Usulan Penundaan Pilkada Dinilai Bentuk Kepasrahan
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Usulan Penundaan Pilkada Dinilai Bentuk Kepasrahan

Selasa, 22 September 2020 | 10:26 WIB
Oleh : Robertus Wardy / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menilai usulan penundaan Pilkada Serentak 2020 sebagai bentuk kepasrahan menghadapi pandemi Covid-19. Penundaan pilkada tidak akan mengatasi persoalan Covid-19, tetapi lebih kepada sikap lari dari kenyataan.

“Terlalu cepat kita menuntut penundaan pilkada, tanpa melihat seberapa serius upaya kita dalam mengantisipasi dampak Covid-19. Cara ini terkesan terlalu pasrah dan ingin menghindar dari kenyataan,” kata Jeirry di Jakarta, Selasa (22/9/2020).

Jeirry sependapat bahwa keselamatan rakyat menjadi perhatian utama saat ini. Namun perhatian terhadap keselamatan rakyat belum dilaksanakan dengan baik. Karena itu, perlu ada evaluasi untuk melihat letak persoalannya, bukan dengan buru-buru mengusulkan penundaan pilkada.

“Penundaan pilkada boleh saja, baik saja, tetapi melakukan itu tanpa melakukan evaluasi mendalam dan memetakan letak persoalannya, merupakan sikap dan tindakan yang terlalu terburu-buru,” ujar Jeirry.

Jeirry menyebut cara bangsa ini melihat persoalan cenderung mencari gampang. Artinya bukan melihat dan mendalami persoalan lalu hingga menemukan solusi, tetapi cenderung mencari kambing hitam. Cara inilah yang terjadi dalam desakan agar pilkada ditunda.

Menurut Jeirry, tidak tepat jika pilkada dijadikan kambing hitam kegagalan dalam menangani penyebaran Covid-19. Sebab, tidak ada bedanya kumpulan orang yang setiap hari beraktivitas di pasar tanpa protokol Covid-19 yang ketat dengan kumpulan massa saat pilkada.

“Dalam rangka penanganan Covid-19, mestinya sama saja, tetapi yang disalahkan adalah kumpulan massa dalam pilkada. Kerumunan yang di pasar dianggap ok saja, tak masalah,” tukas Jeirry.

Terkait maraknya kerumunan massa pada tahap pendaftaran tanggal 4-6 September lalu, Jeirry melihat ada ketidakberesan dari penyelenggara pilkada. Ketakberdayaan terhadap pandemi Covid-19 seolah dijadikan tameng untuk membenarkan kinerja penyelenggara yang tidak becus.

Jeirry meminta penyelenggara tak boleh pasrah dan membiarkan seolah memang sudah begitu keadaannya pilkada dalam suasana pandemi Covid-19. Dikatakan, penyelenggara tidak boleh merasa bahwa karena Pandemi Covid-19 maka tak punya kuasa apa-apa untuk mengatasinya. Tanpa berupaya serius memikirkan bagaimana agar tahapan tidak menjadi klaster penularan Covid-19.

Dalam rangka pilkada dimasa Covid-19, lanjut Jeirry, penyelenggara mesti menyesuaikan hal-hal dalam tahapan yang berpotensi menjadi media penularan Covid-19. Mekanisme teknis dalam setiap tahapan harus disederhanakan. Tak boleh persis sama dengan pada masa normal. Jika ada hal yang bisa menjadi media penularan, maka itu bisa saja ditiadakan.

“Itu bagian dari resiko yang harus diambil demi kebaikan dan keselamatan bersama. Tak boleh takut untuk melakukan hal itu. Misalnya, dalam tahapan penetapan calon nanti atau kampanye. Pengerahan massa harus dilarang dan jika terjadi harus ditindak dengan tegas. Berikan sanksi sesuai dengan regulasi yang ada,” tutur Jeirry.

Jeirry mempertanyakan jika memang harus ditunda, kapan waktu ideal bagi pelaksanaan pilkada? Pasalnya tidak ada yang tahu kapan Covid-19 akan berakhir.

“Bisa satu, dua atau bahkan 5 tahun lagi. Apakah kita harus menunggu selama itu dalam ketidakpastian? Karena tidak ada yang bisa memberikan kepastian, maka bukankah lebih baik kita lanjutkan dengan penerapan protokol kesehatan Covid-19 yang lebih ketat dan penerapan sanksi yang lebih tegas?,” demikian Jeirry.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Jokowi Instruksikan Percepat Penyelesaian Pelabuhan Patimban

Percepatan pembangunan Pelabuhan Patimban juga harus memperhatikan dampak sosial bagi nelayan dan masyarakat.

POLITIK | 22 September 2020

Paksakan Pilkada di Tengah Pandemi, Partisipasi Pemilih Turun

Pilkada di tengah pandemi apalagi dengan positivity rate yang tinggi bisa berdampak pada apatisme dan keengganan masyarakat dalam memilih

POLITIK | 21 September 2020

Komisi III DPR Harap Kinerja Penegakan Hukum Meningkat

Komisi III DPR menyetujui penambahan anggaran untuk Kejaksaan Agung (Kejagung), Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

POLITIK | 21 September 2020

Bahas Aturan Kampanye, Mendagri Undang Sekjen Parpol

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan akan mengundang para sekjen partai politik (parpol) untuk membicarakan kampanye pilkada

POLITIK | 21 September 2020

Perubahan Sistem Demokrasi Lahirkan Konflik

Potensi konflik pemilihan umum, termasuk dalam pilkada serentak 2020, ternyata bersumber dari perubahan sistem demokrasi Indonesia

POLITIK | 21 September 2020

Bawaslu Buka Data Pengawas Pemilu yang Positif Covid-19

Jajaran pengawas pemilu yang terkonfirmasi positif Covid-19 lumayan banyak.

POLITIK | 21 September 2020

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember Mendatang

Pilkada serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.

POLITIK | 21 September 2020

KPU Siap Revisi PKPU Soal Kampanye Virtual

KPU harus meminta persetujuan semua stakeholder, dalam hal ini Pemerintah, Bawaslu, dan DPR.

POLITIK | 21 September 2020

Wakil Ketua DPR Dukung Perppu Pilkada

Perppu tersebut diharapkan dapat mengatur sanksi tegas bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam tahapan Pilkada.

POLITIK | 21 September 2020

Mendagri Sarankan KPU Revisi PKPU

Mendagri merekomendasikan semua kegiatan kampanye Pilkada 2020 dilaksanakan secara daring.

POLITIK | 21 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS