Jimly Asshiddiqie Minta DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas 2020

Jimly Asshiddiqie Minta DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas 2020
Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Jimly Asshiddiqie. (Foto: Beritasatu Photo / Mohammad Defrizal)
Robertus Wardi / FER Senin, 6 Juli 2020 | 17:43 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, meminta DPR untuk mencabut Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prologenas) prioritas pada tahun 2020. Hal itu memberikan kepastian bahwa RUU tidak akan dibahas dan disahkan pada tahun 2020 ini.

Baca Juga: Ketua MPR Dorong Pemerintah Sikapi Resmi RUU HIP

"Supaya memberi ketenangan kepada masyarakat dibawah. Biar tidak terus menimbulkan perdebatan dan konflik. Karena nanti pasti ada yang terus ngipas-ngipasin," kata Jimly dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan Komite I DPD di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Komite I ingin mendapatkan masukan dari internal karena Jimly juga merupakan anggota DPD. Namun mereka juga mengundang pakar dari eksternal yaitu Yudi Latief. Sayang, Yudi tidak hadir pada RDP tersebut.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini menjelaskan, pencabutan harus dilakukan supaya tidak terjadi seperti pada UU Minerba. Dalam kasus UU Minerba, setelah diprotes masyarakat, pembahasannya ditunda. Namun, tiba-tiba DPR mengesahkan UU tersebut pada saat masyarakat lengah dalam memprotesnya.

Baca Juga: PBNU Usul Tarik RUU HIP

"Kecurigaan seperti ini yang terjadi di masyarakat sekarang. Mereka tidak mau seperti beberapa UU sebelumnya seperti UU Minerba. UU itu diputuskan secara diam-diam oleh DPR. Itu yang menyebabkan mengapa terus terjadi protes di mana-mana,” jelas Jimly.

Bila mengacu pada sikap pemerintah, lanjut Jimly, RUU HIP tidak akan dibahas sampai akhir tahun 2020 ini. Hal itu terlihat dari pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang menyebut pemerintah tidak akan mengirim tim untuk membahas, termasuk tidak membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Namun supaya tegas dan jelas, kata Jimly, DPR harus menyatakan sikap untuk mencabut RUU HIP dari Prolegnas 2020. Dengan itu, keraguan sebagian masyarakat akan diam-diam disahkan pada tahun ini bisa terjawab.

Baca Juga: Pemerintah Tidak Setuju Pancasila Diperas Menjadi Trisila

"Tegas saja nyatakan cabut dari Prolegnas 2020. Titik, tidak ada koma. Kalau mau masuk lagi dalam Prolegnas 2021 ya itu nanti,” tutup Jimly.



Sumber: BeritaSatu.com