Logo BeritaSatu
INDEX

AGRI 1577 (0)   |   BASIC-IND 938 (0)   |   BISNIS-27 479 (-2)   |   COMPOSITE 5975 (-12)   |   CONSUMER 1621 (0)   |   DBX 1396 (-0)   |   FINANCE 1361 (0)   |   I-GRADE 167 (-0)   |   IDX30 473 (-1)   |   IDX80 128 (-0)   |   IDXBASIC 1245 (-7)   |   IDXBUMN20 361 (0)   |   IDXCYCLIC 739 (-1)   |   IDXENERGY 741 (2)   |   IDXESGL 130 (-0)   |   IDXFINANCE 1328 (1)   |   IDXG30 133 (0)   |   IDXHEALTH 1274 (2)   |   IDXHIDIV20 418 (-0)   |   IDXINDUST 965 (0)   |   IDXINFRA 871 (-2)   |   IDXMESBUMN 102 (-0)   |   IDXNONCYC 739 (-6)   |   IDXPROPERT 876 (-4)   |   IDXQ30 136 (-0)   |   IDXSMC-COM 280 (0)   |   IDXSMC-LIQ 334 (0)   |   IDXTECHNO 3334 (15)   |   IDXTRANS 1040 (3)   |   IDXV30 127 (0)   |   INFOBANK15 957 (-1)   |   INFRASTRUC 1036 (0)   |   Investor33 408 (-1)   |   ISSI 176 (-0)   |   JII 579 (-5)   |   JII70 205 (-1)   |   KOMPAS100 1135 (-3)   |   LQ45 890 (-2)   |   MANUFACTUR 1250 (0)   |   MBX 1594 (-3)   |   MINING 1939 (0)   |   MISC-IND 1036 (0)   |   MNC36 303 (-1)   |   PEFINDO25 295 (-3)   |   PROPERTY 351 (0)   |   SMinfra18 295 (0)   |   SRI-KEHATI 342 (-1)   |   TRADE 872 (0)   |  

Pakar: Kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres 2019 Sah dan Final

Rabu, 8 Juli 2020 | 06:28 WIB
Oleh : Asni Ovier / AO

Jakarta, Beritasatu.com - Putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan pendiri Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri dan kawan-kawan, terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 5/2019 tidak memiliki implikasi yuridis apa pun terhadap kedudukan pasangan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin sebagai pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Kemenangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 sudah sah dan final.

"Secara konstitusional, keabsahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah final," kata pakar hukum tata negara Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Fahri Bachmid, seperti dikutip Antara, Selasa (7/7/2020).

Dikatakan, putusan MA ini tidak berdampak sama sekali, karena secara teknis hukum memang beda, baik dari aspek yurisdiksi kewenangan antara MA dan Mahkamah Konstitusi (MK) maupun fungsionalisasi serta kepentingan peradilan dalam memutus perkara itu.

Seperti diketahui, Rachmawati Soekarnoputri dkk diputuskan menang melawan KPU di MA terkait dengan Pasal 3 Ayat 7 PKPU Nomor 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Putusan MA tersebut telah diketok oleh Ketua Majelis Supandi pada 20 Oktober 2019, namun baru dipublikasikan pada pekan ini. Pada putusan tersebut, MA menyebutkan bahwa pasal dalam PKPU itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Fahri meminta semua pihak tenang dan tidak berpolemik atas dikabulkannya permohonan gugatan uji materi Rachmawati dkk oleh MA tersebut. Ia menegaskan, hasil sengketa Pilpres 2019 yang diputuskan oleh MK sudah final dan mengikat serta tidak ada upaya hukum apa pun yang tersedia untuk mempersoalkannya lagi.

"Saya berpendapat, persoalan ini harus kita dudukkan secara hukum agar tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan atas tafsir serta opini keliru yang dikembangkan," katanya. Produk putusan MK, lanjut dia, sudah menyelesaikan semua hal yang terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019. Kalau pada hari ini muncul putusan MA, itu tidak terkait dengan keabsahan Jokowi sebagai presiden.

Menurut dia, MA memang diberi kewenangan konstitusional untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU terhadap UU. Kemudian, putusan MA yang mengabulkan gugatan Rahmawati dkk yang didaftarkan pada 14 Mei 2019 itu tidak termasuk kasus konkret terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019.

"Karena, ini merupakan pengujian norma abstrak, bukan melakukan pengujian kasus konkret terkait dengan sengketa hasil Pilpres 2019. Itu merupakan hal yang biasa dalam sistem hukum nasional kita saat ini," katanya.

Jika gugatan Rachmawati dkk dikaitkan dengan sengketa hasil Pilpres 2019, Fahri menegaskan bahwa hal tersebut tidak tepat. Pasalnya, kata dia, hasil sengketa Pilpres 2019 yang bersifat konkret sudah diadu melalui mekanisme ketatanegaraan dan proses ajudikasi yang bersifat imparial serta objektif oleh MK.

Jadi, kata Fahri, putusan MK bernomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tentang Pilpres sudah final dan mengikat serta tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, sebagaimana konsekuensi dari sistem demokrasi konstitusional dan negara hukum yang demokratis.

"Dengan demikian, keabsahan dan legitimasi Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin adalah legitimasi yang mempunyai basis legal konstitusional," kata Fahri.



Sumber: ANTARA


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

KPU: Putusan MA Tak Berpengaruh pada Hasil Pilpres 2019

Hasil Pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A UUD 1945.

POLITIK | 8 Juli 2020

Wacana Parliamentary Threshold Berlaku Nasional Tuai Kritik

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) menolak apabila Parliamentary Threshold diterapkan nasional.

POLITIK | 7 Juli 2020

Mayoritas Fraksi di DPR Ingin Angka Presidential Threshold Turun

Ruang kemunculan para calon presiden berkualitas harus dibuka.

POLITIK | 7 Juli 2020

PDIP Dukung Jokowi Rombak Kabinet

PDIP mendukung penuh apapun yang akan dilakukan presiden Jokowi termasuk perombakan kabinet.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Bupati Agam Dilaporkan ke Majelis Kehormatan Gerindra

Bupati Agam, Indra Catri dilaporkan ke Majelis Kehormatan Dewan Pimpinan Pusat (MK DPP) Partai Gerindra atas dugaan kampanye hitam

POLITIK | 7 Juli 2020

RDP KPK dan DPR di Gedung Merah Putih Digelar Tertutup

Ketua Komisi III DPR Herman Hery mengatakan, RDP digelar secara tertutup untuk meminimalisir salah persepsi di tengah publik.

POLITIK | 7 Juli 2020

DPR Rapat dengan KPK dan Dewas di Gedung Merah Putih

Komisi III DPR mengagendakan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas)

POLITIK | 7 Juli 2020

PKB Umumkan Visi Haluan Politik Internasional

Menurut Ketum PKB Gus AMI, ada beberapa prinsip universal yang harus diusung sebagai haluan politik internasional Indonesia.

POLITIK | 7 Juli 2020

Pelapor Eks Anggota DPR Asal Sultra Surati Komisi Pemilihan Umum

Dengan tersangka diangkat jadi anggota DPR, KPU disurati.

NASIONAL | 7 Juli 2020

Kabar Tak Ada Reshuffe, Pakar Nilai Menteri Sadar Kerja Lebih Keras

Kinerja jajaran Kabinet Indonesia Maju memiliki peningkatan setelah adanya teguran dari Presiden Joko Widodo (Jokowi)

POLITIK | 6 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS