Kritik Adian ke Menteri BUMN Dipandang Inkonsisten

Kritik Adian ke Menteri BUMN Dipandang Inkonsisten

Rabu, 8 Juli 2020 | 12:22 WIB
Oleh : YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Akademisi Universitas Warmadewa, Dr. Iwayan Suka Wirawan, SH. MH mengomentari kritikan yang dilontarkan oleh politikus PDIP Adian Napitupulu kepada kepemimpinan Menteri BUMN Erick Thohir, khususnya mengenai pengangkatan direksi dan komisaris di perusahaan pelat merah tersebut.

Secara pribadi, akademisi ini mengungkapkan, kritikan yang dilayangkan Adian inkonsisten. Menurut Wayan, awalnya Adian mengkritik pengangkatan beberapa pensiunan sebagai direksi atau komisaris BUMN oleh Erick Thohir, dan pada kesempatan lain juga mengkritiki pengangkatan direksi atau komisaris BUMN dari kalangan milenial. Inkonsistensi tersebut akhirnya menimbulkan ketidakjelasan siapakah yang pantas mengisi jabatan pada posisi tersebut.

"Lalu jika baik kaum tua dalam hal ini pensiunan, maupun kaum muda atau milenial tidak tepat mengisi jabatan direksi atau komisaris BUMN, lalu siapa yang kompeten, dan dengan kriteria-kriteria apa kompetensi ini diukur menurut pikiran Adian? Inilah yang tidak pernah dikemukakan secara jelas dan terang (clara et distincta) oleh saudara Adian, kecuali, dalam penglihatannya, mencoba menghubungkan kriteria kompetensi itu dengan sesuatu yang lain, yaitu dengan sejarah perjuangan dan sukses politik, dan berdasarkan kriteria inilah kompetensi itu ingin dirumuskan, ditentukan, diputuskan," jelas Wayan melalui keterangan, Rabu (8/7/2020).

Menurut Wayan, Adian seperti melupakan bagaimana cara kerja hukum dalam memutuskan, atau setidaknya mengompromikan penyelesaian masalah-masalah termasuk problema-problema hukum dalam kasus-kasus spesifik. Penentuan makna istilah “kompeten”, misalnya, dan dari sini keputusan mengenai siapa yang kompeten ditentukan, bagaimanapun, dalam dirinya sendiri kabur dan mengandung kontradiksi-kontradiksi.

"Lepas dari fakta bahwa mungkin saja terdapat kriteria objektif bahwa seseorang memang kompeten baik dalam banyak bidang atau hanya pada bidang tertentu, kompetensi adalah istilah bersifat evaluatif, sehingga dengan sendirinya bermakna kabur termasuk dalam transformasinya sebagai norma-norma hukum," papar Wayan.

Melalui norma-norma yang terkandung dalam peraturan-peraturannya, dan sejalan dengan sifatnya yang “kompromistis”, hukum menengahi persoalan tersebut termasuk dengan menetapkan “siapa yang berwenang” menentukan “orang yang kompeten, bahkan paling kompeten”.

"Namun, dan ini penting untuk dipahami semua pihak, siapa pun yang oleh hukum ditetapkan berwenang menentukan siapa yang paling kompeten, keabsahan pelaksanaan kewenangan ini tidak terletak pada pernyataan, bahwa benar orang yang ditetapkan itu paling kompeten," melainkan terletak pada pernyataan bahwa "benar terdapat pejabat tertentu yang berwenang untuk menilai dan menetapkan seseorang sebagai kompeten," jelasnya.

Akan tetapi, publik tentu perlu mengapresiasi sikap kritis wakilnya karena melalui kritik itulah urat nadi demokrasi benar-benar hidup dan terus bertahan. Tetapi di sisi lain, publik juga berkepentingan untuk mengingatkan wakilnya bahwa satu-satunya alasan sah suatu “kritik” adalah kepentingan publik itu sendiri, bukan yang lainnya, sehingga roh suatu kritik termasuk argumen tentang makna berikut kriteria kompetensi benar-benar dimaksudkan untuk menemukan the most competent candidate.

"Bukankah kritik itu adalah cara lain untuk mengawal kebenaran daripada puji-pujian? Seseorang boleh saja berdebat mengenai kompetensi, tetapi meminjam istilah quot homines tot sententiae, perbedaan pandangan mengenai kompetensi bagaimanapun merupakan diskursus yang mustahil tuntas, dan dalam situasi inilah, hukum tidak mungkin di lihat dengan mengabaikan "batas-batas justifikasi deduksi," tegas Wayan.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Pakar: Isu PKI untuk Serang PDIP dan Hidupkan Lagi Orde Baru

PDIP menjadi pusat hantaman isu komunisme karena dianggap menghambat agenda untuk menghidupkan kembali Orde Baru.

POLITIK | 8 Juli 2020

Pakar: Kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 Sah dan Final

Hasil sengketa Pilpres 2019 yang diputuskan oleh MK sudah final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum apa pun yang tersedia untuk mempersoalkannya lagi.

POLITIK | 8 Juli 2020

KPU: Putusan MA Tak Berpengaruh pada Hasil Pilpres 2019

Hasil Pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A UUD 1945.

POLITIK | 8 Juli 2020

Wacana Parliamentary Threshold Berlaku Nasional Tuai Kritik

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menolak apabila Parliamentary Threshold diterapkan nasional.

POLITIK | 7 Juli 2020

Mayoritas Fraksi di DPR Ingin Angka Presidential Threshold Turun

Ruang kemunculan para calon presiden berkualitas harus dibuka.

POLITIK | 7 Juli 2020

PDIP Dukung Jokowi Rombak Kabinet

PDIP mendukung penuh apapun yang akan dilakukan presiden Jokowi termasuk perombakan kabinet.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Bupati Agam Dilaporkan ke Majelis Kehormatan Gerindra

Bupati Agam, Indra Catri dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (MK DPP) Partai Gerindra atas dugaan kampanye hitam

POLITIK | 7 Juli 2020

RDP KPK dan DPR di Gedung Merah Putih Digelar Tertutup

Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, RDP digelar secara tertutup untuk meminimalisir salah persepsi di tengah publik.

POLITIK | 7 Juli 2020

DPR Rapat dengan KPK dan Dewas di Gedung Merah Putih

Komisi III DPR mengagendakan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas)

POLITIK | 7 Juli 2020

PKB Umumkan Visi Haluan Politik Internasional

Menurut Ketum PKB Gus AMI, ada beberapa prinsip universal yang harus diusung sebagai haluan politik internasional Indonesia.

POLITIK | 7 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS