Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Soal Lelang Jabatan Sekjen DPD RI, Intsiawati Ayu: Kembalikan ke Mekanisme UU

Sabtu, 19 September 2020 | 22:36 WIB
Oleh : Jeis Montesori / JEM

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Dewan Perakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Intsiawati Ayu meminta proses lelang jabatan sekretaris jenderal (Sekjen) DPD RI dikembalikan pada mekanisme yang sudah tertuang dengan jelas dan runtut di dalam Undang- Undang (UU), Peraturan, dan Tata Tertib DPD RI yang ada, sehingga tidak menimbulkan persoalan besar di kemudian hari.

“Pergantian sekjen DPD RI sifatnya sudah tetap, itu bagian dari kalender dan rotasi jabatan yang harus dijalankan. Semua itu demi pemenuhan kinerja yang baik. Nah, awal dari kebaikan kita bersama itu harus diawali juga dengan hal-hal yang baik, karnanya yang formal yakni UU, Peraturan , dan Tatib harus dipenuhi,” ujar Intsiawati , Sabtu (19/9/2020) ketika dimintai tanggapannya ihwal lelang jabatan sekjen DPD tersebut.

Dia menjelaskan, proses lelang jabatan aekjen DPD RI itu harus sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah terakhir melalui UU Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3) dan Peraturan DPD RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib (Tatib).

Menjawab pertanyaan, bagaimana jika UU, Peraturan dana Tatib DPD tidak dijalankan dalam pelaksanaan lelang jabatan sekjen DPD itu, Intsiawati mengaku tidak tepat menjawab pertanyaan seperti itu.

“Yang tepat menjawab dan wajib menjalankannya adalah ketua, pimpinan DPD, serta sekjen sendiri . Mengapa sekjen? Dalam suatu bangunan penyelenggaraan adminsitrasi, komandannya adalah sekjen,” katanya.

Dalam konteks posisi dan mekanisme pemilihan sekjen, Intsiawati menjelaskan, sebagaimana Pasal 414 ayat (1) UU MD3, Sekretariat Jenderal MPR, Sekretariat Jenderal DPR, dan Sekretariat Jenderal DPD RI, masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris Jenderal yang diusulkan oleh pimpinan lembaga masing-masing sebanyak tiga orang kepada Presiden.

Selanjutnya, papar Intsiawati, sebagaimana Pasal 317 Tatib DPD RI mengatur bahwa usul pengangkatan sekretaris jenderal DPD RI diajukan setelah uji kepatutan dan kelayakan oleh tim seleksi yang dibentuk pimpinan DPD RI. Tim Seleksi tersebut terdiri dari unsur internal dan eksternal, dimana unsur internal terdiri dari anggota DPD RI perwakilan komite, Panitia Perancang Undang-undang (PPUU) dan Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT)

Menurutnya, Panitia Seleksi Sekretaris Jenderal yang dibentuk saat ini tidak berkonsultasi kepada Pimpinan DPD RI dan tidak mempunyai unsur anggota DPD RI sebagaimana ketentuan Tatib DPD RI. Tentunya hal ini sangat disayangkan karena DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah harus menjaga marwah lembaga dalam semua hal, termasuk dari lelang jabatan Sekretaris Jenderal DPD RI ini

Menjawab pertanyaan apa akibatnya bila mekanisme yang sudah jelas dan runtut dalam UU, Peraturan dan Tatib tidak dijalanlan? Intsiawati mengatakan, pasti berimplikasi pada hak dan kewajiban anggota DPD. “Yang mempunyai hak akan mempertanyakan haknya dan tentunya kewajiban anggota tidak bisa dilaksanakan. Jadi, soal lelang jabatan Sekjen DPD ini sebaiknya dikembalikan pada mekanisme yang benar yang sudah saya jelaskan di atas,” ujarnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pondok Pesantren Harus Tanamkan Empat Pilar Kembangsaan

Pondok pesantren harus tanamkan nilai-nilai kebangsaan yang berdasarkan Pancasila.

NASIONAL | 19 September 2020

KPU: Konser dan Kampanye Bisa Saja Diatur Daring

Konser musik serta kampanye pengerahan massa dibuat dalam jaringan (daring).

POLITIK | 18 September 2020

Bawaslu: Pilkada Tanpa Pengumpulan Massa Dimungkinkan

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020 bisa saja dilakukan tanpa pengerahan massa.

POLITIK | 18 September 2020

Waketum Hanura: Demi Keselamatan Rakyat, Tunda Pilkada Serentak 2020

Djafar Badjeber menyarankan penetapan kepala daerah tetap dilaksanakan sesuai jadwal, namun pelaksanaannya ditunda ke 17 Maret 2021.

POLITIK | 18 September 2020

Pilkada Berpotensi Munculkan Bom Waktu Penularan Covid-19

Pelaksanaan pilkada di tengah pandemi Covid-19 yang terus meningkat diyakini akan menjadi bom waktu yang sangat berbahaya bagi masyarakat.

POLITIK | 16 September 2020

Tegakkan Sanksi Diskualifikasi bagi Paslon Pelanggar Protokol Kesehatan

Penyelenggara Pemilu diminta memberikan sanksi tegas kepada para pasangan calon (paslon) yang maju pada Pilkada 2020 yang melanggar protokol kesehatan.

POLITIK | 16 September 2020

Wakil Ketua DPR Sarankan Kampanye dengan Konser Musik Dihindarkan

Sufmi Dasco Ahmad menyarankan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar tidak memperbolehkan konser musik sebagai ajang kampanye Pilkada Serentak 2020.

POLITIK | 16 September 2020

Jokowi Ucapkan Belasungkawa atas Wafatnya Sekda DKI

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan rasa belasungkawa dan duka mendalam atas wafatnya Sekda DKI Saefullah akibat Covid-19.

POLITIK | 16 September 2020

Jokowi Percaya pada Kemampuan Eksekusi Luhut

Presiden Jokowi memilih Luhut B Pandjaitan untuk menyelesaikan kasus Covid-19 di sembilan provinsi karena kemampuan eksekusinya.

POLITIK | 16 September 2020

Ini Komitmen PDIP Menangkan 184 Calon Kepala Daerah Nonkader

PDIP juga mendorong para cakada, ketika terpilih nanti, mendorong kebijakan berbasis riset, serta mendorong pendidikan demi menguasai ilmu-ilmu dasar.

POLITIK | 16 September 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS