Pakar: Putusan MA Tidak Membatalkan Kemenangan Jokowi-Amin

Pakar: Putusan MA Tidak Membatalkan Kemenangan Jokowi-Amin
Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Joko Widodo (kiri) dan Ma'ruf Amin memberikan keterangan pers terkait putusan MK tentang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2019 di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis 27 Juni 2019. (Foto: Suara Pembaruan/Joanito De Saojoao.)
Robertus Wardi / JAS Rabu, 8 Juli 2020 | 13:50 WIB

Jakarta,Beritasatu.com - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Pierre Suteki mengemukakan putusan Mahkamah Agung (MA) tanggal 28 Oktober 2019 dan keterlambatan upload di direktori MA tidak dapat menjadi alasan secara hukum untuk membatalkan hasil Pilpres 2019. Alasannya, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terhadap pemenang Pilpres didasarkan pada Putusan MK 2019 tentang Sengketa Hasil Pilpres 2019.

“Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk periode 2019-2024 dapat dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata Suteki di Jakarta, Rabu (8/7/2020).

Sebagaimana diketahui, Rahmawati dan kawan-kawan menggugat PKPU No 5 Tahun 2019 ke MA tanggal 14 Mei 2019. MA memutus perkara tersebut pada tanggal 28 Oktober 2019 dan memenangkan Rahmawati dan kawan-kawan. Putusan MA itu baru dipublikasikan tanggal 3 Juli 2020. Sementara tanggal 21 Mei 2019, KPU telah menetapkan Capres terpilih berdasarkan hasil sidang sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi.

Suteki melihat keputusan KPU yang memenangkan pasangan Jokowi-Amin tidak menjadi batal, lantaran MA mengabulkan gugatan Rahmawati dan ada keterlambatan upload di direktori MA, yakni baru dilakukan tanggal 3 Juli 2020.

Menurutnya, Pasal 416 ayat (1) UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, junto Pasal 6A ayat (3) UUD Tahun 1945 disebutkan pemenang pasangan capres terpilih memperoleh suara lebih dari 50 persen jumlah suara dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Artinya, selain syarat 50 persen jumlah suara, ada syarat 20 persen suara dan melebihi 50 persen jumlah provinsi di Indonesia.

Sementara pada Ayat 4 Pasal 6 A UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam hal tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden.

Dari dua ketentuan UU itu, kemenangan Jokowi-Amin terpenuhi. Dari total suara sah nasional yang mencapai 154 juta, Jokowi-Amin mendapatkan 55,50 persen suara (85,6 juta). Adapun Paslon Paslon Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno hanya mendapatkan 44,50 persen (68,6 juta).

Kemudian, Jokowi-Amin menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50 persen di setiap provinsi. Sementara Prabowo-Sandi hanya menang di 13 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50 persen di setiap provinsi.

“Bila kita percaya kepada penyelenggara pemilu, yakni KPU maka aturan main penetapan pemenang Pilpres 2019 yang hanya diikuti dua pasangan capres-cawapres mesti merujuk Putusan MK No. 50/PUU-XII/2014 yang keberlakuannya setara dengan undang-undang (UU). Kita berharap aturan penetapan pemenang Pilpres 2019 yang hanya diikuti dua pasangan capres cawapres tidak perlu lagi diperdebatkan,” jelas Suteki.

Dia mengharapkan ke depan, untuk menghindari polemik berkepanjangan terkait penetapan calon presiden dan wapres terpilih, seharusnya UU Pemilu harus tetap (fix). Tentu saja mengadopsi juga Putusan MK terkait, khususnya jika peserta pilpres hanya 2 pasang calon presiden dan wakil presiden.

“Kita juga perlu evaluasi atas ketidakcermatan DPR dan Pemerintah ketika menyusun UU Pemilu 2017, mengapa tidak mengadopsi Putusan MK 2014 tentang pilpres yang hanya diikuti oleh 2 paslon. Berikutnya, seharusnya MA juga memiliki kepekaan hukum terkait dengan putusan MK tersebut sehingga tidak serta merta mengabulkan gugatan para pemohon terkait dengan inkonsistensi PKPU terhadap UU Pemilu 2017 dalam perkara a quo,” tutup Suteki. 



Sumber: BeritaSatu.com