Jakarta, Beritasatu.com – Anggota Komisi II DPR Johan Budi Sapto Pribowo menilai komunikasi pemerintah terkait wabah Covid-19 masih lemah. Lemahnya komunikasi itu tidak hanya terjadi di tingkat pusat. tetapi juga untuk pemerintah daerah (Pemda).
“Sampai hari ini, belum ada perpaduan yang baku bagaimana atasi Covid ini. Dampak dari wabah ini harus dikelola melalui komunikasi publik pemerintah,” kata Johan dalam diskusi virtual bertema "Komunikasi Publik Dalam Penanggulangan Covid-19 di Era New Normal yang digelar di Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Ia menjelaskan komunikasi publik sangat vital terutama dalam masa krisis seperti sekarang. Dalam kondisi seperti sekarang, masyarakat harus tahu semua hal terkait informasi penanganan Covid-19. Tidak boleh ada ruang kosong yang diisi oleh berita bohong atau hoaks.
“Seperti terjadi kemarin orang bisa sampaikan bahwa menemukan obat Covid itu,” ujar Johan.
Mantan Juru Bicara (Jubir) Presiden ini memberi contoh komunikasi yang belum sepenuhnya diterima masyarakat. Pada bulan April lalu, dia mengunjungi daerah puncak gunung di Ponorogo, Jawa Timur. Masyarakat di daerah tersebut sama sekali belum mengetahui adanya wabah Covid-19. Padahal sudah berjalan dua bulan penyebaran.
“Ini sama sekali tidak terinformasi. Tidak ada info sampe ke mereka. Padahal itu bulan April ya. Artinya apa, artinya itu ada informasi yang belum sampai ke level di grassroot (akar rumput, Red),” tutur Johan yang juga mantan Juru Bicara KPK ini.
Dia juga mengkritisi kesimpangsiuran informasi, terutama pada awal-awal kemunculan wabah ini. Antara informasi yang disampaikan Jubir Pemerintah berbeda dengan data yang diungkap oleh seorang gubernur. Akibatnya menimbulkan kegaduhan dan kebingungan dalam masyarakat.
“Kita masih ingat ketika pengumumana yang disampaikan Jubir itu agak beda dengan yang disampaikan oleh salah satu gubernur. Kemudian memicu pro dan kontra dikaitkan dengan kepercayaan publik atas sumber informasi,” tegas Johan.
Dia berharap ke depan, komunikasi publik bisa lebih baik. Koordinasi dan sinergi harus ditingkatkan lagi antara pemerintah pusat dan Pemda. Informasi cukup disampaikan oleh satu leader yaitu Jubir Pemerintah.
Sumber: BeritaSatu.com