Try Sutrisno dan dan Purnawirawan TNI-Polri Harapkan RUU PIP Jadi Undang-undang

Try Sutrisno dan dan Purnawirawan TNI-Polri Harapkan RUU PIP Jadi Undang-undang
Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno (tengah) bersama Ketua MPR Bambang Soesatyo. (Foto: dok)
Carlos KY Paath / YUD Kamis, 2 Juli 2020 | 18:29 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Presiden ke-6  RI Try Sutrisno menemui pimpinan MPR di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (2/7/2020). Try Soetrisno hadir bersama sejumlah veteran dan purnawirawan TNI/Polri untuk menyampaikan dukungan atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pembinaan Ideologi Pancasila (RUU PIP).

"Kami ingin sampaikan apresiasi dan menyampaikan aspirasi yang akhir-akhir ini jadi pembicaraan publik," kata Try.

Menurut Try, ada empat poin penting yang dirumuskan bersama Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dan Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) terkait RUU PIP. Hal itu, lanjut Try, telah disampaikan kepada pimpinan MPR RI.

Pertama, pembinaan ideologi Pancasila harus diperkuat. Sebab sejak Era Reformasi wacana pembinaan ideologi Pancasila ditinggalkan, bahkan ditanggalkan. "Misalnya BP7 bubar tapi enggak ada pengganti. Pelajaran Pancasila mulai dari TK sampai SMA tak lagi wajib," ungkap Try.

Kedua, ideologi transnasional menjadi bebas masuk dan berkembang di Indonesia akibat kurangnya pembinaan Pamcasila. Jika tidak ditangani serius, menurut Try, ada kekhawatiran berkembangnya ideologi ekstrem itu akan merusak nilai-nilai persatuan dan kepribadian bangsa Indonesia.

"Liberalisme kapitalisme masuk dengan bebas sehingga tatanan ekonomi dikuasai pemilik modal. Demikian juga paham radikalisme, intoleransi, dan terorisme begitu leluasa bekerja di tengah-tengah masyarakat kita. Potensi paham komunis atau neokomunisme bangkit juga harus dicermati, diwaspadai terus menerus," ungkap Try.

Ketiga, potensi ancaman paham ekstrem itu semakin mengkhawatirkan dengan makin canggihnya teknologi informasi dengan dominasi negara maju atas negara berkembang. Penjajahan dengan proxy war juga terus berlangsung.

Keempat, untuk menghadapi tantangan atas eksistensi ideologi negara diperlukan lembaga khusus yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab melakukan pembinaan ideologi. Dalam hal ini, Try dan para veteran serta purnawirawan TNI/Polri mendukung penguatan Badan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila yang diatur dalam payung hukum undang-undang.

"Kita bersyukur Pak Jokowi membentuk UKP PIP yang kemudian menjadi BPIP. Kami berharap lembaga yang tanggung jawabnya mengawal pembinaan ideologi Pancasila tidak tergantung pada suatu rezim," ujar.

Try pun menyebut, "Jadi perlu peraturan yang lebih kuat atas keberadaan lembaga tersebut dalam undang-undang. Kami berharap pengajuan RUU PIP didukung. Sekali lagi, kami berharap ketulusan MPR untuk melancarkan penyusunan RUU PIP jadi Undang-undang."

Dalam pertemuan tersebut, Try Sutrisno hadir bersama Ketua Umum (Ketum) LVRI Saiful Sulun, dan Ketum Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat (PPAD) Kiki Syahnakri. Unsur pimpinan MPR yang hadir dalam pertemuan itu di antaranya Bambang Soesatyo (Ketua MPR), dan para Wakil Ketua MPR, yakni, Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Syarif Hasan Hidayat Nurwahid, dan Arsul Sani dan Fadel Muhammad.



Sumber: BeritaSatu.com