Dukung Kinerja, Komisi III Akan Ajukan Revisi UU Kejaksaan

Dukung Kinerja, Komisi III Akan Ajukan Revisi UU Kejaksaan
Ilustrasi Kejaksaan (Foto: Istimewa)
Markus Junianto Sihaloho / YUD Senin, 29 Juni 2020 | 18:01 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Komisi III DPR menyatakan akan mengajukan usulan revisi undang-undang (UU) tentang perubahan atas UU nomor 16 tahun 2014 tentang Kejaksaan Agung agar segera bisa dimasukkan ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

Hal itu menjadi salah satu kesimpulan rapat antara Komisi III DPR dengan Jaksa Agung ST.Burhanuddin dengan jajarannya, di Jakarta, Senin (29/6/2020).

"Komisi III DPR akan mengusulkan revisi UU tentang perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia Masuk dalam prolegnas prioritas tahun 2021 dalam rangka mengoptimalkan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan," kata Ketua Komisi III DPR, Herman Herry.

Anggota Komisi III DPR, Arteria Dahlan, lalu meminta agar pembahasan awal pembuatan naskah draf RUU itu bisa segera dilakukan. Walau draf RUU itu nantinya akan dimasukkan ke Prolegnas 2021, sebaiknya pembahasan mulai dilakukan sekarang.

"Baik akan dilakukan," jawab Herman menanggapi usulan itu.

Lebih lanjut, rapat Komisi III dan Kejaksaan Agung itu juga menyepakati bahwa DPR mendukung langkah Jaksa Agung dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi di Kejaksaan dengan selalu mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini sebagai upaya menciptakan institusi Kejaksaan yang kuat, bersih, kredibel, dan berwibawa.

Jaksa Agung juga diminta untuk mengedepankan independensi, profesionalisme, dan prinsip kehati-hatian dalam penanganan perkara. Serta meningkatkan efektivitas pengawasan internal untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan

Herman juga menyatakan Komisi III mendesak Jaksa Agung untuk melakukan penghitungan terhadap aset-aset negara yang belum dieksekusi. "Serta mengoptimalkan upaya pengembalian dan pemulihan aset negara dalam rangka akuntabilitas penegakan hukum dan penyelamatan keuangan negara," ungkapnya.

Jaksa Agung ST. Burhanuddin menyatakan pihaknya mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi DPR, walau pihaknya mengakui masih memiliki banyak kelemahan. Namun yang jelas, institusi Kejaksaan Agung memiliki niat murni melakukan pekerjaannya dengan baik dan agar menjadi institusi yang dipercaya. "Terima kasih atas support dan pengawasan Parlemen yang tentunya kami sangat butuhkan," kata Burhanuddin.



Sumber: BeritaSatu.com