Bahas Aturan Kampanye, Mendagri Undang Sekjen Parpol
INDEX

BISNIS-27 537.873 (-1.54)   |   COMPOSITE 6307.13 (-48.56)   |   DBX 1215.21 (-5.42)   |   I-GRADE 185.638 (-0.44)   |   IDX30 533.814 (-2.1)   |   IDX80 142.76 (-0.73)   |   IDXBUMN20 425.411 (-4.99)   |   IDXESGL 147.067 (-0.47)   |   IDXG30 144.927 (0.21)   |   IDXHIDIV20 469.552 (-2.43)   |   IDXQ30 151.508 (0.19)   |   IDXSMC-COM 286.952 (-2.83)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (-1.26)   |   IDXV30 144.532 (-2.19)   |   INFOBANK15 1076.36 (2.19)   |   Investor33 457.615 (-2.19)   |   ISSI 184.91 (-1.68)   |   JII 650.972 (-4.67)   |   JII70 227.363 (-1.7)   |   KOMPAS100 1270.4 (-8.29)   |   LQ45 991.58 (-3.63)   |   MBX 1739.82 (-14.27)   |   MNC36 337.819 (-1.76)   |   PEFINDO25 325.262 (6.76)   |   SMInfra18 322.474 (-5.58)   |   SRI-KEHATI 391.563 (-2.01)   |  

Bahas Aturan Kampanye, Mendagri Undang Sekjen Parpol

Senin, 21 September 2020 | 17:26 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / WM

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan mengundang para sekretaris jenderal (sekjen) partai politik (parpol) untuk membicarakan usulan perubahan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), khususnya mengenai kampanye Pilkada 2020 demi mencegah penyebaran Covid-19.

Menurut Tito, pemerintah tak bisa berjalan sendiri menjalani pilkada di tengah pandemi Covid-19. Namun, perlu bergandengan tangan dengan seluruh pihak. Terutama parpol, yang menjadi intitusi politik pengusung para calon kepala daerah.

"Hal ini agar bisa mendapatkan kesepahaman mengenai revisi PKPU Pilkada 2020. Maka besok mengundang para sekjen," kata Tito dalam paparannya, di ruang rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Senin (21/9/2020).

Baginya, pertemuan ini sekaligus sosialisasi rencana peraturan itu. Maka sekjen partai bisa memberikan isntruksi kepada pengurusnya di daerah untuk mengikuti ketentuan ini.

Selain itu, merespons maraknya pelanggaran saat pendaftaran 4-6 September lalu, Tito mengatakan pihaknya juga sudah menggelar rapat koordinasi di daerah. Langkah itu, juga sudah dilaporkan kepada Menko Polhukam.

Tito juga mengkritisi cara KPU menyosialisasikan pilkada yang masih dengan cara-cara lama, tidak menyesuaikan dengan pandemi Covid-19. Padahal, menurut Tito, hal itu bisa menjadi peluang, para paslon bisa membantu pemerintah memenuhi alat alat pencegah Covid-19.

Dia mencontohkan, KPU bisa saja memanfaatkan momen kampanye pilkada yang membantu pencegahan penularan covid-19.

"Kami sarankan masker dengan nomor urut pasangan calon bukan hanya boleh, tapi diwajibkan. Begitupun hand sanitizer dengan nama paslon, nomor urut. Nah, ini otomatis akan terjadi pembagian masif alat-alat proteksi ini. Ini akan sangat menolong pemerintah dan semua upaya-upaya kita mengendalikan penularan," kata Tito.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Perubahan Sistem Demokrasi Lahirkan Konflik

Potensi konflik pemilihan umum, termasuk dalam pilkada serentak 2020, ternyata bersumber dari perubahan sistem demokrasi Indonesia

POLITIK | 21 September 2020

Bawaslu Buka Data Pengawas Pemilu yang Positif Covid-19

Jajaran pengawas pemilu yang terkonfirmasi positif Covid-19 lumayan banyak.

POLITIK | 21 September 2020

Pilkada Tetap Digelar 9 Desember Mendatang

Pilkada serentak 2020 tetap digelar pada 9 Desember 2020 dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19.

POLITIK | 21 September 2020

KPU Siap Revisi PKPU Soal Kampanye Virtual

KPU harus meminta persetujuan semua stakeholder, dalam hal ini Pemerintah, Bawaslu, dan DPR.

POLITIK | 21 September 2020

Wakil Ketua DPR Dukung Perppu Pilkada

Perppu tersebut diharapkan dapat mengatur sanksi tegas bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam tahapan Pilkada.

POLITIK | 21 September 2020

Mendagri Sarankan KPU Revisi PKPU

Mendagri merekomendasikan semua kegiatan kampanye Pilkada 2020 dilaksanakan secara daring.

POLITIK | 21 September 2020

Istana Sebut Presiden Masih Pertimbangkan Tunda Pilkada Serentak

Penerbitan Peraturan Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) Penyempurnaan Pilkada juga masih dalam pertimbangan diperlukan atau tidak.

POLITIK | 21 September 2020

Perludem Sarankan Pilkada di Semua Wilayah Ditunda

Perludem menyarankan penundaan pilkada di seluruh wilayah sampai jumlah kasus positif Covid-19 melandai atau berkurang signifikan.

POLITIK | 21 September 2020

KPU: Paslon Boleh Miliki 30 Akun di Medsos

Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi mengemukakan setiap pasangan calon (paslon) yang maju pada Pilkada Serentak 2020 hanya boleh memiliki 30 akun resmi di medsos

POLITIK | 21 September 2020

Cegah Kerumunan Pilkada, Mendagri Sebut Bisa lewat Perppu atau Revisi PKPU

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan, pemerintah sedang menyiapkan dua opsi untuk mengatasi kerumunan massa di tahapan pilkada

POLITIK | 20 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS