Mendagri: Segera Cairkan Dana Pilkada

Mendagri: Segera Cairkan Dana Pilkada
Ilustrasi Pilkada 2020. (Foto: Antara)
Robertus Wardy / WBP Sabtu, 4 Juli 2020 | 06:07 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta 270 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020 agar segera mencairkan anggaran. Pasalnya, seluruh tahapan hingga pencoblosan tidak akan terlaksana dengan baik jika dana pilkada 2020 belum sepenuhnya dicairkan.

“Sebagian besar anggaran pilkada dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Dana itu dari ABPD daerah kepada KPUD dan Bawaslu. Ada yang sudah mencapai 100 persen, tapi ada juga yang baru separuh," kata Tito di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Baca juga: KPU Baru Terima Rp 4,5 T dari Rp 10 T Dana Pilkada 2020

Ia meminta agar sebelum tanggal 15 Juli 2020, dana pilkada sudah cair 100 persen. Pasalnya mulai tanggal 15 Juli nanti, para petugas pilkada sudah turun lapangan untuk pemutakhiran data pemilih. “Kami minta sisa realisasi anggaran yang belum 100 persen paling lambat minggu depan sudah diserahkan atau dicairkan kepada Bawaslu dan KPUD. Tanggal 15 Juli itu sudah mulai pemutakhiran data door to door. Ini memerlukan pengamanan untuk alat proteksi dalam rangka pengamanan Covid 19,” ujar Tito yang mantan Kapolri.

Dia menegaskan pihaknya akan terus mengejar ketersediaan dana tersebut karena sudah dianggarkan oleh APBD masing-masing daerah. Dana tersebut sudah diikat dalam APBD masing-masing karena tahapan Pilkada seharusnya dimulai bulan Maret lalu. Namun ditunda karena adanya wabah virus corona atau Covid 19. “Itu uang itu ada di dalam anggaran pemda karena sudah dikunci pada bulan Maret. Itu harus dicairkan kepada KPU, Bawaslu," tegas Tito.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Bahtiar mengungkapkan hingga Rabu (1/7/2020), terdapat 10 daerah yang sudah mencairkan 100 persen dana Pilkada. Kesepuluh daerah itu adalah Kabupaten Karo, Kabupaten Demak, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Rokan Hilir.

Sementara 16 daerah yang sudah mencairkan 100 persen dana pilkada ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Demak, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Badung, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten Berau, Kabupaten Paser, Kabupaten Mataram, Kabupaten Belu, Kabupaten Malaka, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Teluk Wondama dan Kabupaten Timor Tengah Utara.



Sumber: BeritaSatu.com