Anggota Komisi II DPR Dorong Percepatan Reforma Agraria

Anggota Komisi II DPR Dorong Percepatan Reforma Agraria
Ilustrasi sengketa lahan (Foto: Istimewa)
Carlos KY Paath / FER Jumat, 3 Juli 2020 | 17:41 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Anggota Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin berharap, reforma agraria lebih dipercepat. Sejauh ini, politikus Partai Golkar itu menyebut reforma agraria cukup optimal.

Baca Juga: Komisi II DPR Matangkan Draf RUU Pemilu

"Reforma agraria semakin berjalan. Hanya kan kita ingin itu lebih dipercepat. Dipastikan terus reforma agraria berlangsung," kata Zulfikar kepada Beritasatu.com, Jumat (3/7/2020).

Zulfikar mengapresiasi sejumlah program legalisasi aset yang dinilainya semakin bagus. Misalnya seperti Program Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah, Proyek Operasi Nasional Agraria, dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. "Sekarang yang penting ini dikawal terus," ujarnya.

Zulfikar juga menekankan perlunya satu peta. Pasalnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) memang mengurus 35 persen dari lahan atau tanah. Meski demikian, jumlah itu masih jauh kalau dibanding Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang mengurus 65 persen.

Baca Juga: Presiden Minta 85 Peta Tematik Rampung 2020

"Tetap saja kita harus punya satu peta tentang lahan, tentang tanah beserta pemanfaatannya, sehingga nanti kalau ada apa-apa kita bisa langsung buka. Oh ini ada masalah atau enggak. Ini dipakai atau enggak. Ini sudah digunakan atau enggak," ucapnya.

Zulfikar menambahkan, satu peta juga lebih memudahkan pemantauan penggunaan lahan. "Siapa yang gunakan lahan tertentu, digunakan untuk apa, termasuk jika nanti dipakai untuk pembangunan strategis nasional, segera bisa cepat ganti ruginya. Satu peta juga bisa mengurangi konflik dan sengketa tanah," ucap Zulfikar.

Di sisi lain, Zulfikar menyatakan, Komisi II memang membentuk tim bersama Kementerian ATR/BPN. Mengingat banyak sekali persoalan sengketa lahan yang masuk ke Komisi II.

Baca Juga: Waspadai Modus-modus Sindikat Mafia Tanah

"Waktu raker (rapat kerja), Komisi II menyerahkan 6 dus dokumen ke Kementerian ATR/BPN. Tim yang dibentuk ini untuk memastikan ada penyelesaian terhadap persoalan yang dibawa oleh Komisi II, baik secara insituti mapun anggota-anggota," kata Zulfikar.



Sumber: BeritaSatu.com