KPU: Putusan MA Tak Berpengaruh pada Hasil Pilpres 2019

KPU: Putusan MA Tak Berpengaruh pada Hasil Pilpres 2019
Anggota KPU RI Hasyim Asy'ari (Foto: Beritasatu Tv)
Willy Masaharu / AO Rabu, 8 Juli 2020 | 06:17 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemilihan Umum(KPU) menegaskan, putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 44/2019 terkait dengan pengujian norma Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5/2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum, tidak berpengaruh terhadap hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

"Putusan MA tersebut adalah pengujian norma PKPU, tidak dapat diberlakukan surut terhadap peristiwa hukum yang telah dilaksanakan," kata anggota KPU Hasyim Asy'ari di Jakarta, Selasa (7/7.2020). Pernyataan itu merupakan respons KPU terhadap putusan MA yang mengabulkan permohonan uji materi Pasal 3 Ayat (7) PKPU Nomor 5/2019.

Pada putusan tersebut MA disebutkan bahwa pasal dalam PKPU itu bertentangan dengan UU Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

"UU 7/2017 tidak ditentukan secara tekstual norma tentang pilpres dalam situasi diikuti hanya oleh dua pasangan calon tidak perlu putaran kedua. Namun, tetap berlaku norma sebagaimana putusan MK, dalam pilpres yang diikuti dua paslon tidak perlu putaran kedua," kata dia.

Hal itu merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 50/2019 yang mengatur norma pilpres yang diikuti dua pasangan calon tidak perlu putaran kedua. Putusan MK 50/2014, kata dia, merupakan putusan pengujian undang-undang yag bersifat erga omnes (untuk semua).

"Artinya, berlaku mengikat untuk semua, karena UU pada dasarnya berlaku mengikat untuk semua, putusan pengujian UU juga bersifat berlaku mengikat untuk semua," ucapnya.

Menanggapi putusan MA tersebut, KPU juga menegaskan bahwa hasil Pilpres 2019 telah sesuai dengan konstitusi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. "Hasil Pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula pemilihan (electoral formula), sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6A UUD 1945 (konstitusional)," katanya.

Logika hukumnya, kata Hasyim, bila peserta pemilu hanya dua pasangan calon, secara logis seluruh suara sah secara nasional 100% bila dibagi dua paslon, tentu satu paslon memperoleh suara lebih dari 50% dan paslon lainnya kurang 50%.
Formula pemilihan (electoral formula) Pilpres 2019, kata dia, bersadarkan ketentuan Pasal 6A Ayat (3) UUD 1945 (hasil amendemen).

Pemenang Pilpres 2019 ditentukan jika mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum (paslon memperoleh suara lebih dari 50% suara sah nasional). Ketentuan kedua, mendapatkan suara dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi (paslon memperoleh suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi).

Ketentuan ketiga, perolehan suara minimal 20% suara sah di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. "Tiga ketentuan tersebut adalah kumulatif, artinya tiga hal tersebut harus dipenuhi semua untuk dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2019," katanya menjelaskan.

Ia menegaskan bahwa hasil pemenang Pilpres 2019 sudah sesuai dengan ketentuan formula sebagaimana ketentuan Pasal 6A UUD 1945, yaitu Paslon 01, Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin. "Mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum (paslon memperoleh lebih dari 50% suara sah nasional), yaitu 85.607.362 suara (55,50%)," ujarnya.

Jokowi-Amin, lanjut dia, juga mendapatkan suara lebih dari 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, yaitu menang di 21 provinsi dengan perolehan suara lebih dari 50% di setiap provinsi.



Sumber: BeritaSatu.com