468 (-7.11)   |   MBX 1702.13 (-9.99)   |   MNC36 323.237 (-1.37)   |   PEFINDO25 323.55 (-1.68)   |   SMInfra18 308.555 (-4.24)   |   SRI-KEHATI 369.754 (-1.01)   |  

Mendagri Tidak Bisa Serta-merta Pecat Kepala Daerah

Jumat, 20 November 2020 | 14:03 WIB
Oleh : Yeremia Sukoyo / FMB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian mengancam para kepala daerah dengan sanksi pemecatan. Pemecatan dilakukan jika para kepala daerah tidak mampu mencegah terjadinya kerumunan massa di daerahnya demi menghindari penyebaran wabah virus corona atau Covid-19.

Pemecatan juga dilakukan jika para kepala daerah tidak memberi contoh yang baik dalam menghindari kerumunan massa di masa pandemi Covid-19.

Ahli hukum tata negara, Bivitri Susanti, menilai, menurut UU Pemerintah Daerah, gubernur tidak bisa langsung dipecat. Pemecatan harus ada alasan kuat yang sesuai dengan UU.

"Karena gubernur dipilih oleh rakyat secara langsung. Ketentuannya ada di UU Pemda. Alasannya ada di Pasal 78 UU Pemda, itu yang dijabarkan di Instruksi Mendagri," kata Bivitri Susanti, di Jakarta, Jumat (20/11/2020).

Dijelaskan Bivitri, yang tidak disebutkan dalam instruksi Mendagri itu adalah prosedurnya, yang ada dalam UU Pemda juga, yaitu Pasal 80 dan 81. Pada dasarnya pemecatan harus melalui sejumlah prosedur.

Di antaranya yakni kalau seorang kepala daerah dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j; dan/atau (f.).

Kemudian melakukan perbuatan tercela, maka pertama-tama DPRD harus membuat keputusan dulu dalam rapat paripurna dengan kuorum 3/4 hadir dan 2/3 setuju. Kemudian keputusan DPRD dibawa ke Mahkamah Agung .

"Bila dikabulkan Mahkamah Agung, DPRD membawanya ke Presiden (kalau Gubernur/ wakil) atau Menteri (kalau Bupati/Walikota/ wakil)," jelasnya.

Tapi bila DPRD tidak inisatif membuat paripurna untuk mengambil keputusan, maka Pemerintah Pusat (dalam hal ini Kemdagri) bisa jadi pihak yang mengumpulkan fakta dan membuat argumen, dan membawanya ke MA. Intinya harus ada putusan MA dulu dan tidak bisa langsung dipecat atau dicopot.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Fahri Hamzah: Isu Politik Identitas untuk Memecah Belah Rakyat

Dalam proses demokrasi tidak bisa melarang siapa pun maju dalam kontestasi pilkada.

POLITIK | 20 November 2020

Calon Petahana Walkot Semarang Hadiri Debat Publik

Calon petahana Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama wakilnya Hevearita mengikuti debat publik perdana Pemilihan Wali Kota Semarang.

POLITIK | 19 November 2020

Kenaikan Elektabilitas dalam Masa Kampanye Sulit Dilakukan

Peningkatan elektabilitas di masa kampanye, atau ketika jeda sebelum waktu pemilihan, sangat sulit terjadi.

NASIONAL | 19 November 2020

Disinyalir Ada Kekuatan Politik Manfaatkan Sentimen Agama

Politisasi agama merupakan cara yang buruk dan berbahaya jika digunakan untuk memprovokasi.

POLITIK | 19 November 2020

Kejaksaan Berkomitmen Amankan Kegiatan Pembangunan Strategis

Pengamanan pembangunan strategis merupakan bagian dari peran intelijen penegakan hukum dalam melakukan upaya pencegahan.

POLITIK | 19 November 2020

Djarot: Kalah Debat Pilwalkot Surabaya, Ada yang Terapkan Strategi Pecah Belah

Djarot Saiful Hidayat menyebut calon Wali Kota Surabaya Machfud Arifin (MA) kurang begitu paham pemerintahan yang baik dan memakai strategi pecah belah.

POLITIK | 19 November 2020

Mendagri Ancam Pecat Kepala Daerah yang Tidak Mampu Cegah Kerumunan

Pemecatan juga dilakukan jika para kepala daerah tidak memberi contoh yang baik dalam menghindari kerumunan.

POLITIK | 19 November 2020

Polemik Instruksi Mendagri tentang Pemberhentian Kepala Daerah, Ini Penjelasan Stafsus Mendagri

Instruksi mendagri itu bersifat mengingatkan, sebab mendagri memiliki fungsi dan kewenangan untuk membina serta mengawasi kepala daerah.

POLITIK | 19 November 2020

E-Parlemen Memudahkan Masyarakat Berkomunikasi dengan DPR

Setelah E-Parlemen diluncurkan pada 8 Oktober 2020, DPR akan mengurangi penggunaan kertas dalam semua agenda kerja dan secara bertahap menuju paperless.

POLITIK | 19 November 2020

Bamsoet Minta KPU Waspadai Potensi Serangan Siber di Pilkada 2020

Menurut Bamsoet, pelaksanaan Pilkada 2020 tak luput dari potensi ancaman siber.

POLITIK | 19 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS