Logo BeritaSatu
Breaking News
INDEX
Breaking News

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Tak Sekadar Tabur Bunga, PDIP Desak Ungkap Dalang "Kudatuli"

Selasa, 28 Juli 2020 | 06:01 WIB
Oleh : Markus Junianto Sihaloho / CAR

Jakarta, Beritasatu.com - PDI Perjuangan (PDIP) meminta dalang kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli dapat diungkap oleh Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Mannusia (HAM). Tabur bunga di bekas Kantor PDI yang sekarang menjadi PDIP, Jakarta, setiap tahunnya tidak efektif untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Komnas HAM diharapkan punya keberanian untuk mengungkap persoalan ini. Tak cukup tabur bunga tiap tahun yang tak efektif untuk menyelesaikan kasus ini,” tegas politikus PDIP Dwi Ria Latifah dalam diskusi virtual Forum Jas Merah bertema 'Huru-Hara di Penghujung Orba: Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996', di Jakarta, Senin (27/7/2020).

Menurutnya, Kudatuli bukan semata-mata peristiwa hukum, tetapi juga politik. Dia menyatakan PDIP pernah meminta penuntasan penyerangan Kantor PDI yang berujung kericuhan di sejumlah wilayah Ibu Kota. Namun, dia menambahkan aktor intelektual dan pelaku tidak tersentuh. “Perlu keberanian politik,” katanya.

Sementara itu, sejarawan Asvi Warman Adam yang turut menjadi pembicara mengungkap sebenarnya sejak 2 Oktober 1965, Orba sudah sudah melakukan represi. Misalnya pembredelan semua koran, terkecuali koran terkait militer. Tindakan represif itu, menurutnya, berlanjut terus menerus sepanjang 30 tahun.

Terkait Kudatuli, dia menuturkan, pada 1987-1992 terjadi kenaikan suara PDI, karena bergabungnya putra dan putri Soekarno yakni Megawati Soekarnoputri dan Guruh Soekarnoputra. “Ini jelas mengkhawatirkan rezim berkuasa,” ujarnya.

Dia mengatakan aspek internasional juga melingkupi peristiwa Kudatuli. Sebab pada 23-25 Juli 1996, Menteri Luar (menlu) Negeri Amerika Serikat (AS) Warren Christopher datang ke Indonesia untuk menghadiri pertemuan para menlu. Christopher sempat bertemu dengan Komnas HAM dan Menlu Rusia Primakov.

Asvi menjelaskan berdasrkan penuturan Taufiq Kiemas, sebenarnya pada 28 Juli 1996, Christopher akan bertemu dengan Megawati. “Rezim Orba tak ingin terjadi pertemuan antara Megawati dengan Menlu AS yang memberi perhatian dengan masalah HAM ke Indonesia dan beberapa negara lain di dunia,” ungkap Asvi.

Di sisi lain, dia menegaskan Kudatuli merupakan awal perlawanan rakyat yang sistematis terhadap Orba. Sebab tekanan keras kepada masyarakat dan partai begitu terasa sesudah Kudatuli. “Kejadian ini juga sekaligus awal kejatuhan Orba di 1998,” imbuhnya.

Diluruskan

Asvi berharap narasi sejarah mengenai Kudatuli dapat diluruskan, karena masih berbau kekuasaan versi Orba. Menurutnya, sejak awal media massa sudah semacam dipaksa melayani keinginan Orba. Dia sangat mengkhawatirkan narasi sejarah di buku pelajaran resmi yang menjadi pegangan bagi para guru.

“Sejarah mutakhir 2008, masih menyudutkan PDI atau PDIP, karena yang dituding melakukan kekerasan adalah pendukung Megawati. Misalnya tulisan di dalam buku yang jadi rujukan guru mengajarkan sejarah,” ungkapnya.

Dia mengutip beberapa kalimat dalam buku sejarah. Disebutkan bahwa pada 27 Juli 1996, pendukung Megawati terkonsentrasi di Megaria dan mencoba menembus blokade aparat. Berikutnya, massa membakar sejumlah bangunan seperti Gedung Bank Kesawan dan tempat jual mobil. Lalu, aksi pendukung Megawati yang masih bergerak.

“Saya garis bawahi ada kalimat 'massa membakar apartemen dan'. Tak disebutkan pelakunya. Hanya massa. Namun, kalimat itu di antara kalimat yang menyangkut pendukung megawati. Orang awam akan membaca bahwa yang membakar itu adalah pendukung Megawati. Jadi menurut saya ini harus diluruskan di dalam buku yang jadi pedoman guru mengajarkan sejarah,” tegasnya.

Sementara itu, Aktivis Petrus Hariyanto mengatakan rezim Orba selalu berusaha mengambinghitamkan warga sipil yang beraktivitas di Partai Rakyat Demokratik (PRD) sebagai dalang Kudatuli. Sebelum peristiwa itu pecah, dia sempat ditunjukkan koran yang mengupas deklarasi PRD yang digambarkan sebagai penjelmaan Partai Komunis Indonesia (PKI). Dia juga teringat imbauan dari aktivis HAM, Munir.

“Saya ingat perjumpaan dengan Almarhum Munir, dia mengatakan 'Petrus, ada data dari intelijen bahwa kantor PDI akan diserbu. Kalau perlu jatuh korban. Terus akan diciptakan kerusuhan dan kalian menjadi kambing hitam'. Perkataan Munir jelas dan saya sampaikan ke kawan-kawan, tapi saat itu kita tak tahu kapan akan direbutnya,” ucapnya.

Dia menuturkan pada 27 Juli 1996 dini hari, ada wartawan mendatangi sekretariat PRD. Dia baru menyadari bahwa tak lama lagi bakal ada kejadian luar biasa. Tulisan tangan di kertas kecil-kecil pun disebar ke seluruh aktivis. Isinya menginstruksikan agar semua mundur dan tak mendekat ke Kantor PDI.

“Baru beberapa menit instruksi saya, bis tingkat PPD meledak di depan RSCM. Massa begitu banyak dipukul mundur menuju RS Carolus. Habis mobil meledak, di sepanjang jalan terjadi pembakaran, entah siapa yang memulai. Entah skenario by design, tetapi hanya satu gedung militer terbakar, kebanyakan gedung bank dan dealer,” ungkapnya.



Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Kemdagri: Pilkada Serentak Gerakkan Perekonomian Daerah

Kemdagri menegaskan, semua daerah penyelenggara Pilkada menyatakan kesiapan.

POLITIK | 27 Juli 2020

Revisi UU Pemilu Dinilai Belum Sentuh Masalah Keadilan Pemilu

Masalah keadilan pemilu menjadi salah satu isu penting yang harus dibahas.

POLITIK | 27 Juli 2020

Kudatuli, Gus Dur dan Megawati Jadi Simbol Lawan Orde Baru

Peristiwa 27 Juli menjadi bagian dari kristalisasi perlawanan rakyat di berbagai daerah terhadap rezim otoriter Orde Baru.

NASIONAL | 27 Juli 2020

Peristiwa 27 Juli 1996, Petrus Hariyanto: Munir Sudah Sampaikan PDI Akan Diserang

Orba sudah sejak awal berusaha mengkambinghitamkan warga sipil yang beraktivitas di Partai Rakyat Demokratik sebagai dalang penyerangan kantor PDI.

POLITIK | 27 Juli 2020

Perludem: Peradilan Pemilu Belum Beri Efek Jera

Penerapan peradilan pemilu tak memberi efek jera. Peserta pemilu lebih banyak takut sanksi administatif daripada mendapatkan hukuman peradilan pemilu.

POLITIK | 27 Juli 2020

Pimpinan DPR Cari Solusi Polemik Azis Syamsuddin vs Komisi III soal Kaburnya Djoko Tjandra

Pimpinan DPR akan segera melaksanakan rapat koordinasi dengan Komisi III menyangkut polemik penolakan rencana rapat dilaksanakan di masa reses.

POLITIK | 27 Juli 2020

Pembatalan SK Presiden Atas Pemberhentian Evi Novida Otomatis Batalkan Putusan DKPP

Pakar hukum pidana dari Universitas Gadjah Mada, Eddy OS Hiariej menilai, putusan PTUN atas Evi Novida Ginting otomatis membatalkan putusan DKPP

POLITIK | 26 Juli 2020

Putusan Dibatalkan PTUN, Penyelenggara Pemilu Harus Saling Koreksi

Implikasi dari putusan itu Presiden Jokowi harus melaksanakan amar putusan PTUN, kecuali jika Presiden Jokowi melakukan banding.

POLITIK | 26 Juli 2020

Evi Novida Menang Gugatan, Ini Jawaban DKPP

"Putusan DKPP bersifat final mengikat,” kata Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad.

POLITIK | 26 Juli 2020

Partai Demokrat Sudah Tetapkan 160 Paslon Pilkada

Partai Demokrat (PD) telah menetapkan 160 pasangan calon (paslon) kepala daerah dan wakil kepala daerah.

POLITIK | 26 Juli 2020


TAG POPULER

# PPKM Level 4 Diperpanjang


# Akidi Tio


# Greysia Polii


# Olimpiade Tokyo


# Anthony Ginting



TERKINI

Semen Grobogan Resmi Jadi Pelanggan Listrik Tegangan Tinggi PLN

NASIONAL | 4 jam yang lalu










BeritaSatu Logo
TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Android Icon iOS Icon
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS