Bandung, Beritasatu.com – Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 sepatutnya tidak menjadi ajang menang-menangan. Seluruh pihak mulai dari pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah, penyelenggara, dan pengawas perlu memahami hakikat dan tujuan mulai dari pilkada pada 9 Desember 2020.
“Pilkada ini bukan untuk menang-menangan. Pencalonan ini adalah untuk mendharmabaktikan, untuk pembangunan pada masyarakat. Itu sebenarnya nilai-nilai yang ada itu ada dalam Pancasila,” kata Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dalam diskusi bertema “Visi Misi NKRI bagi Calon kepala Daerah” yang digelar dalam rangka Press Gathering MPR, di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (7/11/2020).
Jazilul mengkhawatirkan nilai-nilai Pancasila tidak diterapkan secara optimal. Sebab para kandidat dan pendukung lupa serta tidak mewaspadai bahaya yang terjadi dalam perhelatan pilkada.
“Saya mengajak dalam keadaan anomali ini mudah-mudahan pilkada berlangsung tertib dan lancar. Saya khawatir tidak menutup kemungkinan akan adanya keributan, makanya kita mengajak semua aparatur negara agar waspada,” ucap Jazilul.
Jazilul menuturkan pandemi Covid-19 membuat proses pilkada pada 9 Desember 2020 berlangsung anomali. “Pilkada yang akan diselengarakan tahun 2020 ini seperti yang disebut sebagai pesta, tetapi dalam keadaan anomali. Orang pesta, tetapi tidak boleh dekat-dekat. Jadi anomali-anomali seperti ini sekarang banyak terjadi,” kata Jazilul.
Jazilul menyatakan pandemi Covid-19 telah menimbulkan terjadi penyimpangan dari keadaan yang tadinya biasa atau normal menjadi tidak normal, termasuk urusan pilkada. Jazilul pun mengutip kata bijak dari pujangga besar Ronggowarsito tentang pentingnya “eling lan waspodo” atau ingat atau sadar sebagai makhluk Tuhan dan tetap waspada.
“Karena membingungkan itu maka pendekatannya harus dibentengi dengan sikap 'eling lan waspodo'. Jadi harus selalu ingat, proteksi terhadap diri, terhadap undang-undang, dan semua nilai-nilai, juga waspada,” kata Jazilul.
Sementara itu, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan pilkada langsung sebagai buah dari reformasi juga merupakan hal yang baik dan tetap harus dipertahankan. Menurut Hidayat, pilkada menjadi medium Reformasi.
“Mediumnya perubahan UUD 1945. Karenanya kalau dikaitkan dengan NKRI, maka itu menjadi suatu yang memang tidak boleh dpisah-pisahkan,” ujar Hidayat.
Hidayat menambahkan pilkada harus mengacu pada sistem nilai yang sudah dibangun dan disepakati bersama. Sistem nilai itu yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
“Kami pimpinan dan anggota MPR berupaya menghadirkan Empat Pilar MPR. Sekali lagi bahwa proses pilkada tidak keluar dari NKRI. Terus menghadirkan Bhinneka Tunggkal Ika,” tegas Hidayat yang berbicara secara virtual.
Turut hadir antara lain Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani, perwakilan kelompok DPD Abdul Kadir, perwakilan fraksi partai politik di MPR yaitu Idris Laena (Partai Golkar), dan Anton Sukartono (Partai Demokrat), Taufik Basari (Partai Nasdem). Wakil ketua MPR Lestari Moerdijat juga mengikuti kegiatan secara virtual.
Sumber: BeritaSatu.com
