Wakil Ketua DPR Dukung Perppu Pilkada
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Wakil Ketua DPR Dukung Perppu Pilkada

Senin, 21 September 2020 | 19:03 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mendukung rencana pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada). Perppu tersebut diharapkan dapat mengatur sanksi tegas bagi calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dalam setiap tahapan Pilkada.

“Perppu ini guna menerapkan sanksi tegas kepada para calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan, sehingga dapat menyelamatkan masyarakat. Jangan sampai Pilkada Serentak menjadi klaster penyebaran Covid-19. Keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hal yang utama,” kata Azis, di Jakarta, Senin (21/9/2020).

Azis juga berharap agar perppu mengatur secara lebih spesifik mengenai teknis penyelenggaraan pilkada di masa pandemi, termasuk sanksi bagi yang melanggar. Azis kembali memastikan DPR mendukung penuh apabila pemerintah menerbitkan perppu. “DPR akan sepenuhnya mendukung Perppu sebagai prioritas dalam meningkatkan kedisiplinan terkait tahapan Pilkada Serentak,” ucapnya.

Azis menambahkan kesuksesan Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 akan terjadi apabila semua pihak mematuhi aturan, dan memiliki kesadaran individu maupun berkelompok.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Mendagri Sarankan KPU Revisi PKPU

Mendagri merekomendasikan semua kegiatan kampanye Pilkada 2020 dilaksanakan secara daring.

POLITIK | 21 September 2020

Istana Sebut Presiden Masih Pertimbangkan Tunda Pilkada Serentak

Penerbitan Peraturan Pengganti Perundang-Undangan (Perppu) Penyempurnaan Pilkada juga masih dalam pertimbangan diperlukan atau tidak.

POLITIK | 21 September 2020

Perludem Sarankan Pilkada di Semua Wilayah Ditunda

Perludem menyarankan penundaan pilkada di seluruh wilayah sampai jumlah kasus positif Covid-19 melandai atau berkurang signifikan.

POLITIK | 21 September 2020

KPU: Paslon Boleh Miliki 30 Akun di Medsos

Komisioner KPU I Dewa Raka Sandi mengemukakan setiap pasangan calon (paslon) yang maju pada Pilkada Serentak 2020 hanya boleh memiliki 30 akun resmi di medsos

POLITIK | 21 September 2020

Cegah Kerumunan Pilkada, Mendagri Sebut Bisa lewat Perppu atau Revisi PKPU

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengemukakan, pemerintah sedang menyiapkan dua opsi untuk mengatasi kerumunan massa di tahapan pilkada

POLITIK | 20 September 2020

Petahana Tidak Komitmen Tangani Covid-19, Mendagri: Jangan Dipilih

Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) Serentak 2020 menjadi momentum agar daerah bergerak dalam penanganan pandemi Covid-19.

POLITIK | 20 September 2020

PDI Perjuangan Sebut Pilkada Harus Dilakukan

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, Pilkada Serentak 2020 harus diselenggarakan pada tahun ini

POLITIK | 20 September 2020

Perppu Pilkada Jilid II Besok Terbit, Calon Bisa Didiskualifikasi?

Perppu Pilkada Jilid II diperkirakan akan terbit Senin (21/9/2020) dan diperkirakan akan memuat sanksi diskualifikasi jika calon melanggar protokol kesehatan.

POLITIK | 20 September 2020

PBNU Minta Penyelenggaraan Pilkada Ditunda

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj berharap agar anggaran pilkada bisa direalokasi untuk penanganan wabah Covid-19 bagi masyarakat.

POLITIK | 20 September 2020

KPK: Satu Orang Calon Kepala Daerah Belum Serahkan LHKPN

Sebanyak 1.485 bakal calon kepala daerah (Bacakada) telah melaporkan LHKPN kepada KPK.

POLITIK | 20 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS