Bawaslu Usulkan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Pidana Pemilu
Logo BeritaSatu

Bawaslu Usulkan Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan Pidana Pemilu

Senin, 13 Juli 2020 | 21:23 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan agar jangka waktu penyelesaian tindak pidana pemilu diperpanjang. Alasanya, pemeriksaan perkara pidana pemilu tidak mudah dan membutuhkan waktu panjang untuk memeriksa bukti dan saksi-saksi.

Baca Juga: Kriminalisasi Pemilu Harus Dihentikan

"Batas waktu 14 hari di UU itu menjadi hambatan sangat berat bagi kami. Maka perlu perbaikan kedepan,” kata anggota Bawaslu, Ratna Dewi Petalolo, dalam diskusi virtual bertema 'Penataan Hukum Pidana Pemilu' di Jakarta, Senin (13/7/2020).

Ia menjelaskan proses penyelesaian perkara pidana pemilu hendaknya disamakan dengan waktu perkara pidana pada umumnya. Artinya perkara pidana pemilu bisa 2-3 tahun. Dengan demikian, sekalipun seseorang telah terpilih menjadi anggota legislatif atau eksekutif, proses hukumnya tetap berlanjut sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap (inkrah) dari Mahkamah Agung (MA).

"Kami mendorong disamakan saja seperti proses pidana biasa. Kalau tidak, nanti tidak ada yang bisa terjerat karena dibatasi waktu,” tutur Dewi.

Pernyataan serupa disampaika Komisioner KPU, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. Dia mendukung perpanjangan masa waktu penyelesaian tindak pidana pemilu. Bahkan, dia mengusulkan seseorang yang masih diproses, tidak perlu dilantik terlebih dahulu sebagai pejabat negara. Pelantikan harus menunggu putusan hukum berkekuatan tetap.

Baca Juga: Golkar Klaim Tanpa Mahar di Pilkada 2020

Sementara, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Jakarta, Abdul Fickar Hadjar, melihat penerapan hukum pidana selama ini tidak pernah memberikan efek jera. Tindakan atas pelanggaran yang terjadi hanya diberi hukum peringatan. Akibatnya pelanggaran pidana selama pemilu terus terjadi. "Ini harus menjadi perbaikan kedepan. Hukum tanpa memberikan efek jera akan selalu diulang perbuatannya,” ujar Fickar.

Adapun Pakar Hukum Pidana Pemilu dari Universitas Indonesia (UI), Topo Santoso mengemukakan, aturan yang berlaku selama ini adalah, waktu pendaftaran gugatan setelah pencoblosan selesai hanya diberi waktu 7 hari. Kemudian, diberi waktu 14 hari untuk penyidikan. Lalu, diberi waktu 7 hari lagi sampai keluar putusan di pengadilan tingkat pertama.

"Kalau di total, waktu yang dibutuhkan sampai putuan akhir di tingkat pengadilan terakhir (Mahkamah Agung, Red) hanya 3 bulan. Ini luar biasa cepat. Padahal, pemeriksaan perkara pidana tidak mudah. Harus bolak-balik jika kurang bukti. Bagaimana mungkin bisa proses sebuah tindak pidana hanya butuh waktu 3 bulan sampai tingkat akhir,” jelasnya.

Sama seperti anggota Bawaslu, Ratna Dewi Petalolo, Topo mengusulkan, untuk masalah tindak pidana pemilu, proses masih terus berlanjut sekalipun seseorang sudah menduduki jabatan di parlemen atau eksekutif. Artinya, pemeriksaan perkara pidana pemilu tidak berhenti karena seseorang sudah menjadi anggota DPR atau menjadi pejabat kepala daerah.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Wajar, Penunjukan Prabowo Pimpin Program Lumbung Pangan Nasional

Terkait persoalan siapa yang memimpin, Willy Aditya menganggap wajar jika program tersebut menjadi bagian kerja dari Kementerian Pertahanan.

POLITIK | 13 Juli 2020

Pengamat: Jabatan Tambahan Prabowo untuk Dongkrak Popularitas

Ray Rangkuti melihat pemberian jabatan tambahan kepada Prabowo Subianto dari Presiden Jokowi sebagai bagian dari upaya mendongkrak kembali popularitas Prabowo.

POLITIK | 13 Juli 2020

Partai Emas Resmi Didirikan

Partai Emas berjanji akan menyejahterakan rakyat Indonesia.

POLITIK | 13 Juli 2020

Bawaslu: Kriminalisasi Pemilu Harus Dihentikan

Pelanggaran dalam Pemilu atau Pilkada hendaknya tidak semua dibawa ke hukum pidana pemilu.

POLITIK | 13 Juli 2020

10 Kelompok Tani Hutan NTT Dapat Bantuan Rp 500 Juta

Politisi PDI-P, bekerja sama dengan KLHK membantu 10 kelompok tani hutan di daerah pemilihannya, NTT. Masing-masing kelompok tani mendapat bantuan Rp 50 juta.

POLITIK | 13 Juli 2020

Masih Ada Menteri Bekerja di Bawah Ekspektasi Presiden

Jika masih ada menteri yang bekerja biasa-biasa saja, maka Jokowi memang akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

POLITIK | 12 Juli 2020

Golkar Klaim Tanpa Mahar di Pilkada 2020

Setiap bakal calon kepala daerah di Pilkada 2020 ditetapkan berdasarkan hasil survei oleh lembaga independen.

POLITIK | 12 Juli 2020

Airlangga: Menangkan Pilkada untuk Sukses Pileg 2024

Menurut Airlangga, kesuksesan di Pilkada akan membantu kemenangan pada Pileg 2024.

POLITIK | 12 Juli 2020

KPU Pastikan Petugas PPS Terpapar Covid-19 Akan Diganti

Pekerjaan yang ditinggalkan akan dialihkan kepada petugas lain.

POLITIK | 12 Juli 2020

RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Sebagai Ideologi dan Identitas Indonesia

Pengaturan PIP ke dalam Undang-undang dinilai menemukan urgensinya di masa sekarang.

NASIONAL | 12 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS