DPR Akan Gelar Rapim Bahas Djoko Tjandra
INDEX

BISNIS-27 537.873 (-1.54)   |   COMPOSITE 6307.13 (-48.56)   |   DBX 1215.21 (-5.42)   |   I-GRADE 185.638 (-0.44)   |   IDX30 533.814 (-2.1)   |   IDX80 142.76 (-0.73)   |   IDXBUMN20 425.411 (-4.99)   |   IDXESGL 147.067 (-0.47)   |   IDXG30 144.927 (0.21)   |   IDXHIDIV20 469.552 (-2.43)   |   IDXQ30 151.508 (0.19)   |   IDXSMC-COM 286.952 (-2.83)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (-1.26)   |   IDXV30 144.532 (-2.19)   |   INFOBANK15 1076.36 (2.19)   |   Investor33 457.615 (-2.19)   |   ISSI 184.91 (-1.68)   |   JII 650.972 (-4.67)   |   JII70 227.363 (-1.7)   |   KOMPAS100 1270.4 (-8.29)   |   LQ45 991.58 (-3.63)   |   MBX 1739.82 (-14.27)   |   MNC36 337.819 (-1.76)   |   PEFINDO25 325.262 (6.76)   |   SMInfra18 322.474 (-5.58)   |   SRI-KEHATI 391.563 (-2.01)   |  

DPR Akan Gelar Rapim Bahas Djoko Tjandra

Selasa, 28 Juli 2020 | 13:35 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pimpinan DPR RI akan segera menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas penyelesaian polemik antara Komisi III DPR dengan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyangkut usulan rapat membahas kasus Djoko Tjandra yang dilaksanakan di tengah masa reses.

"Kami sudah melakukan koordinasi dengan pimpinan DPR maupun pimpinan Komisi III, dan ini kita akan bahas di rapim," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Selasa (28/7/2020).

Diakui oleh Dasco, hingga saat ini dirinya sama sekali belum mengetahui apa jalan tengah yang akan diambil oleh kedua belah pihak untuk menyelesaikan konflik yang ada. Politikus Gerindra itu berharap semua pihak bisa menunggu pelaksanaan rapim dimaksud.

"Kita akan bahas di rapim dalam waktu dekat," imbuhnya.

Kasus kaburnya Djoko Tjandra merembet kemana-mana termasuk berdampak ke DPR. Terbaru, pimpinan DPR berkonflik dengan pimpinan Komisi III yang membidangi hukum. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, beberapa hari lalu membuat pernyataan yang mengejutkan karena dipicu informasi bagaimana Djoko mampu melibatkan oknum dari berbagai lembaga demi menjamin dirinya aman keluar masuk Indonesia.

"Kan ada yang bilang surat dari Kejaksaan, ada yang bilang surat dari Kepolisian. Sakti sekali Djoko Tjandra bisa dapat surat jalan dari mana-mana. Jangan-jangan nanti ada surat jalan dari DPR juga," kata Dasco.

Ketua Komisi III DPR Herman Herry mengatakan permintaan Komisi itu melaksanakan sebuah rapat gabungan dengan aparat penegakan hukum menyangkut informasi soal kaburnya Djoko Tjandra tak diberi izin oleh Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin. Sementara Azis sendiri menyatakan dirinya hanya menjalankan aturan Tata Tertib (Tatib) DPR. Sebab berdasarkan aturan dan rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, rapat dengar pendapat pengawasan oleh komisi pada masa reses memang dilarang.

Hal ini kemudian berbuntut pelaporan Azis Syamsuddin ke Mahkamah Kehormatan Dewan oleh Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI). Azis diduga melanggar kode etik karena tidak memberi izin rapat itu. "Demi kepentingan rakyat dan demi kepentingan lembaga, DPR semestinya mengizinkan rapat. Dengan tidak mengizinkan inilah menurut saya ada kepentingan lain," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Presiden Jokowi: Indonesia Butuh Kerja Cepat Pulihkan Ekonomi

Jokowi menegaskan bahwa membutuhkan kerja cepat untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi yang terpuruk akibat pandemi virus corona.

POLITIK | 28 Juli 2020

Peristiwa “Kudatuli” Disebut Membunuh Demokrasi

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menegaskan kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli telah membunuh demokrasi.

POLITIK | 28 Juli 2020

Tak Sekadar Tabur Bunga, PDIP Desak Ungkap Dalang "Kudatuli"

PDI Perjuangan meminta dalang kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli dapat diungkap.

POLITIK | 28 Juli 2020

Kemdagri: Pilkada Serentak Gerakkan Perekonomian Daerah

Kemdagri menegaskan, semua daerah penyelenggara Pilkada menyatakan kesiapan.

POLITIK | 27 Juli 2020

Revisi UU Pemilu Dinilai Belum Sentuh Masalah Keadilan Pemilu

Masalah keadilan pemilu menjadi salah satu isu penting yang harus dibahas.

POLITIK | 27 Juli 2020

Kudatuli, Gus Dur dan Megawati Jadi Simbol Lawan Orde Baru

Peristiwa 27 Juli menjadi bagian dari kristalisasi perlawanan rakyat di berbagai daerah terhadap rezim otoriter Orde Baru.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Peristiwa 27 Juli 1996, Petrus Hariyanto: Munir Sudah Sampaikan PDI Akan Diserang

Orba sudah sejak awal berusaha mengkambinghitamkan warga sipil yang beraktivitas di Partai Rakyat Demokratik sebagai dalang penyerangan kantor PDI.

POLITIK | 27 Juli 2020

Perludem: Peradilan Pemilu Belum Beri Efek Jera

Penerapan peradilan pemilu tak memberi efek jera. Peserta pemilu lebih banyak takut sanksi administatif daripada mendapatkan hukuman peradilan pemilu.

POLITIK | 27 Juli 2020

Pimpinan DPR Cari Solusi Polemik Azis Syamsuddin vs Komisi III soal Kaburnya Djoko Tjandra

Pimpinan DPR akan segera melaksanakan rapat koordinasi dengan Komisi III menyangkut polemik penolakan rencana rapat dilaksanakan di masa reses.

POLITIK | 27 Juli 2020

Pembatalan SK Presiden Atas Pemberhentian Evi Novida Otomatis Batalkan Putusan DKPP

Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Eddy OS Hiariej menilai, putusan PTUN atas Evi Novida Ginting otomatis membatalkan putusan DKPP

POLITIK | 26 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS