Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 477 (-5)   |   COMPOSITE 5975 (-53)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1411 (-16)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 166 (-1)   |   IDX30 471 (-4)   |   IDX80 128 (-1)   |   IDXBASIC 1248 (-11)   |   IDXBUMN20 358 (-2)   |   IDXCYCLIC 736 (-3)   |   IDXENERGY 747 (1)   |   IDXESGL 129 (-1)   |   IDXFINANCE 1325 (-12)   |   IDXG30 135 (-1)   |   IDXHEALTH 1296 (-14)   |   IDXHIDIV20 416 (-3)   |   IDXINDUST 956 (-21)   |   IDXINFRA 871 (-0)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 740 (-6)   |   IDXPROPERT 877 (-12)   |   IDXQ30 135 (-1)   |   IDXSMC-COM 282 (-1)   |   IDXSMC-LIQ 337 (-1)   |   IDXTECHNO 3348 (-40)   |   IDXTRANS 1056 (-1)   |   IDXV30 127 (-1)   |   INFOBANK15 952 (-11)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 406 (-3)   |   ISSI 176 (-1)   |   JII 577 (-4)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1130 (-11)   |   LQ45 888 (-8)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1590 (-13)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 301 (-2)   |   PEFINDO25 297 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (-1)   |   SRI-KEHATI 340 (-3)   |   TRADE 872 (0)   |  

Bawaslu: Kriminalisasi Pemilu Harus Dihentikan

Senin, 13 Juli 2020 | 20:03 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ratna Dewi Petalolo mengemukakan, aturan-aturan yang melahirkan kriminalisasi terhadap pelaksanaan Pemilu atau Pilkada yang ada selama ini harus dihentikan. Pelanggaran dalam Pemilu atau Pilkada hendaknya tidak semua dibawa ke hukum pidana pemilu tetapi diletakan dalam hukum administratif.

Baca Juga: 98 Daerah Telah Cairkan Dana Pilkada

"Harus ada dekriminalisasi penyelenggaraan pemilu. Harus lebih banyak membuat aturan dalam terkait pelanggaran administrasi,” kata Dewi dalam diskusi virtual bertema Penataan Hukum Pidana Pemilu di Jakarta, Senin (13/7/2020).

Dewi menyebutkan, aturan pidana pemilu yang dari pemilu ke pemilu terus bertambah. Pada pemilu tahun 1955, ada 14 pasal yang mengatur pidana pemilu. Pada pemilu 2004, naik menjadi 26 pasal. Pada pemilu 2009, naik lagi menjadi 54 pasal. Adapun pada pemilu 2019, naik menjadi 77 pasal. Anehnya, dari 77 pasal pidana pada pemilu 2019, hanya 18 pasal yang bisa digunakan hingga sampai pada putusan inkrah atau tetap. Sementara yang lain menjadi pasal mati yang tidak bisa digunakan.

"Ini kan over kriminalisasi dalam pemilu. Kami tidak menemukan rasionalitas kenapa muncul begitu banyak pasal pidana sehingga melahirkan pemilu terlalu dikriminalisasi,” ujar Dewi.

Baca Juga: KPU Usulkan Tata Ulang Hukum Pidana Pemilu

Dari pasal-pasal yang ada, banyak juga yang multitafsir. Akibatnya tidak bisa diterapkan karena menimbulkan penolakan dan perdebatan.

"Dalam UU Nomor 7 Tahun 2107 tentang Pemilu, masih lebih banyak mengatur soal pidana. Kalau dari kami mengharapkan lebih baik masuk dalam pengaturan administratif. Kedepan, kami harapkan yang over kriminalisasi itu menjadi hukum administrasi saja. Misalnya berupa mendiskualifikasi calon atau pasangan calon jika terbukti melanggar,” jelasnya.

Dewi juga mengusulkan pidana pemilu dilepaskan dari Bawaslu dan diserahkan ke Polri. Namun yang dilepas hanya kasus-kasus kejahatan yang terkait langsung dengan keterpilihan anggota legislatif atau kepala daerah seperti politik uang, perubahan suara, pemalsuan dokumen, dan berbagai kejahatan lainnya.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

10 Kelompok Tani Hutan NTT Dapat Bantuan Rp 500 Juta

Politisi PDI-P, bekerja sama dengan KLHK membantu 10 kelompok tani hutan di daerah pemilihannya, NTT. Masing-masing kelompok tani mendapat bantuan Rp 50 juta.

POLITIK | 13 Juli 2020

Masih Ada Menteri Bekerja di Bawah Ekspektasi Presiden

Jika masih ada menteri yang bekerja biasa-biasa saja, maka Jokowi memang akan melakukan perombakan atau reshuffle kabinet.

POLITIK | 12 Juli 2020

Golkar Klaim Tanpa Mahar di Pilkada 2020

Setiap bakal calon kepala daerah di Pilkada 2020 ditetapkan berdasarkan hasil survei oleh lembaga independen.

POLITIK | 12 Juli 2020

Airlangga: Menangkan Pilkada untuk Sukses Pileg 2024

Menurut Airlangga, kesuksesan di Pilkada akan membantu kemenangan pada Pileg 2024.

POLITIK | 12 Juli 2020

KPU Pastikan Petugas PPS Terpapar Covid-19 Akan Diganti

Pekerjaan yang ditinggalkan akan dialihkan kepada petugas lain.

POLITIK | 12 Juli 2020

RUU PIP Jaga Eksistensi Pancasila Sebagai Ideologi dan Identitas Indonesia

Pengaturan PIP ke dalam Undang-undang dinilai menemukan urgensinya di masa sekarang.

NASIONAL | 12 Juli 2020

Pakar: BPIP Perlu Payung Hukum Berupa UU

BPIP perlu payung hukum.

NASIONAL | 11 Juli 2020


Kemdagri : 98 Daerah Telah Cairkan Dana Pilkada

Sudah 98 daerah yang telah transfer 100 persen dana Pilkada ke KPUD.

NASIONAL | 11 Juli 2020

Fokus di Wilayah 10-20 Persen, Sekjen Sebut PDIP Sedang Kerucutkan Calon Kepala Daerah

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya sedang mengerucutkan nama-nama calon kepala daerah di wilayah yang raihan suara partai di bawah 10 persen.

POLITIK | 11 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS