Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

UU Cipta Kerja Tidak Resentralisasi Kewenangan dari Daerah ke Pusat

Jumat, 9 Oktober 2020 | 19:11 WIB
Oleh : Lenny Tristia Tambun / FMB

Jakarta, Beritasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat.

“Tidak. Tidak ada,” kata Jokowi saat memberikan keterangan pers secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (9/10/2020).

Justru, jelas Jokowi, perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Ini agar dapat tercipta standar pelayanan yang baik di seluruh daerah, dan penetapan NSPK ini dapat nanti akan diatur di dalam peraturan pemerintah atau PP,” ujar Jokowi.

Selain itu, lanjut Kepala Negara, kewenangan perizinan untuk nonperizinan berusaha tetap ada di pemerintah daerah. Sehingga tidak ada perubahan, bahkan pemerintah melakukan penyederhanaan dengan melakukan standardisasi jenis dan prosedur berusaha di daerah dan perizinan berusaha di daerah diberikan batas waktu.

“Ini yang penting disini. Jadi ada service level of agreement. Permohonan perizinan dianggap disetujui bila batas waktu telah terlewati,” ungkap Jokowi.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com

BAGIKAN

BERITA LAINNYA

Fraksi PKB DPR Dukung Pembentukan RUU Komoditas Strategis Nasional

Fraksi PKB di DPR mendukung dibentuknya RUU Komoditas Strategis Nasional untuk melindungi petani sejumlah komoditas nasional.

POLITIK | 28 September 2021

Ahmad Baidowi Dukung KPU Siapkan Skenario Pemilu 2024 di Tengah Pandemi

Menurut Wakil ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR Achmad Baidowi, pada tahun 2024, sangat memungkinkan masih dalam situasi pandemi Covid-19.

POLITIK | 28 September 2021

Parpol Pendukung Pemerintah Beda Pendapat Soal Usulan Pemilu 15 Mei 2024

Sejumlah partai pendukung pemerintah berbeda pendapat mengenai jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 yang diusulkan pemerintah, yakni 15 Mei 2024.

POLITIK | 28 September 2021

Pengawasan Langsung Ketua DPR ke Lokasi Vaksinasi Dinilai Efektif

Peninjauan langsung Ketua DPR Puan Maharani ke sejumlah titik lokasi vaksinasi dinilai penting sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap kinerja pemerintah

POLITIK | 28 September 2021

Airlangga Akan Sampaikan Surat Penggantian Azis, Pimpinan DPR Siap Memproses

Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan mengantarkan surat nama kader calon pengganti Azis Syamsuddin sebagai wakil ketua DPR. DPR pun siap memproses.

POLITIK | 28 September 2021

Bawaslu Sampaikan 7 Isu Krusial Pemilu 2024

Komisioner Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan ada sejumlah isu krusial yang perlu diperhatikan demi memastikan kesuksesa Pemilu 2024.

POLITIK | 28 September 2021

Belajar dari Rusia, KPU Siapkan Skenario Pemilu 2024 di Tengah Pandemi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mempersiapkan skenario Pemilu 2024 normal dan skenario bila pandemi Covid-19 masih terjadi.

POLITIK | 28 September 2021

Respons Loyalis AHY terhadap Yusril, Ini Pandangan Pengamat

Serangan terhadap pribadi Yusril dianggap tidak pantas dan seolah ingin membatasi ruang gerak Yusril selaku kuasa hukum.

POLITIK | 27 September 2021

Pemerintah Usulkan Pemungutan Suara Pemilu 2024 Tanggal 15 Mei

Menko Polhukam, Mahfud MD mengatakan, pemerintah telah memutuskan untuk mengusulkan tanggal 15 Mei 2024 sebagai hari pemungutan suara Pemilu 2024.

POLITIK | 27 September 2021

Tak Masalah Perwira TNI-Polri Jabat Penjabat Kepala Daerah, Dasco: Dikomunikasikan

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tak mempermasalahkan wacana menempatkan perwira tinggi TNI-Polri sebagai penjabat kepala daerah.

POLITIK | 27 September 2021


TAG POPULER

# Citilink


# PTM


# Piala Sudirman


# Interpelasi Formula E


# Pengobat Alternatif Ditembak



TERKINI
Macron Ajak Negara Eropa Hentikan Sikap Naif

Macron Ajak Negara Eropa Hentikan Sikap Naif

DUNIA | 7 menit yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
BeritaSatu Facebook
BeritaSatu Twitter
BeritaSatu Instagram
BeritaSatu YouTube
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings