Jimly Asshiddiqie Minta DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas 2020
INDEX

BISNIS-27 537.873 (30.05)   |   COMPOSITE 6307.13 (223.75)   |   DBX 1215.21 (4.76)   |   I-GRADE 185.638 (9.62)   |   IDX30 533.814 (34.96)   |   IDX80 142.76 (7.7)   |   IDXBUMN20 425.411 (28.19)   |   IDXESGL 147.067 (6.53)   |   IDXG30 144.927 (6.74)   |   IDXHIDIV20 469.552 (27.52)   |   IDXQ30 151.508 (7.38)   |   IDXSMC-COM 286.952 (4.19)   |   IDXSMC-LIQ 357.858 (10.51)   |   IDXV30 144.532 (5.41)   |   INFOBANK15 1076.36 (63.82)   |   Investor33 457.615 (27.27)   |   ISSI 184.91 (3.57)   |   JII 650.972 (18.12)   |   JII70 227.363 (5.64)   |   KOMPAS100 1270.4 (59.67)   |   LQ45 991.58 (59.46)   |   MBX 1739.82 (70.23)   |   MNC36 337.819 (19.25)   |   PEFINDO25 325.262 (1.45)   |   SMInfra18 322.474 (9.89)   |   SRI-KEHATI 391.563 (25.56)   |  

Jimly Asshiddiqie Minta DPR Cabut RUU HIP dari Prolegnas 2020

Senin, 6 Juli 2020 | 17:43 WIB
Oleh : Robertus Wardi / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, meminta DPR untuk mencabut Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari daftar Program Legislasi Nasional (Prologenas) prioritas pada tahun 2020. Hal itu memberikan kepastian bahwa RUU tidak akan dibahas dan disahkan pada tahun 2020 ini.

Baca Juga: Ketua MPR Dorong Pemerintah Sikapi Resmi RUU HIP

"Supaya memberi ketenangan kepada masyarakat dibawah. Biar tidak terus menimbulkan perdebatan dan konflik. Karena nanti pasti ada yang terus ngipas-ngipasin," kata Jimly dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual dengan Komite I DPD di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Komite I ingin mendapatkan masukan dari internal karena Jimly juga merupakan anggota DPD. Namun mereka juga mengundang pakar dari eksternal yaitu Yudi Latief. Sayang, Yudi tidak hadir pada RDP tersebut.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini menjelaskan, pencabutan harus dilakukan supaya tidak terjadi seperti pada UU Minerba. Dalam kasus UU Minerba, setelah diprotes masyarakat, pembahasannya ditunda. Namun, tiba-tiba DPR mengesahkan UU tersebut pada saat masyarakat lengah dalam memprotesnya.

Baca Juga: PBNU Usul Tarik RUU HIP

"Kecurigaan seperti ini yang terjadi di masyarakat sekarang. Mereka tidak mau seperti beberapa UU sebelumnya seperti UU Minerba. UU itu diputuskan secara diam-diam oleh DPR. Itu yang menyebabkan mengapa terus terjadi protes di mana-mana,” jelas Jimly.

Bila mengacu pada sikap pemerintah, lanjut Jimly, RUU HIP tidak akan dibahas sampai akhir tahun 2020 ini. Hal itu terlihat dari pernyataan Menko Polhukam, Mahfud MD yang menyebut pemerintah tidak akan mengirim tim untuk membahas, termasuk tidak membuat Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

Namun supaya tegas dan jelas, kata Jimly, DPR harus menyatakan sikap untuk mencabut RUU HIP dari Prolegnas 2020. Dengan itu, keraguan sebagian masyarakat akan diam-diam disahkan pada tahun ini bisa terjawab.

Baca Juga: Pemerintah Tidak Setuju Pancasila Diperas Menjadi Trisila

"Tegas saja nyatakan cabut dari Prolegnas 2020. Titik, tidak ada koma. Kalau mau masuk lagi dalam Prolegnas 2021 ya itu nanti,” tutup Jimly.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Komisi II DPR Minta Pengawasan Netralitas ASN Ditingkatkan

Komisi ASN (KASN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) perlu meningkatkan pengawasan dan penanganan pengaduan netralitas ASN.

POLITIK | 6 Juli 2020

Budayawan NU Heran Sifat Politicking Parpol Lebih Dominan

Polemik RUU HIP yang diwarnai pembakaran bendera PDIP menjadi bukti rendahnya pendidikan politik, solidaritas, maupun etika antarpartai di parlemen.

POLITIK | 6 Juli 2020

Kinerja Menteri Membaik, Mensesneg: Reshuffle Tak Relevan

Mensesneg Pratikno merasa optimistis Presiden Jokowi tidak akan melakukan reshuffle.

POLITIK | 6 Juli 2020

Kasus Permintaan CSR, Pimpinan DPR Klarifikasi Dua Pimpinan Komisi VII

Pimpinan dewan boleh melakukan klarifikasi terhadap hal yang berkembang di masyarakat.

POLITIK | 6 Juli 2020

Menteri PAN dan RB Ungkap Gubernur yang Kerap Beri Ponsel ke ASN

Menjelang pilkada, ada gubernur yang memberikan ponsel kepada guru dan perawat.

POLITIK | 6 Juli 2020

Pasca-Diancam Reshuffle, Ada Progres Luar Biasa di Kementerian/Lembaga

Progres itu antara lain bisa dilihat dari serapan anggaran kementerian atau lembaga yang semakin meningkat.

POLITIK | 6 Juli 2020

Mensesneg Sebut Reshuffle Sebagai Teguran Keras Presiden

Teguran juga dialamatkan pada distribusi bansos agar segera sampai ke masyarakat di seluruh pelosok Indonesia.

POLITIK | 6 Juli 2020

Soal Reshuffle, Jokowi Ingin Kementerian dan Lembaga Bekerja Lebih Keras Lagi

Sejak awal Februari 2020, Jokowi sudah fokus menangani permasalahan kesehatan akibat Covid-19 agar bisa diselesaikan dengan cepat.

POLITIK | 6 Juli 2020

Meretas Politik Uang Gelaran Pilkada

Bawaslu DKI Jakarta Puadi menyoroti maraknya fenomena bantuan sosial yang dilakukan kepala daerah petahana.

NASIONAL | 6 Juli 2020

Komaruddin Hidayat Sebut Reformasi Dibajak Parpol

Adanya oligarki dalam partai menyebabkan parpol tidak punya akar ke masyarakat.

POLITIK | 5 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS