Bawaslu: 380 Konten Internet Diperiksa, 182 Dihapus
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 526.524 (-11.32)   |   COMPOSITE 6376.76 (-85.96)   |   DBX 1366.47 (-4.13)   |   I-GRADE 184.394 (-4.05)   |   IDX30 516.608 (-10.51)   |   IDX80 138.726 (-2.53)   |   IDXBUMN20 405.249 (-8.22)   |   IDXESGL 142.142 (-2.59)   |   IDXG30 145.757 (-3.33)   |   IDXHIDIV20 455.745 (-7.55)   |   IDXQ30 148.268 (-2.8)   |   IDXSMC-COM 300.72 (-2.17)   |   IDXSMC-LIQ 363.064 (-5.5)   |   IDXV30 136.038 (-1.55)   |   INFOBANK15 1074.63 (-26.5)   |   Investor33 444.938 (-9.47)   |   ISSI 184.203 (-2.63)   |   JII 631.94 (-13.58)   |   JII70 222.617 (-4.41)   |   KOMPAS100 1239.85 (-24.1)   |   LQ45 968.215 (-19.75)   |   MBX 1728.57 (-26.45)   |   MNC36 329.564 (-6.33)   |   PEFINDO25 328.624 (-5.07)   |   SMInfra18 313.805 (-5.25)   |   SRI-KEHATI 378.364 (-8.61)   |  

Bawaslu: 380 Konten Internet Diperiksa, 182 Dihapus

Rabu, 18 November 2020 | 14:37 WIB
Oleh : Yustinus Paat, Robert Wardy / WM

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memeriksa 380 konten internet selama pelaksanaan Pilkada 2020. Konten tersebut diperiksa karena berpotensi disalahgunakan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan selama pelaksanaan pilkada.

“Dalam pengawasan konten internet, Bawaslu kerja sama dengan berbagai pihak,” kata anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, di Kantor Kemkominfo, Jakarta, Selasa (17/11/2020).

Ia menjelaskan, sejak hari pertama kampanye tanggal 26 September 2020 lalu, Bawaslu menerima laporan pelanggaran internet dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Aplikasi Informatika (Aptika) Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo). Selain itu, Bawaslu juga membuat kanal "Laporkan" di situs bawaslu.go.id sejak 10 Oktober 2020, Form A Online (formulir pengawasan khusus pengawas pemilu), pengaduan lewat aplikasi WhatsApp di nomor 081114141414, dan link typeform khusus pengawas pemilu: https://bawaslu.typeform/to/PuPdqG.

Data dari Kemkominfo hingga 19 November 2020, terdapat 38 jumlah isu hoax. Sebanyak 217 url (uniform resource locator/pengidentifikasi lokasi file di internet) dari laporan Kominfo yang telah dianalisis oleh Bawaslu. Hasilnya 65 url yang diduga melanggar Pasal 69 huruf c UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, 10 url dinyatakan melanggar Pasal 62 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 juncto Pasal 47 ayat (5) dan (6) PKPU Nomor 11 Tahun 2020 juncto Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada, dan 2 url yang melanggar Pasal 28 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Jadi totalnya, 77 url yang diduga melanggar,” ungkap Fritz.

Selain itu, lanjut Fritz, ada 9 laporan yang masuk di Laporkan situs bawaslu.go.id dengan satu laporan diduga melanggar Pasal 62 PKPU 13 Tahun 2020 juncto Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada.

Hasil pengawasan Bawaslu hingga 29 Oktober 2020 sebanyak 36 laporan dugaan pelanggaran kampanye melalui media sosial yang masuk melalui Form A Online. Kajian kerja sama dengan Facebook mendapatkan penelusuran iklan kampanye aktif di Ad Library Facebook. Rinciannya, 49 iklan kampanye aktif per 21 Oktober, 12 iklan kampanye aktif per 29 Oktober, 20 iklan kampanye aktif per 6 November, dan 24 iklan kampanye aktif per 13 November.

“Total ada 105 iklan kampanye yang aktif diminta Bawaslu untuk take down (dihapus, Red). Alasannya, iklan kampanye tersebut merupakan kampanye di luar jadwal sehingga melanggar Pasal 62 PKPU 13/2020 juncto Pasal 47 ayat (5) dan (6) PKPU 11/2020 juncto Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada. Dengan begitu, berdasarkan 77 url yang diduga melanggar ditambah 105 iklan kampanye di luar jadwal, maka Bawaslu meminta take down (dihapus) 182 konten internet,” jelas Fritz.

Dia menambahkan, Bawaslu juga mendapatkan laporan melalui typeform dari pengawas pemilu. Hasilnya ada 10 laporan masuk yang terbagi 5 laporan terkait pelanggaran kampanye, 4 laporan terkait ujaran kebencian, dan 1 laporan terkait disinformasi.

“Bawaslu terus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak dalam pengawasan konten internet. Pada 28 Agustus 2020 telah ada penandatangan Nota Kesepakatan Aksi (Memorandum of Action) antara Bawaslu, KPU dan Kemkominfo. Bawaslu pun melakukan sinergi dengan cyber crime Mabes Polri dalam menindaklanjuti penanganan dugaan tindak pidana pilkada bersama kejaksaan dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu),” tutup Fritz.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Surya Paloh Dirawat di RSPAD

Surya dirawat sejak Selasa (17/11) malam karena sakit demam berdarah.

POLITIK | 18 November 2020

Jokowi Pantau Simulasi Vaksinasi di Puskesmas Tanah Sareal Bogor

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memantau langsung simulasi vaksinasi yang dilakukan di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/11/2020).

POLITIK | 18 November 2020

Cegah Covid-19, Wakil Ketua DPR Minta Warga Jaga Soliditas dan Kekompakan

Bangsa Indonesia bisa bertahan di tengah Covid-19 karena punya kekuatan, solidaritas dan bahu membahu serta saling menopang satu sama lain

POLITIK | 17 November 2020

Wakil Ketua DPR Minta Kemlu Bersikap Aktif soal Isu Israel-Palestina

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk bersikap aktif terkait permasalahan Israel-Palestina.

POLITIK | 17 November 2020

KPU Kota Depok Batal Gunakan SiRekap

Anggota Komisi II DPR dan Bawaslu yang menyangsikan kesiapan KPU untuk menerapkan sirekap.

POLITIK | 17 November 2020

Erick Thohir Diminta Copot Komisaris BUMN yang Sibuk Berpolitik

Ujang Komaruddin meminta Menteri BUMN Erick Thohir tidak ragu mencopot komisaris perusahaan pelat merah yang sibuk berpolitik ketimbang menjalankan tugas.

POLITIK | 17 November 2020

Pandemi Jadi Salah Satu Penyebab Kemunduran Demokrasi di RI

Situasi pandemi yang tengah dihadapi sudah menjadi prakondisi saat Indonesia melakukan penanganan.

POLITIK | 17 November 2020

Pemerintah Siapkan Konsultasi Publik Aturan Turunan UU Cipta Kerja

Konsultasi publik akan melibatkan semua asosiasi usaha, serikat pekerja, para ahli dan praktisi terkait, seluruh media dan para akademisi.

POLITIK | 17 November 2020

Sahroni Minta Masyarakat Tidak Mudah Terprovokasi Ajakan Khianati Pancasila

Anggota MPR Ahmad Sahroni meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi ajakan mengkhianati Pancasila.

POLITIK | 16 November 2020

Kualitas Demokrasi Pengaruhi Sistem Jaminan Sosial

Situasi demokrasi Indonesia saat ini sudah masuk dalam kategori otoritarianisme yang kompetitif.

POLITIK | 16 November 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS