Ketua Bawaslu Sebut Empat Syarat Kesuksesan Pilkada 2020

Ketua Bawaslu Sebut Empat Syarat Kesuksesan Pilkada 2020
Ketua Bawaslu Abhan (kanan) bersama Ketua KPU Arief Budiman. (Foto: Beritasatu Photo / Ruht Semiono)
Robertus Wardi / FER Sabtu, 27 Juni 2020 | 22:19 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Abhan optimistis pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 akan sukses. Namun, ada empat syarat utama yang harus dicapai agar pelaksanaan Pilkada 2020 bisa sukses.

Baca Juga: Daerah Diminta Segera Cairkan Anggaran Pilkada

"Pertama, kepastian kerangka hukum harus kuat sebelum memulai tahapan. Artinya hukum sudah kuat dan bisa menjadi legitimasi bagi pelaksanaan lanjutan Pilkada 2020," kata Abhan di Jakarta, Sabtu (27/6/2020).

Abhan mengakui, komisi pemilihan umum (KPU) sudah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, jadwal, dan program pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19. KPU dan Bawaslu juga sudah mengeluarkan surat edaran (SE) terkait petunjuk teknis atas PKPU yang ada. Dasar hukum lainnya, Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada. Dengan berbagai peraturan yang ada diharapkan bisa menjadi dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaan Pilkada.

Kedua, kesiapan teknis yang harus disiapkan penyelenggara baik KPU dan Bawaslu sampai jajaran terbawah. Terlebih verifikasi faktual dukungan calon perseorangan sudah dilakukan mulai Rabu, 24 Juni 2020. Artinya Bawaslu perlu melakukan pengawasan melekat terhadap KPU.

"Pengawasan verifikasi faktual ini penting untuk memastikan bakal calon ini memenuhi syarat atau tidak karena ini bisa menjadi keputusan KPU sehingga kita mempunyai peran besar," ujar Abhan.

Baca Juga: Menpan RB Akui Tidak Mudah Menjaga Netralitas ASN

Ketiga, adanya dukungan anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah. Menuru Abhan, Bawaslu melihat soal anggaran menjadi krusial karena jika susah untuk diturunkan maka tahapan juga bisa terhambat, terlebih untuk pembelian alat-alat pelindung dari Covid-19.

Keempat, kesadaran dan kedisiplinan dalam menjalankan protokol pencegahan Covid 19 yang ketat. Bukan hanya peserta pemilihan, penyelenggara, pemerintah tetapi juga masyarakat luas. Terlebih akan ada tahapan Pilkada yang mengharuskan adanya pertemuan langsung.

"Gugurnya para pahlawan demokrasi karena bekerja saat Pemilu 2019 bisa kita jadikan pelajaran. Maka penting ini jadi komitmen bersama, patuh dengan protokol kesehatan demi suksesnya Pilkada 2020," tutup Abhan.

Sementara, Komisioner KPU, Pramono Ubaid Tanthowi mengemukakan pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 tak lantas mendeligitimasi pelaksanaan pesta demokrasi dan pemenuhan hak-hak masyarakat. Syaratnya adalah menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Masalah itu telah diakomodir dalam Peraturan KPU (PKPU) maupun Peraturan Bawaslu (Perbawaslu).

Baca Juga: Komisi II Kawal Persiapan Pilkada 2020

"Protokol kesehatan merupakan prasyarat yang ditegaskan dalam Surat Gugus Tugas Nomor B-196/2020 dan kesimpulan Rapat Dengar Pendapat pada 27 Mei 2020. Protokol kesehatan mengatur dua hal pokok, yakni prosedur dan tata cara menetapkan penundaan dan Pilkada lanjutan oleh KPU RI, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota, serta teknis penyelenggaraan tahapan-tahapan Pilkada disesuaikan dengan protokol kesehatan,” kata Ubaid.

Menuru Ubaid, substansi PKPU terus dikonsultasikan ke Gugus Tugas dan Kemenkes serta telah melalui proses harmonisasi dengan Kemenkumham pada 23 Juni dan 25 Juni 2020. PKPU tersebut tinggal menunggu proses pengundangan oleh Kemkumham.

"Dalam PKPU tersebut, di antaranya mengatur protokol Kesehatan bagi semua stakeholder baik penyelenggara, pemilih dan peserta serta mengatur protokol kesehatan di setiap tahapan, bukan hanya pemungutan dan penghitungan suara,” jelas Ubaid.



Sumber: BeritaSatu.com