PPP Janji Tak Usung Calon Kepala Daerah yang Terlibat Narkoba
INDEX

BISNIS-27 540.837 (-8.19)   |   COMPOSITE 6428.31 (-54.9)   |   DBX 1183.86 (16.52)   |   I-GRADE 188.148 (-2.58)   |   IDX30 539.476 (-8.89)   |   IDX80 144.979 (-1.68)   |   IDXBUMN20 440.639 (-3.89)   |   IDXESGL 147.926 (-1.09)   |   IDXG30 146.726 (-1.41)   |   IDXHIDIV20 473.385 (-7.91)   |   IDXQ30 152.644 (-1.92)   |   IDXSMC-COM 299.578 (-0.96)   |   IDXSMC-LIQ 376.282 (-1.41)   |   IDXV30 152.705 (-1.81)   |   INFOBANK15 1086.82 (-23.03)   |   Investor33 459.04 (-6.31)   |   ISSI 190.39 (-0.94)   |   JII 671.594 (-3.85)   |   JII70 236.079 (-1.46)   |   KOMPAS100 1294.89 (-15.54)   |   LQ45 1002.38 (-13.63)   |   MBX 1785.38 (-21.17)   |   MNC36 340.467 (-4.76)   |   PEFINDO25 342.936 (-2.7)   |   SMInfra18 325.457 (-0.02)   |   SRI-KEHATI 391.973 (-5.4)   |  

PPP Janji Tak Usung Calon Kepala Daerah yang Terlibat Narkoba

Rabu, 8 Juli 2020 | 21:46 WIB
Oleh : Carlos KY Paath / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memastikan tidak akan mengusung calon kepala daerah yang pernah terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkoba pada Pilkada Serentak 2020.

Baca Juga: PPP Minta Kebijakan New Normal Jangan Pilih Kasih

Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati mengatakan, PPP akan melakukan evaluasi terhadap para kandidat bakal calon yang sudah mendaftar. Menurut Reni, partainya memperketat seleksi calon kepala daerah yang bakal diusung.

"Misalnya di kemudian hari ternyata dia (calon kepala daerah) ada jejak rekam tentang masalah itu (narkoba), tentu itu akan menjadi evaluasi. Tapi hari ini kita melakukan upaya penjaringan-penjaringan seleksi terhadap para kandidiat, tentu itu (rekam jejak narkoba) menjadi salah satu, menjadi keharusan yang bersangkutan harus bebas dari narkoba. Kalau misalkan ditemukan di lapangan ada upaya evaluasi,” kata Reni, Rabu (8/7/2020).

Baca Juga: KPU Sulteng Target Partisipasi Pemilih 77,5 Persen

Reni menuturkan, secara etika dan kepatutan mantan pecandu narkoba tidak boleh menjani pemimpin, sekalipun yang bersangkutan sudah bertobat. Reni menegaskan, narkoba merupakan kejahatan luar biasa yang harus diperangi semua elemen masyarakat.

“Narkoba itu kan sudah menjadi musuh bersama, dan siapapun yang terlibat di dalam masalah itu, itu kan diberikan sanksi, diberikan hukuman yang sangat berat. Jadi ketika hari ini dalam pilkada itu pun menjadi prasayarat, saya kira itu sesuatu yang seharusnya. Jadi ini kan dalam rangka bersama-bersama perang melawan narkoba. Jadi menurut saya seharusnyalah begitu,” kata Reni.

Baca Juga: Kunjungi Beritasatu, Polri Siap Amankan Pilkada 2020

Reni menegaskan, partainya juga menyambut positif putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pecandu narkoba maju sebagai calon kepala daerah. Sebagai partai Islam yang mengharamkan terhadap narkoba, Reni menegaskan partainya siap menjalankan apa yang sudah menjadi keputusan final dan mengikat dari MK tersebut.

"Saya kira keputusan MK harus kita hormati walau bagaimanapun. Pokoknya kita hormatilah putusan MK,” tegas Reni.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Bamsoet: Presiden Akan Hadir Secara Fisik dalam Sidang Tahunan MPR

Presiden Jokowi telah menyatakan akan hadir secara fisik pada sidang tahunan yang dimajukan pada hari Jumat (14/8/2020).

POLITIK | 8 Juli 2020

Yusril Tegaskan Putusan MK Soal Hasil Pilpres Final dan Mengikat

Yusril menegaskan, kemenangan pasangan Jokowi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai kewenangannya.

POLITIK | 8 Juli 2020

M Nurdin Gantikan Rieke Diah Pitaloka di Jajaran Pimpinan Baleg DPR

M Nurdin merupakan purnawirawan jenderal Polri.

POLITIK | 8 Juli 2020

Bamsoet Sebut Bahas Reshuffle Saat Bertemu Jokowi

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyebutkan sempat membahas isu "reshuffle" atau perombakan kabinet saat bertemu dengan Presiden Jokowi.

POLITIK | 8 Juli 2020

Pakar: Putusan MA Tidak Membatalkan Kemenangan Jokowi-Amin

Pierre Suteki mengemukakan putusan MA 28 Oktober 2019 dan keterlambatan upload di direktori MA tidak dapat jadi alasan hukum membatalkan hasil Pilpres 2019.

POLITIK | 8 Juli 2020

Perludem: Putusan MA Atas Gugatan PKPU Tidak Punya Dampak Hukum

Sebenarnya, PKPU itu bukan sesuatu yang menciptakan norma baru, tetapi pengaturan sebagai implikasi adanya putusan MK 50/2014.

POLITIK | 8 Juli 2020

KPU: Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Konstitusional

Jokowi-Ma'ruf juga menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi.

POLITIK | 8 Juli 2020

Gerindra: Jokowi-Ma'ruf Tetap Presiden dan Wapres

Ketua Bidang Advokasi Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan putusan Mahkamah Agung (MA) tak memiliki konsekuensi terhadap hasil Pilpres 2019.

POLITIK | 8 Juli 2020

Kunjungan Kerja, Wapres Sambangi Tiga Titik di Kota Sukabumi

Wapres akan meninjau SMAN 4 Kota Sukabumi yang siap menerapkan protokol kesehatan kepada para siswanya saat KBM tatap muka.

POLITIK | 8 Juli 2020

Kritik Adian ke Menteri BUMN Dipandang Inkonsisten

Kriteria yang diajukan Adian Napitupulu mengenai kompetensi posisi Direksi atau Komisaris BUMN dianggap tidak konsisten.

POLITIK | 8 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS