Baru 46% Dana Pilkada Diterima Bawaslu
Logo BeritaSatu
INDEX

BISNIS-27 515.321 (-2.12)   |   COMPOSITE 6289.65 (-47.85)   |   DBX 1346.19 (-12.68)   |   I-GRADE 181.205 (-1.35)   |   IDX30 507.3 (-3.78)   |   IDX80 137.13 (-1.34)   |   IDXBUMN20 404.453 (-5.99)   |   IDXESGL 139.923 (-0.37)   |   IDXG30 143.928 (-0.43)   |   IDXHIDIV20 446.912 (-3.18)   |   IDXQ30 145.336 (-0.95)   |   IDXSMC-COM 297.691 (-2.23)   |   IDXSMC-LIQ 363.216 (-3.08)   |   IDXV30 137.088 (-3.12)   |   INFOBANK15 1041.31 (-5.34)   |   Investor33 435.377 (-2.34)   |   ISSI 184.679 (-1.32)   |   JII 634.506 (-3.05)   |   JII70 224.071 (-1.43)   |   KOMPAS100 1224.8 (-8.57)   |   LQ45 952.541 (-7.79)   |   MBX 1705.32 (-12.44)   |   MNC36 322.487 (-1.62)   |   PEFINDO25 325.966 (4.31)   |   SMInfra18 310.375 (-3.1)   |   SRI-KEHATI 370.053 (-2.69)   |  

Baru 46% Dana Pilkada Diterima Bawaslu

Jumat, 3 Juli 2020 | 21:25 WIB
Oleh : Roberth Wardhy / CAH

Jakarta, Beritasatu.com – Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) mengemukakan baru 46 persen atau Rp 1,52 triliun dana Pilkada Serentak 2020 dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang diterima Bawaslu Daerah. Dari dana tersebut, sebanyak Rp 533,87 miliar atau 15 persen telah digunakan.

“Per 7 Juni 2020, yang kami terima baru 46 persen. Total dana yang kami minta sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) mencapai Rp 3,459 triliun,” kata Ketua Bawaslu Abhan di Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Ia menjelaskan ada tiga kabupaten yang melakukan addendum atau perubahaan NPHD yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur (Maluku), Kabupaten Sidoarjo (Jawa Timur), dan Kota Semarang (Jawa Tengah). Akibat perubahaan atau addendum NPHD, ada penggurangan dana bagi Bawaslu Daerah yaitu dari Rp 43,601 menjadi Rp 40,988 miliar.

Kemudian ada 10 daerah yang belum sama sekali mencairkan dana Pilkada untuk Bawaslu. Kesepuluh daerah tersebut adalah Provinsi Jambi, Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai di Propinsi Riau, Kabupaten OKU Selatan dan OKU Timur di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Kabupaten Kediri (Jawa Timur), Kabupaten Mahakam Hulu dan Kota Balikpapan di Provinsi Kalimantan Timur serta Kabupaten Boven Digoel (Provinsi Papua).

Adapun daerah yang sudah mencarikan 100 persen dana Pilkada untuk Bawaslu 16 daerah. Daerah-daerah tersebut adalah Kabupaten Humbang Hasundutan dan Kabupaten Karo di Propinsi Sumatera Utara. Kemudian Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau, Kabupaten Sukoharjo dan Demak di Jawa Tengah, Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur).

Wilayah lain yang 100 persen telah cair dana Pilkada adalah Kabupaten Badung dan Karangasem (Propinsi Bali), Kota Mataram (NTB), Kabupaten Belu, Malaka, Sabu Raijua, Timur Tengah Utara (NTT), Kabupaten Passer dan Berau (Kalimantan Timur), serta Kabupaten Teluk Wondama (Papua Barat).

Abhan menyebut Bawaslu juga telah mengusulkan tambahan anggaran ke pemerintah sebagai dampak pelaksanaan Pilkada ditengah pandemi Covid 19. Total dana tambahan yang diminta adalah Rp 478,9 miliar. Dana tersebut digunakan Bawaslu untuk membeli berbagai perlengkapan kesehatan guna menjalankan protokol kesehatan akibat wabah virus Corona atau Covid 19.



Sumber: BeritaSatu.com


BAGIKAN


REKOMENDASI



BERITA LAINNYA

Formappi: Tindakan Anggota DPR Minta Jatah CSR BUMN Tak Etis

Tindakan sejumlah anggota DPR yang meminta bagian dan pelibatan dari CSR BUMN dinilai tidak etis dan berpotensi merugikan keuangan BUMN.

POLITIK | 3 Juli 2020

Fraksi Nasdem DPR Perjuangkan RUU PKS

RUU PKS merupakan suatu kebutuhan untuk melindungi kaum perempuan dan anak.

POLITIK | 3 Juli 2020

Anggaran Pilkada Wajib Dicairkan Sebelum 15 Juli

Mendagri mengingatkan seluruh kepala daerah untuk mencairkan dana penyelenggaraan Pilkada sebelum 15 Juli 2020.

POLITIK | 3 Juli 2020

Soal Perombakan Kabinet, Presiden Jokowi Diharapkan Dengar Aspirasi Rakyat

Saleh Partaonan Daulay berharap Presiden Jokowi mempertimbangkan suara masyarakat sebelum memutuskan apakah akan melakukan perombakan kabinet atau tidak.

POLITIK | 3 Juli 2020

PKS Tunggu Realisasi Wacana Perombakan Kabinet

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menyatakan pihaknya menunggu realisasi tindakan pasca-kemarahan Presiden Jokowi.

POLITIK | 3 Juli 2020

Anggota Komisi II DPR Dorong Percepatan Reforma Agraria

Penetapan satu peta dinilai lebih memudahkan pemantauan penggunaan lahan.

POLITIK | 3 Juli 2020

Komisi II DPR Matangkan Draf RUU Pemilu

Fraksi-fraksi partai politik (parpol) bakal diminta masukan, khususnya menyikapi pandangan sejumlah pakar.

POLITIK | 3 Juli 2020

Komisi II DPR Tunda PAW Komisioner KPU

Penundaan pergantian antar waktu (PAW) disepakati seluruh fraksi saat rapat internal, Kamis (2/7/2020).

POLITIK | 3 Juli 2020

Pengusiran Dirut Inalum dalam Rapat DPR Dinilai Berlebihan

Sinergi Kawal BUMN mengharapkan semua pihak mendukung perbaikan pengelolaan dana CSR BUMN.

POLITIK | 3 Juli 2020

Pemerintah Tidak Setuju Pancasila Diperas Menjadi Trisila

Menurut Mahfud MD, jika Pancasila diperas menjadi Trisila akan memberikan peluang munculnya komunisme, marxisme dan leninisme.

POLITIK | 3 Juli 2020


TERKONEKSI BERSAMA KAMI
Copyright © 2021 BeritaSatu
Allright Reserved
CONTACT US
Berita Satu Plaza, Lantai 11 Kav. 35-36,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jakarta 12950
Telp: +62 21 2995 7500
Fax: +62 21 5277975
BeritaSatu Media Holdings
CLOSE ADS