Yusril Tegaskan Putusan MK Soal Hasil Pilpres Final dan Mengikat

Yusril Tegaskan Putusan MK Soal Hasil Pilpres Final dan Mengikat
Pasangan Calon Presiden (Capres) dan Calon Wakil Presiden (Cawapres) Nomor urut 01 Joko Widodo (tengah) Ma'ruf Amin (kiri) didampingi Ketua dewan pengarah tim kampanye nasional Jokowi-Ma'ruf Amin, Jusuf Kalla (kanan) berorasi dihadapan para pendukung saat mengikuti Konser Putih Bersatu dalam rangka Kampanye Akbar Pasangan Capres no urut 01 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 13 April 2019. (Foto: Antara / Nova Wahyudi)
Fana F Suparman / FER Rabu, 8 Juli 2020 | 17:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Guru Besar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 44 P/HUM/2019 tak membatalkan kemenangan pasangan calon Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Baca Juga: Kemenangan Jokowi-Ma'ruf Konstitusional

Diketahui, dalam putusan Nomor 44 Tahun 2019 terkait aturan pemilihan presiden-wakil presiden atau pilpres, MA menyatakan Pasal 3 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) nomor 5 tahun 2019 bertentangan dengan Pasal 416 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pasal yang dinyatakan bertentangan dengan UU itu mengatur soal penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres yang hanya diikuti dua pasangan calon.

Yusril menegaskan, kemenangan pasangan Jokowi telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai kewenangannya. Keputusan MK itu bersifat final dan mengikat.

"Menang tidaknya Jokowi dalam Pilpres 2019 telah diputus oleh MK karena hal itu menjadi kewenangannya. MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Putusan MK itu final dan mengikat. Dalam menetapkan kemenangan Jokowi dan Kiyai Ma'ruf, KPU merujuk pada Putusan MK yang tegas menolak permohonan sengketa yang diajukan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno," kata Yusril dalam keterangannya, Rabu (8/7/2020).

Yusril mengatakan, MA hanya menguji secara materil Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 apakah secara normatif bertentangan dengan UU di atasnya atau tidak. Putusan itu sama sekali tidak masuk atau menyinggung kasus sudah menang atau belum Jokowi dalam Pilpres 2019. Apalagi, putusan uji materil itu diambil oleh MA tanggal 28 Oktober 2019 atau seminggu setelah Jokowi-Ma'ruf dilantik oleh MPR.

Baca Juga: Putusan MA Tidak Membatalkan Kemenangan Jokowi-Amin

"Putusan MA itu bersifat prospektif atau berlaku ke depan sejak tanggal diputuskan. Putusan MA tidak berlaku retroaktif atau surut ke belakang," kata Yusril.

Dikatakan, aturan Pilpres yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon memang tidak diatur dalam dalam Pasal 416 UU 7/2017 tentang Pemilu. Ketentuan Pasal 7 ayat 3 PKPU Nomor 5 Tahun 2019 mengacu kepada Putusan MK Nomor 50/PUU-XII/2017 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 45 dalam hal Paslon Capres dan Cawapres hanya dua pasangan.

"Dalam keadaan seperti itu, maka yang berlaku adalah suara terbanyak tanpa perlu diulang lagi untuk memenuhi syarat sebaran kemenangan di provinsi-provinsi sebagaimana diatur Pasal 6A itu sendiri," katanya.

Yusril menyatakan, putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang mempunyai kekuatan yang setara dengan norma undang-undang itu sendiri, meskipun Putusan MK bukan merupakan suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Sementara MA memutus perkara pengujian PKPU itu dengan merujuk kepada Pasal 416 UU Pemilu yang tidak mengatur hal tersebut, sehingga menyatakan Pasal 3 ayat 7 PKPU itu bertentangan dengan UU Pemilu.

Baca Juga: Putusan MA Atas Gugatan PKPU Tidak Punya Dampak Hukum

"Masalahnya MA memang tidak dapat menguji apakah PKPU tersebut bertentangan dengan Putusan MK atau tidak. Di sini letak problematika hukumnya," katanya.

Yusril menyatakan, putusan MK itu dilakukan dalam konteks pengujian terhadap norma Pasal 158 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres, yang isinya sama dengan norma Pasal 416 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Karena materi pengaturan yang diuji bunyinya sama, maka Putusan MK terhadap pengujian Pasal 158 UU Nomor 42 Tahun 2008 itu mutatis mutandis juga berlaku terhadap norma Pasal 416 UU Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilu.

Dikatakan, kapan berakhirnya Pilpres menjadi tidak jelas, jika Pilpres yang diikuti dua pasangan calon harus diulang-ulang terus agar memenuhi syarat kemenangan menurut sebaran wilayah. Padahal, masa jabatan Presiden yang ada sudah berakhir dan tidak dapat diperpanjang oleh lembaga manapun termasuk MPR. Hal tersebut akan berakibat terjadinya kevakuman kekuasaan dan berpotensi menimbulkan chaos.

"Karena itu, kalau paslon Pilpres itu hanya dua pasangan, aturan yang benar dilihat dari sudut hukum tatanegara adalah Pilpres dilakukan hanya satu kali putaran dan paslon yang memperoleh suara terbanyak itulah yang menjadi pemenangnya," tegas Yusril.



Sumber: BeritaSatu.com