Ganjar Minta Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Dicoret
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 526.593 (-2.12)   |   COMPOSITE 6140.17 (-31)   |   DBX 1202.23 (-7.34)   |   I-GRADE 182.055 (-0.59)   |   IDX30 520.23 (-3.14)   |   IDX80 139.249 (-0.62)   |   IDXBUMN20 408.872 (-1.63)   |   IDXESGL 143.85 (-0.25)   |   IDXG30 142.18 (0.09)   |   IDXHIDIV20 459.051 (-3.03)   |   IDXQ30 148.957 (-0.6)   |   IDXSMC-COM 277.162 (-0.91)   |   IDXSMC-LIQ 347.622 (-0.6)   |   IDXV30 138.219 (-0.5)   |   INFOBANK15 1055.23 (-7.44)   |   Investor33 446.478 (-2.09)   |   ISSI 180.128 (-0.71)   |   JII 636.549 (-4.61)   |   JII70 222.134 (-1.32)   |   KOMPAS100 1238.45 (-7.28)   |   LQ45 966.883 (-3.74)   |   MBX 1689.51 (-8.25)   |   MNC36 329.297 (-2.07)   |   PEFINDO25 325.3 (-0.25)   |   SMInfra18 310.992 (2.08)   |   SRI-KEHATI 381.519 (-2.14)   |  

Ganjar Minta Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan Dicoret

Selasa, 22 September 2020 | 16:25 WIB
Oleh : Stefi Thenu / CAH

Semarang, Beritasatu.com – Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menilai, dengan keputusan Pilkada Serentak tetap dilanjutkan di tengah pandemi, maka ada pekerjaan rumah yang sangat besar yang harus diselesaikan. Pemerintah Daerah (Pemda), KPU, Bawaslu dan TNI/Polri harus melakukan tindakan ekstra besar untuk menegakkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Hal itu menyusul Pemerintah pusat yang tidak akan menunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman mengatakan, pemerintah memutuskan Pilkada Serentak 2020 tetap akan digelar pada 9 Desember mendatang dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

"Kalau opsinya pilkada dilanjutkan, maka semuanya harus siap. Ini nggak main-main, protokol kesehatan harus disiapkan secara ketat untuk mengamankan. Kalau memang membahayakan dan berulang-ulang, mungkin pembatalan pasangan calon juga menarik untuk dipertimbangkan. Sehingga kita benar-benar serius, kan hukuman itu harus ada efek jeranya," ucap Ganjar, Selasa (22/9/2020).

Dengan dilanjutkannya proses Pilkada di tengah pandemi, Ganjar meminta penyelenggara pemilu harus berani mengeluarkan aturan tegas. Semua tahapan Pilkada harus divirtualkan, misalnya penentuan nomor urut, debat kandidat dan tahapan lainnya.

"Tidak boleh ada pertemuan yang bisa menimbulkan kerumunan massa. Kalau ada (pertemuan) itu, izinkan kami di daerah untuk melarang," tegasnya.

KPU dan Bawaslu lanjut Ganjar juga harus berani memberikan sanksi bagi kontestan yang melanggar protokol kesehatan selama proses Pilkada berlangsung. Bahkan dirinya mengusulkan, jika pelanggaran berulang dan membahayakan, maka KPU Bawaslu tidak segan untuk melakukan pembatalan pasangan calon.

Para elite politik yang bersaing dalam kontestasi politik juga diminta memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Mereka diminta melakukan lomba ide, gagasan secara virtual agar tidak menimbulkan kerumunan. Segala macam kegiatan dengan pengumpulan massa, menurutnya sudah tidak masuk akal dilakukan. Entah konser musik, hiburan dan pertemuan massal seperti tahun-tahun sebelumnya, menurut Ganjar tidak boleh lagi dilakukan.

"Para calon bertarung saja di media sosial masing-masing, dengan kreatifitas dan program yang menarik. Misalnya kalau ingin ketemu calon tertentu, ngobrol, maka ikuti chanel ini. Kan menarik. Tulis saja di banyak tempat dengan gambar besar, ini calonnya, ini medsosnya dan ikuti obrolan setiap hari," tuturnya.

Program podcast, live streaming youtube dan penyampaian data-data bisa dilakukan dengan media sosial masing-masing. Bahkan dengan program itu, ide dan gagasan para kandidat bisa langsung diperdebatkan secara terbuka oleh masyarakat.

"KPU Bawaslu harus mempersiapkan itu, agar semuanya berjalan dengan aman," ucapnya.

Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 menjadi perdebatan publik. Sejumlah pihak meminta pelaksanaan ditunda karena dinilai membahayakan karena kondisi darurat Covid-19, sementara pihak lain meminta tetap dilanjutkan demi melindungi hak konstitusi masyarakat.

Sebenarnya lanjut Ganjar, ada banyak skenario yang dapat dipilih dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. Kalau umpama tetap lanjut, maka pelaksanaanya harus ketat dan tidak boleh abai. Namun jika ditunda, maka permasalahan itu akan selesai.

"Atau bisa juga selektif, di daerah zona merah tidak boleh, di zona hijau tetap dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat, tidak boleh ada pertemuan dan virtual. Kalau tidak, ya sama saja," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Dukung Pilkada Serentak 9 Desember, Dasco Minta Penerapan Protokol Kesehatan Ketat Dicoba Dulu

Beberapa negara sudah membuktikan sukses melakukan pilkada di tengah pandemi

POLITIK | 22 September 2020

Penetapan Calon Kepala Daerah Dilakukan secara Daring

Pengumuman penetapan pasangan calon kepala daerah (cakada) Pilkada Serentak 2020 akan dilaksanakan secara daring.

POLITIK | 22 September 2020

Komisi II DPR Setujui Pagu Alokasi Anggaran Kementerian ATR/BPN

Komisi II DPR menyetujui pagu anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2021 sebesar Rp 8,9 triliun.

POLITIK | 22 September 2020

Koalisi Masyarakat Sipil: Tunda Pilkada untuk Selamatkan Nyawa Warga Negara

Kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) Komisi II DPR, Pemerintah, dan Penyelenggara Pemilu yang menyepakati melanjutkan pilkada dianggap mengecewakan

POLITIK | 22 September 2020

Anggota DPD RI Kirim Surat ke Komisi ASN Soal Lelang Jabatan Sekjen

“Lebih baik dihentikan proses leleng jabatan sekjen DPD itu, sebab cacat hukum dan akibatnya bagi kelembagaan DPD ke depan tidak baik,” ujar Angelo.

POLITIK | 22 September 2020

Gerak Cepat Erick Thohir Panggil Ahok Dinilai Sudah Tepat

Erick Thohir dinilai tegas karena cepat memanggil Ahok untuk memerkuat soliditas internal serta meredam kegaduhan akibat sejumlah pernyataannya.

POLITIK | 22 September 2020

DPR Raih Penghargaan 10 Kali Berturut-turut WTP, Puan: Komitmen Kami Jaga Kepercayaan Rakyat

Penghargaan dari Kementerian Keuangan karena 10 kali berturut-turut meraih WTP menjadi penambah semangat DPR

POLITIK | 22 September 2020

DKPP Rekomendasikan Pengumpulan Massa di Pilkada 2020 Ditiadakan

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad menyatakan, kampanye pada pilkada sebaiknya dilakukan secara daring.

POLITIK | 22 September 2020

DPR: Kita Harus Siap Hadapi Tekanan Ekonomi, Jangan Buat Kegaduhan

Beberapa sektor tumbuh baik saat PSBB di antaranya, tanaman pangan 34,77 persen, tanaman perkebunan 23,46 persen, dan pertambangan biji logam 20,33 persen

POLITIK | 22 September 2020

Usulan Penundaan Pilkada Dinilai Bentuk Kepasrahan

Usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 sebagai bentuk kepasrahan menghadapi pandemi Covid-19.

POLITIK | 22 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS