Mahfud MD: Pilkada Tidak Ditunda
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 513.144 (-1.14)   |   COMPOSITE 6258.75 (-10.28)   |   DBX 1361.34 (-0.65)   |   I-GRADE 179.18 (-0.62)   |   IDX30 502.509 (-1.33)   |   IDX80 134.874 (0.02)   |   IDXBUMN20 393.542 (-2.05)   |   IDXESGL 138.721 (0.08)   |   IDXG30 140.869 (-0.28)   |   IDXHIDIV20 444.908 (-0.07)   |   IDXQ30 144.657 (-0.05)   |   IDXSMC-COM 296.3 (0.74)   |   IDXSMC-LIQ 351.212 (3.56)   |   IDXV30 132.413 (1.76)   |   INFOBANK15 1051.36 (-9.47)   |   Investor33 433.839 (-1.51)   |   ISSI 179.41 (0.06)   |   JII 608.801 (0.64)   |   JII70 214.954 (0.38)   |   KOMPAS100 1205.85 (-1.58)   |   LQ45 941.363 (-1.13)   |   MBX 1692.14 (-3.13)   |   MNC36 321.868 (-1.1)   |   PEFINDO25 321.871 (0)   |   SMInfra18 304.318 (3.57)   |   SRI-KEHATI 368.746 (-1.3)   |  

Mahfud MD: Pilkada Tidak Ditunda

Selasa, 22 September 2020 | 17:51 WIB
Oleh : Robertus Wardy / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Menko Polhukam Mahfud MD mengemukakan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 tidak ditunda. Pilkada tetap dilanjutkan dengan waktu pemungutan suara tetap pada tanggal 9 Desember 2020.

“Presiden telah mendengarkan dan memertimbangkan pendapat dan unsur-unsur dari masyarakat ya. Semuanya didengar, ada yang ingin menunda, ada yang ingin melanjutkan. Dari ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah pun memiliki pendapat yang berbeda. Itu semuanya didengarkan Presiden," kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi (Rakor) tentang pelaksanaan Pilkada di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

"Berkali-kali mengadakan rapat atau pembicaraan secara khusus untuk membahasnya. Nah setelah mendengar pertimbangan dan saran dari pimpinan kementerian dan lembaga di bidang Polhukam dan mendiskusikan pada hari Senin kemarin, tanggal 21 September 2020, Presiden berpendapat bahwa Pilkada tidak perlu ditunda dan tetap dilaksanakan,” imbuhnya.

Rakor dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M Tito Karnavian, Pelaksana Tugas Harian (Plh) Ketua KPU Ilham Saputra, Ketua Bawaslu Abhan, para Sekjen Partai Politik serta para instansi terkait.

Mahfud menyebut sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah dinyatakan Mendagri Tito Karnavian dalam rapat dengan Komisi II DPR pada Senin kemarin. Komisi II DPR dan para penyelenggara Pilkada juga sepakat bahwa Pilkada tetap sesuai jadwal.

“Jadi pembicaraannya sudah mendalam semua sudah didengar,” ujar Mahfud.

Dia menyebut alasan pemerintah mengenai Pilkada tetap dilakukan. Pertama, untuk menjamin hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih sesuai dengan agenda yang telah diatur di dalam undang-undang atau di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Kedua, jika Pilkada ditunda misalnya sampai selesainya bencana Covid-19, maka itu tidak memberi kepastian karena tidak ada satupun orang atau lembaga yang bisa memastikan kapan Covid-19 akan berakhir.

“Di negara-negara yang serangan Covid-nya lebih besar seperti Amerika sekalipun, Pemilu juga tidak ditunda. Di berbagai negara juga berlangsung, pemilu tidak ditunda,” jelas Mahfud.

Ketiga, pemerintah tidak menginginkan terjadinya kepemimpinan di daerah yang dilakukan oleh hanya Pelaksana Tugas (Plt) di sebanyak sampai 270 daerah dalam waktu yang bersamaan. Alasannya, Plt tidak boleh mengambil kebijakan kebijakan yang strategis. Sedangkan situasi sekarang di dalam Covid-19, kebijakan-kebijakan strategis yang berimplikasi pada penggerakan birokrasi dan sumber daya lain seperti dana, memerlukan pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sifatnya strategis. Karena itu, kurang menguntungkan bagi proses pemerintahan ketika di 270 daerah dilakukan Plt tanpa batas waktu yang jelas.

Keempat, pelaksanaan Pilkada tanggal 9 Desember sesungguhnya sudah ditunda dari jadwal semula 23 September. Artinya, sudah pernah dilakukan untuk menjawab suara-suara masyarakat yang menginginkan penundaan Pilkada. Yang diperlukan sekarang adalah langkah antisipasi sehingga tidak terjadi penularan yang masif dari Covid-19. Terhadap hal itu, pemerintah telah melakukan berbagai hal dalam kaitan dengan pelaksanaan Pilkada. Penyelenggara Pilkada juga sudah menyiapkan aturan dan terus memperbaharui agar berbagai aturan yang ada bisa mengatasi berbagai persoalan selama pelaksanaan Pilkada.

“Sudah diputuskan atau disepakati bahwa akan dilaksanakan pemilu Pilkada serentak tanggal 9 Desember. Sudah disepakati bagaimana kita punya komitmen bersama untuk melakukan penegakan disiplin dan penegakan hukum sesuai dengan Inpres Nomor 6 tahun 2020," kata Mahfud.

"Partai politik mempunyai peran besar, sekjen maupun wakil sekjen partai politik mempunyai pengaruh besar bersuara dan bertanda tangan yang mengarahkan para pengurusnya di berbagai daerah. Selain melalui lembaga-lembaga kenegaraan struktural maka kita juga akan melalui infrastrukturnya yang lebih khusus yaitu para sekjen atau pimpinan partai politik untuk mengendalikan atau turut membantu penegakan disiplin dan penegakan hukum,” tutup Mahfud.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Ganjar Minta Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Dicoret

Dengan dilanjutkannya proses Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi, Ganjar meminta penyelenggara pemilu harus berani mengeluarkan aturan tegas.

POLITIK | 22 September 2020

Dukung Pilkada Serentak 9 Desember, Dasco Minta Penerapan Protokol Kesehatan Ketat Dicoba Dulu

Beberapa negara sudah membuktikan sukses melakukan pilkada di tengah pandemi

POLITIK | 22 September 2020

Penetapan Calon Kepala Daerah Dilakukan secara Daring

Pengumuman penetapan pasangan calon kepala daerah (cakada) Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan secara daring.

POLITIK | 22 September 2020

Komisi II DPR Setujui Pagu Alokasi Anggaran Kementerian ATR/BPN

Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2021 sebesar Rp 8,9 triliun.

POLITIK | 22 September 2020

Koalisi Masyarakat Sipil: Tunda Pilkada untuk Selamatkan Nyawa Warga Negara

Kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu yang menyepakati melanjutkan pilkada dianggap mengecewakan

POLITIK | 22 September 2020

Anggota DPD RI Kirim Surat ke Komisi ASN Soal Lelang Jabatan Sekjen

“Lebih baik dihentikan proses leleng jabatan sekjen DPD itu, sebab cacat hukum dan akibatnya bagi kelembagaan DPD ke depan tidak baik,” ujar Angelo.

POLITIK | 22 September 2020

Gerak Cepat Erick Thohir Panggil Ahok Dinilai Sudah Tepat

Erick Thohir dinilai tegas karena cepat memanggil Ahok untuk memerkuat soliditas internal serta meredam kegaduhan akibat sejumlah pernyataannya.

POLITIK | 22 September 2020

DPR Raih Penghargaan 10 Kali Berturut-turut WTP, Puan: Komitmen Kami Jaga Kepercayaan Rakyat

Penghargaan dari Kementerian Keuangan karena 10 kali berturut-turut meraih WTP menjadi penambah semangat DPR

POLITIK | 22 September 2020

DKPP Rekomendasikan Pengumpulan Massa di Pilkada 2020 Ditiadakan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menyatakan, kampanye pada pilkada sebaiknya dilakukan secara daring.

POLITIK | 22 September 2020

DPR: Kita Harus Siap Hadapi Tekanan Ekonomi, Jangan Buat Kegaduhan

Beberapa sektor tumbuh baik saat PSBB di antaranya, tanaman pangan 34,77 persen, tanaman perkebunan 23,46 persen, dan pertambangan biji logam 20,33 persen

POLITIK | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS